KABAR SAROLANGUN – DPRD Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan Rapat paripurna Tingkat I Tahap II dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap R-KUPA dan PPAS APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2026, Senin (31/08/2026) di Gedung DPRD Sarolangun.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani, didampingi Waka II DPRD Sarolangun Dedi Ifriyansah, dan dihadiri 23 Anggota DPRD Sarolangun.
Dari pihak eksekutif, hadir langsung Bupati Sarolangun H Hurmin, Sekda Sarolangun Ir Muhammad Arief, RH, MUM, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Para Kepala OPD, Tenaga Ahli DPRD Sarolangun, Sekretaris DPRD Sarolangun Kaprawi, BM dan para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun serta tamu undangan lainnya.
Dalam kata pembukanya, Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani mengatakan atas nama pimpinan dan anggota DPRD Sarolangun mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara Bupati Sarolangun beserta bapak dan ibu Forkopimda dan seluruh tamu undangan dalam rapat paripurna hari ini.
” Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan rapat paripurna tingkat 1 tahap 2 pada hari ini dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap R-KUPA dan PPAS APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2026, kami nyatakan dibuka,” katanya.
Ahmad Jani lalu meminta juru bicara masing-masing Fraksi untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Ada sebanyak delapan Fraksi DPRD Sarolangun, yakni Fraksi PPP disampaikan Hj Fatimah, Fraksi Golkar didampaikan Julian Donopan, Fraksi PAN disampaikan Septiadi, Fraksi PDI-Perjuangan Disampaikan Lina Sari Dewi, Fraksi PKS Disampaikan oleh juru bicara Siti Aisyah Harahap, Fraksi PKB disampaikan oleh Muslimin, Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Bambang Gunawan, SE, dan Fraksi Demokrat-Nasdem disampaikan Saddam Hidayat.
Dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun atas penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum dan rancangan perubahan anggaran sementara atau PPAS APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2026.
” Fraksi DPRD berharap perubahan kebijakan anggaran tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien transparan serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarolangun,” kata Juru Bicara Fraksi PPP Fatimah.
Fraksi DPRD juga memandang bahwa perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari upaya menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Menekankan agar perubahan anggaran terdiri atas pada kepentingan masyarakat dengan mengutamakan program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, peningkatan ekonomi masyarakat dan pelayanan publik.
” Meminta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD, melakukan efisiensi belanja serta memastikan program kegiatan dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Fatimah.
Pada prinsipnya fraksi DPRD dapat menerima penyusunan perubahan anggaran 2026 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat pemerataan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. ” Kami berharap perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak hanya bersifat administratif tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sarolangun,” katanya.
Usai penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sarolangun, Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani menyampaikan terima kasih kepada seluruh juru bicara masing-masing Fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya.
” Selanjutnya pandangan umum fraksi-fraksi DPRD kami serahkan kepada saudara Bupati Sarolangun untuk ditindaklanjuti. Demikianlah rapat paripurna DPRD Sarolangun tingkat I tahap 2 pada hari, dan dengan rapat paripurna hari ini saya skor,” tutup Ahmad Jani.
Penulis : A.R Wahid Harahap
