Oleh : Vivin Gunawan, S.STP., MA
Jabatan : Analis Perencanaan Anggaran Daerah, Evaluator APBD pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Sebagai : Mahasiswa Program Studi Doktor Fakultas Ilmu Administrasi Kampus Jakarta Universitas Brawijaya
ARTIKEL – Ketika berbicara tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), peran mereka dalam politik penganggaran sering menjadi sorotan utama. Sebagai perwakilan rakyat, DPRD memegang mandat untuk memastikan bahwa anggaran publik dikelola secara transparan dan efektif demi kesejahteraan masyarakat.
Namun, apakah kepemimpinan DPRD telah menjalankan peran itu dengan maksimal, atau justru terjebak dalam negosiasi politik yang menghambat pelayanan publik?
Kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada cara anggaran dirancang dan dieksekusi. Proses penganggaran bukan sekadar pembagian angka, melainkan alat strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sayangnya, dalam praktiknya, proses ini sering kali diwarnai oleh tarik ulur kepentingan politik. Tidak sedikit pimpinan DPRD yang lebih memilih membangun harmoni dengan eksekutif demi kepentingan politik pribadi, daripada mengedepankan kebutuhan rakyat.
Masalah ini berakar pada gaya kepemimpinan. Gaya transaksional, yang lebih fokus pada imbal balik dan prosedur formal, masih mendominasi banyak DPRD. Meskipun gaya ini membantu menjaga stabilitas politik dalam jangka pendek, dampaknya pada pelayanan publik sering kali minim. Anggaran yang seharusnya menjadi instrumen perubahan justru berubah menjadi alat kompromi politik.
Sebaliknya, gaya kepemimpinan transformasional menawarkan harapan baru. Pemimpin transformasional tidak hanya memimpin tetapi juga menginspirasi. Mereka mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan organisasi lokal, dalam proses penganggaran. Dengan pendekatan ini, kebijakan anggaran dapat lebih partisipatif dan inklusif, sehingga setiap alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Bayangkan jika DPRD mengambil langkah untuk mendekatkan proses penganggaran dengan kebutuhan rakyat. Anggaran untuk kesehatan bisa diarahkan pada penyediaan fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Alokasi pendidikan bisa fokus pada peningkatan kualitas guru di sekolah-sekolah pinggiran. Dengan visi seperti ini, DPRD tidak hanya akan menjadi penentu anggaran tetapi juga penggerak utama peningkatan kualitas pelayanan publik.
Namun, implementasi gaya kepemimpinan transformasional membutuhkan keberanian dan komitmen. DPRD harus mampu meninggalkan pola lama yang penuh kompromi politik dan mulai membuka ruang diskusi yang lebih luas. Partai politik juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk kader DPRD dengan visi pelayanan publik yang jelas. Pelatihan kepemimpinan berbasis transparansi dan akuntabilitas perlu menjadi prioritas.
Masyarakat juga memegang kunci penting dalam mendorong perubahan ini. Dengan meningkatnya akses teknologi, kita dapat memanfaatkan media sosial untuk mengawasi kinerja DPRD. Pengawasan publik yang kuat akan memaksa DPRD untuk lebih akuntabel dalam menjalankan fungsi mereka.
Pada akhirnya, DPRD bukan sekadar lembaga administratif; mereka adalah ujung tombak demokrasi lokal. Kepemimpinan mereka menentukan apakah anggaran menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau sekadar komoditas politik. Saatnya kita mendorong perubahan, memastikan politik penganggaran benar-benar membawa manfaat nyata. Dengan kolaborasi antara DPRD, eksekutif, dan masyarakat, kualitas pelayanan publik di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan.
Penulis : Vivin Gunawan, S.STP., MA
Editor : A.R Wahid Harahap
