KABAR SAROLANGUN – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan sosialisasi Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten Sarolangun Tahun 2025, Selasa (29/07/2025) di ruang Aula Kantor Lurah Suka Sari.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala DP3A Sarolangun Yudis Kenromora, S.STP, MH, yang dihadiri Anggota DPRD Sarolangun Hj Fatimah, M.Pd sebagai Nara sumber, Kabid Kesetaraan Gender Arie Kusmarini, SE, Kabid Perlindungan Anak Rahmi, S.Psi, Lurah Suka Sari Findra Utama, S.IP, Peserta kegiatan dari ibu-ibu PKK, PKDRT dan PAAR serta jajaran DP3A Sarolangun.
Lurah Suka Sari Findra Utama, S.IP mengucapkan ucapan terima kasih kepada Dinas DP3A yang hari ini menunjuk Kelurahan Sukasari sebagai fasilitas ataupun tuan rumah dalam hal penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini.
” Peserta dari yang hadir pada pagi hari ini yakni dari organisasi perempuan yang tergabung dalam PKK dan kelompok-kelompok PKDRT dan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR),” katanya.
Findra Utama juga mengatakan bahwa keberadaan perempuan yang hari ini diharapkan perempuan tidak lagi harus dibawah laki-laki dan segala macam, hari ini kesetaraan gender di era globalisasi pada hari ini tentunya khususnya di Kelurahan Suka Sari hari ini banyak perempuan-perempuan dalam organisasi-organisasi yang terintegrasi dengan organisasi pemerintah.
” Contohnya yang pertama adalah PKK, PKDRT, PAAR yang banyak dimotori oleh perempuan sehingga Kelurahan Sukasari pada tahun 2012 yang lalu di kepemimpinan terdahulu, wujud dari peran perempuan jadi orang tugas hari ini mendapatkan bantuan CSR, berupa wujudnya di gedung sebelah,” katanya.
Ia berharap perempuan hari ini di era globalisasi tidak hanya sekedar perempuan yang hanya melakukan melaksanakan tugas yang mungkin dalam rumah tangga, tentunya perempuan hari ini bisa sebagai contoh ibu Hj Fatimah, tokoh perempuan dan juga sebagai tokoh politik di Kabupaten sabangun dalam legislatif.
” Salah satu keterwakilan perempuan di kelurahan sukasari menjadi tokoh penting di legislatif, maka perlu adanya energi dan permintaan program pemberdayaan perempuan sebagai implementasi, tujuan dari pembangunan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan semua kebutuhan dalam seluruh bidang,” katanya.
Sementara itu, Kabid Kesetaraan Gender Arie Kusmarini mengatakan bahwa kegiatan ini dilatar belakangi bahwa dibidang Politik, hukum, sosial dan Ekonomi, Perempuan cenderung tertinggal bila harus berkiprah bersama laki-laki tugas biologis dan kultural Perempuan lebih banyak, partisipasi Perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dianggap penting untuk menciptakan Masyarakat yang lebih inklusif, adil dan Sejahtera.
Ketidakadilan untuk Perempuan sering terjadi diantaranya kekerasan fisik, seksual dan psikis yang dialami seperti pemukulan. Penyiksaan, pelecehan seksual dan eksploitasi seks. Perempuan sering mengalami beban kerja yang lebih berat dan lebih lama dibandingkan laki-laki seperti mencuci, memasak dan emngasuh anak serta pekerjaan mencari nafkah tambahan untuk keluarga bahkan tak jarang menjadi tulang punggung keluarga.
” Perempuan sering dianggap lemah, emosional dan tidak bisa memimpin, pelabelan seperi ini terkadang membuat Perempuan tidak dapat berkontribusi dalam beberapa ppekerjaan. Perempuan juga sering dianggap tidak penting atau bearti dalam masyarakat sehinggal marginalisasi membuat Perempuan tidak memiliki akses dan control terhadap sumber daya,” katanya.
” Perempuan juga dapat mengalami kekerasan ekonomi berupa larangan bekerja, pemberian upah yang tidak layak dan pemerasan,” kata dia menambahkan.
Ari Kusmarini juga menjelaskan kegiatan ini tentunya dalam menjalankan amanat Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembanguan Nasional, Konvensi CEDAW yang memasukan hak-hak Perempuan yang sama Dengan laki-laki seperti hak dal keluarga, politik, Pendidikan Kesehatan dan ekonomi.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Perempuan mengenai hak-hak mereka serta peran dan potensi dalam pembangunan, mendorong Perempuan untuk aktif terlibat dalam proses pengambilan Keputusan diberbagai tingkatan, baik politik, hukum, ekonomi maupun social serta agar memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk berpartisipasi secara efektif dan mengubah sikap dan pandangan Masyarakat yang diskriminatif terhadap Perempuan sehingga merasa dihargai dan didukung dalam berkontribusi.
” Kegiatan ini juga untuk pembangunan yang lebih inklusif sehingga kebijakan dan program yang dihasilkan lebih responsive terhadap kebutuhan Perempuan, Peningkatan kualitas hidup, Perempuan yang berdaya memiliki kualitas hidup yang lebih baik secara individu maupun dalam keluarga, Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan meningkatkan Produktivitas masyarakat yang adil dan setara,” katanya.
” Peserta berjumlah 22 orang yang terdiri dari Organisasi Perempuan/Kader Perempuan dengan Nara sumber oleh Ibu Hj Fatimah, anggota DPRD Sarolangun, dan kami atas nama Panitia kegiatan mohon maaf apabila dalam kegiatan ada kekurangan,” kata dia menambahkan.
Dalam kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemaparan Nara sumber dan diskusi bersama seluruh peserta.
Penulis : A.R Wahid Harahap
