KABAR SAROLANGUN – Anggota DPD RI Priode 2024-2029 Dapil Jambi Drs Hj Elviana, M.Si datang ke Kabupaten Sarolangun, dalam rangka menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tingkat Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi, Rabu (28/07/2025) di ruang Pola Kantor Bupati Sarolangun.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Sarolangun H Hurmin, Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Hasoloan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Mardiyanto Arif Rakhmadi, serta Kakanwil DPJB Provinsi Jambi Tunas Agung Jiwa Brata, Asisten I Sarolangun Drs H Arief Ampera, ME.
Selain itu hadir juga Kepala Inspektorat Kabupaten Sarolangun Henriman, S.Sos, Kepala BPKAD Sarolangun H Kasiyadi, S.IP, ME, Kepala Bappeda Sarolangun Ali Umar, S.Pd, M.Si, Kadis Dikbud Sarolangun Drs H Arsyad, SH, M.Pd.I, Kepala BPPRD Sarolangun Emalia Sari, SE, ME, Kepala DPMD Sarolangun Muliyadi, S.Sos, Jajaran BPKP Provinsi Jambi, Para Camat se-Kabupaten Sarolangun serta Para kepala desa dan Lurah se-kabupaten Sarolangun.
Elvian yang juga sebagai pimpinan Komite IV DPD RI ini mengatakan bahwa pentingnya para kepala desa untuk mengikuti kegiatan workshop ini, khususnya dalam pengelolaan keuangan Dana Desa, yang merupakan kucuran dana dari Pemerintah Pusat.
” BPKP tugasnya menuntun dan pengawasan sebelum anggaran itu digunakan. Sekarang apa yang dialami teman-teman kepala desa, puncaknya ketika pemerintah membentuk koperasi merah putih,” katanya.
Elviana juga mengaku siap berinteraksi dan berkomunikasi dengan para kepala desa dalam rangka menyuarakan aspirasi ke Pemerintah Pusat. Khususnya dalam pengelolaan dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan di desa, yang tentunya tidak semua desa memiliki potensi yang sama dalam kegiatan ketahanan pangan.
” Sikap DPR RI dan DPD RI bisa bersuara itu. Kalau saya sebagai wakil rakyat Jambi di pusat, APBN tahun 2026 paling banyak itu Badan Gizi Nasional, yakni Rp 285 triliun ditambah dana cadangan Rp 69 triliun totalnya Rp 335 triliun,” katanya.
Ia menyebutkan tentunya kedepan Kabupaten Sarolangun harus mendirikan dapur gizi yang saat ini baru beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang sudah ada dapur gizi.
” Kalau dapur gizi tidak ada, tidak menutup kemungkinan program makan bergizi gratis tidak sampai ke Sarolangun,” katanya.
” Ada program ternak ayam senilai 200 juta, diajukan oleh kelompok tani selain terdaftar di Kementrian juga harus berbadan hukum, dan juga ada program lainnya yang bisa diperjuangkan bagi masyarakat,” kata dia menambahkan.
Dalam kegiatan tersebut, Anggota DPD RI Elviana menerima plakat yang diserahkan oleh Bupati Sarolangun H Hurmin, serta melakukan dialog bersama seluruh camat, kepala desa dan lurah dalam Wilayah Kabupaten Sarolangun.
Penulis : A.R Wahid Harahap
