Terkait R-KUA dan PPAS APBD Kab. Sarolangun Tahun anggaran 2026
KABAR SAROLANGUN – Bupati Sarolangun H Hurmin menghadiri sekaligus menyampaikan tanggapan dan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Sarolangun terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna DPRD Sarolangun tingkat 1 tahap 3, Selasa (04/11/2025) di gedung DPRD Sarolangun.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani, didampingi Waka I DPRD Sarolangun Cik Marleni, SE, dengan dihadiri 16 orang dari 30 orang anggota DPRD Sarolangun.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE, Forkopimda Kabupaten Sarolangun, PJ Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Para Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Sarolangun, Jajaran pejabat di eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Sarolangun serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sarolangun Hurmin menyampaikan tanggapan dan jawaban eksekutif secara objektif terhadap rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan PPAS APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2026.
Walaupun di tengah beban fiskal daerah, alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa ini dari pemerintah pusat mengalami penurunan, tidak menyurutkan langkah kaki kita untuk terus optimis dan memperbesar kelanjutan program pemerintah sesuai dengan visi dan misi dan program-program unggulan daerah.
” Enam dari delapan Fraksi DPRD Sarolangun telah menyampaikan pandangan umum fraksinya, baik dalam apresiasi dan masukan serta saran pendapat. Yakni Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat-Nasdem,” katanya.
Hurmin mengucapkan terima kasih kepada dewan yang terhormat atas apresiasi dalam penyusunan R-KUA dan PPAS APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2026. Dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan program dan kegiatan pembangunan agar selaras dengan Prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal yang memiliki pemerintah Kabupaten Sarolangun.
” Pada prinsip tersebut Pemerintah Kabupaten Sarolangun meyakini bahwa anggaran yang disusun akan semakin optimal dalam mendukung program pembangunan yang berdampak tepat sasaran dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarolangun,” katanya.
” Kami juga berkomitmen dalam meningkatkan inovasi pengelolaan aset daerah, kita juga akan memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan perolehan dana bagi hasil dan dana transfer ke daerah. Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan terus memperkuat sistem pengawasan internal,” kata dia menambahkan.
Bupati Sarolangun Hurmin juga menjelaskan bahwa belanja pegawai agar tidak mendominasi struktur apbd, ia sampaikan porsi belanja pegawai cukup proporsional, karena kebijakan pemerintah pusat dalam pengangkatan PPPK di berbagai sektor bagi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Akibatnya, porsi belanja pegawai tahun anggaran 2026 naik 4,0 persen jika dibandingkan APBD tahun anggaran 2025.
” Pembiayaan daerah tetap diarahkan secara hati-hati terukur dan implementasi pada berkelanjutan besar agar APBD Kabupaten Sarolangun tetap sehat dan mampu mendukung Prioritas pembangunan daerah secara berkesinambungan,” katanya.
Menanggapi pandangan umum dari Fraksi Golkar, lanjut Hurmin, bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyampaikan ucapan terima kasih terima kasih atas apresiasi Fraksi Golkar terhadap capaian dan target indikator pembangunan daerah tahun 2026 yang secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Selanjutnya keberhasilan pencapaian realisasi Pembangunan merupakan hasil seluruh komponen baik pemerintah, DPRD, dunia usaha maupun masyarakat.
” Pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memperhatikan prinsip perencanaan yang terukur yang berprestasi dan efektif serta transparan dan akuntabel untuk mencapai terwujudnya sarolangun maju bagaimana visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2025-2029,” katanya.
Ia juga berterima kasih atas perhatian Fraksi Golkar terhadap rencana pendapatan dan peningkatan pad sebesar 6,06% atau naik 7, 19 Miliar dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2025. Proyeksi peningkatan PAD tersebut didasarkan pada hasil analisis potensi dan trend realisasi PAD 3 tahun terakhir Serta adanya proyeksi peningkatan dari beberapa sumber utama PAD antara lain Pajak daerah terutama pada objek pajak reklame, BPHTB, pajak tenaga listrik, pajak perhotelan, jasa parkir dan PPDB, Jasa hiburan serta dari objek pajak BNKB.
” Pemerintah Kabupaten Sarolangun memastikan bahwa seluruh perencanaan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2026 setelah disusun dengan prinsip berumur rasional memiliki dasar hukum serta dapat dicapai bagaimana diatur dalam PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelola keuangan daerah,” katanya.
Pemerintah Daerah akan terus memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah melalui optimalisasi proyek pajak dan retribusi berbasis digital, peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak daerah, data objek pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset daerah secara produktif dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak daerah.
” Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyampaikan terima kasih kepada fraksi Gerindra atas perhatian dan saran yang konstruktif dalam penyusunan R-KUA dan PPAS APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2026,” kata Hurmin.
Program kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun memiliki nilai manfaat langsung bagi masyarakat serta sejalan dengan arah kebijakan nasional dan visi Pembangunan Daerah terkait optimalisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah, Pemerintah untuk meningkatkan kontribusi pendapatan dari sektor-sektor strategi seperti perkebunan pertambangan dan Migas melalui langkah-langkah pembenahan tata kelola peningkatan pengawasan serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Pemerintah Kabupaten Sarolangun sepenuhnya memahami dan mendukung bahwa anggaran daerah harus bersentuhan langsung kepada masyarakat dalam pelayanan infrastruktur dasar baik pendidikan, kesehatan maupun peningkatan ekonomi.
” Menanggapi pandangan umum fraksi Demokrat-Nasdem, kami sampaikan terima kasih atas apresiasi dan kami akan menindaklanjuti catatan dan rekomendasi yang disampaikan, guna tercapainya pembangunan daerah secara objektif dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun terus berupaya untuk mengurangi angka pengangguran melalui kegiatan pelatihan tenaga kerja dalam dunia usaha,” katanya.
Penulis : A.R Wahid Harahap
