
KABAR SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting Tahap II Tahun 2024, Kamis (29/11/2024) di ruang Aula Bappeda Sarolangun.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Penjabat Bupati Sarolangun Dr Bahri, S.STP, M.Si, yang berjalan dengan lancar.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Sarolangun Ny Yosi Rena Bahri, PJ Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, Plt Kepala DPPKB Sarolangun Afrizal, Para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun, Para camat, Para lurah dan kepala desa serta Peserta kegiatan.

Dalam arahannya, PJ Bupati Sarolangun Bahri mengatakan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan.
Berdasarkan Peraturan BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, yang merupakan pedoman turunan dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
” Itu ditegaskan bahwa untuk Penanganan Stunting terdiri dari beberapa kegiatan prioritas, salah satunya adalah Audit Kasus Stunting,” katanya.
Menurut Bahri, Audit Kasus Stunting bertujuan untuk memetakan permasalahan penyebab resiko terjadinya stunting dengan harapan agar menghasilkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat dijadikan acuan tata laksana penanganan stunting di wilayah Kabupaten Sarolangun.

Dengan mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi tersebut, Kabupaten Sarolangun berdasarkan data SSGBI (survei status gizi balita indonesia) di tahun 2021 sebesar 21,4% dan di tahun 2022 angka stunting di Kabupaten Sarolangun turun menjadi 16,8% dan pada tahun 2023 angka stunting mengalami penurunan secara signifikan menjadi sebesar 4,8% (survey kesehatan indonesia).
” Persentase stunting Kabupaten Sarolangun bersumber dari data E_PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Pada tahun 2023 Periode Februari persentase stunting 4,85% sedangkan diperiode Agustus menjadi 4,13%. Pada tahun 2024 periode Agustus persentase stunting menjadi 3,28%,” katanya.
” Hal ini menunjukkan penurunan persentase stunting sebesar 0,85% pada tahun 2024 dibandingkan persentase stunting tahun 2023,” kata dia menambahkan.
Kedepan lanjut, Bahri bahwa perlunya kerja keras Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Stakeholder terkait untuk menganalisis dan mengkaji faktor determinan penyebab kenaikan kasus stunting yang baru. Percepatan Penurunan Stunting ini tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus secara bersama-sama dengan semua OPD terkait.

Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat menjadikan percepatan penurunan stunting dari hulu ke hilir. Strategi kebijakan stunting di Kabupaten Sarolangun harus terdepan, sehingga percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sarolangun dapat segera terwujud.
” Penguatan percepatan penurunan stunting dilakukan dari hulu ke hilir. Artinya intervensi dilakukan bukan hanya pada saat 1.000 hari pertama kehidupan, sejak ibu hamil hingga anak berusia 2 tahun. Tetapi intervensi juga harus dilakukan mulai dari remaja dan calon pengantin,” katanya.
Selain itu, intervensi juga harus dilakukan melalui pendekatan multi sektor dan multipihak melalui pentahelix yaitu menyediakan platform kerjasama antara pemerintah dan unsur pemangku kepentingan (dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan media).
Dengan diadakannya audit kasus stunting ini, diharapkan dapat mengetahui penyebab terjadi nya stunting, untuk ke depan kasus stunting yang serupa tidak terjadi lagi. Diharapkan prevalensi stunting di Kabupaten Sarolangun dapat dipertahankan di bawah 5% pada tahun 2024 ini.
” Dengan mengucapkan Bismillahirrohmaanirrohim, Diseminasi Kegiatan Audit Kasus Stunting Tahap II Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, secara resmi saya nyatakan dibuka,” katanya.
Penulis : A.R Wahid Harahap