KABAR SAROLANGUN – Masyarakat sarolangun yang mengatasnamakan Aliansi Karang Taruna Kabupaten Sarolangun melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Sarolangun, Selasa (15/11/2022
Para demonstran menggunakan kendaraan bak terbuka dan pengeras suara, rombongan aliansi karang taruna yang tergabung dari beberapa Karang Taruna desa dan Kabupaten untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Sarolangun.
Mereka setidaknya menuntut enam poin penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dibawah kepemimpin Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal, S.Pt, MM.
Dalam aksi tersebut ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan, diantaranya (1) terkait surat sakti Penjabat Bupati Sarolangun terkait pemakaian ruas di jalan simpang picko seko besar sepanjang lebih kurang 24 Kilo Meter dalam pengoperasian tambang, (2) terindikasi adanya monopoli kegiatan fisik maupun perencanaan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun oleh oknum dilingkungan dinas kesehatan.
(3) dugaan adanya oknum ASN melakukan jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten sarolangun, (4) Meminta Kejari Sarolangun memanggil kepala bagian ULP serta tim Pokja yang terindikasi menyalahi aturan yang memenangkan salah satu perusahaan yang SBU sudah mati pada kegiatan rehab renovasi/penambahan ruang puskesmas pulau pandan.
(5) Usut tuntas dugaan korupsi pendataan obat-obatan dengan ditemukannya banyak obat-obatan dan cairan infus yang telah kadaluarsa di puskesmas dan gudang farmasi dinas kesehatan Kabupaten Sarolangun tahun 2018-2021. (6) Hingga meminta usut tuntas dugaan korupsi pengadaan IPAL Dinas Kesehatan tahun anggaran 2018/2019, kuat dugaan PA dan KPA bermain mata dengan kontraktor.
“Ada beberapa poin yang sejatinya ingin kita sampaikan dan pertanyakan langsung oleh PJ Bupati, maka itu tadi kita meminta untuk bertemu secara langsung oleh Pj Bupati namun cukup mengecewakan,” kata Korlap Aksi sekaligus Ketua Karang Taruna Kabupaten Sarolangun Yunipan Pirnando.
Selain itu dalam aksi tersebut, aliansi mendesak untuk dapat bertemu dengan PJ Bupati Sarolangun dan menanyakan kepastian terkait status hukum terkait pengoperasian izin usaha tambang batubara di desa sepintun yang dinilai melanggar perundang undangan.
“Karena dampak dari pengoperasian perusahaan tersebut, akses jalan menjadi hancur dan debu akibat kerusakan jalan dan muatan juga berdampak bagi masyarakat dan perekonomian,” katanya.
Setelah kegiatan aksi tersebut rombongan langsung menuju ke kejari Sarolangun, untuk memberikan laporan secara resmi yang diterima langsung Kajari Sarolangun Bobby Ruswin, SH, MH beserta jajaran, terkait beberapa persoalan yang disampaikan dalam poin aksi tersebut agar dapat diproses secara hukum yang berlaku.
Aksi unjuk rasa tersebut juga mendapatkan pengawalan ketat aparat keamanan dari kepolisian dan TNI, yang dipimpin langsung Kabag OPS Polres Sarolangun Kompol A Bastari Yusuf, SH, dan aksi unjuk rasa disambut baik oleh Asisten I Setda Sarolangun Drs H Arief Ampera, Kakan Kesbangpol Sarolangun Hudri, M.Pd.I, serta sejumlah pejabat lainnya.
Penulis : A.R Wahid Harahap
