KABAR SAROLANGUN – Bupati Sarolangun H Hurmin menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sarolangun Tingkat I Tahap III Agenda Penyampaian Tanggapan dan Jawaban Eksekutif Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Tentang Penyampaian LKPJ Bupati Sarolangun Tahun 2024, Selasa (29/04/2024) di Gedung DPRD Sarolangun.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sarolangun Hurmin menyampaikan secara langsung tanggapan dan jawaban terhadap pandangan umum dari 7 fraksi-fraksi DPRD Sarolangun, yakni Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat-Nasdem.
Pada rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani, didampingi Waka I DPRD Sarolangun Cik Marleni, SE dan Waka II DPRD Sarolangun Dedi Ifriyansah, SM dengan dihadiri 16 anggota DPRD Sarolangun.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda Sarolangun, PJ Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, Para asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Sekretaris DPRD Sarolangun Kaprawi BM, S.HI, MH, MM, Para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun, Unsur Tripika Kecamatan dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan masing-masing juru bicara dari 7 Fraksi kecuali dari fraksi PKS telah menyampaikan pandangan umumnya baik dalam bentuk apresiasi dukungan tanggapan pertanyaan meminta penjelasan maupun berupa saran dan pendapat untuk menjadi perhatian kita bersama.
Ketujuh fraksi tersebut yakni fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat-Nasdem.
” Terima kasih apresiasi anggota dewan yang terhormat dapat kami sampaikan bahwa capaian realisasi peningkatan pad sebesar 3,17% jika dibandingkan dengan capaian realisasi pad tahun 2023 adalah berkat upaya dan kerjasama kita bersama,” katanya.
Selanjutnya pihaknya juga sependapat dengan anggota dewan yang terhormat agar Pemerintah Daerah sarolangun untuk kedepannya dapat lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah karena sebagaimana diketahui bahwa rasio PAD total pendapatan pendapatan pada tahun 2024 hanya 4,9% dan hal ini menunjukkan sangat tingginya ketergantungan kita terhadap pendapatan transfer dari pemerintahan pusat.
” Penjelasan tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dimana jumlah PPPK yang sudah diangkat dan sudah menerima gaji sebanyak 1.649 orang, total gaji PPPK ke seluruh rata-rata sebesar Rp 6.670.536.060 dan jumlah alokasi gaji PPPK pertahun 2024 sebesar Rp 93.387.504.840,” katanya.
” Jumlah PPPK yang mengikuti tes tahun 2024 sebanyak 2.366 orang yang dan lulus serta memenuhi syarat sebanyak 2366 orang selanjutnya kebutuhan dana untuk gaji mereka pada tahun 2025 sebesar 83 miliar 772.342.000 jika dihitung sejak tanggal SK dan SPT yang akan diterbitkan pada satu oktober 25 sesuai dengan Instruksi Presiden,” kata dia menambahkan.
Sedangkan sisa tenaga kontrak daerah yang belum mengikuti tes PPPK sebanyak 2.316 orang dan yang lolos seleksi administrasi sebanyak 1.352 orang terdiri dari 267 formasi umum PPPG guru, dan 1.085 formasi pelamar khusus TKD.
” Upaya perbaikan berapa kerusakan pada masjid as-sulton Sarolangun kita akan melakukan identifikasi dan perhitungan lebih lanjut untuk mengetahui berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan Jika memungkinkan akan dilakukan pelaksanaan perbaikan berapa kerusakan tersebut melalui perubahan APBD tahun 2025 dan atau APBD tahun 2026,” katanya.
Hurmin juga menjawab pertanyaan dewan dengan mengatakan pihaknya telah berupaya beberapa waktu yang lalu menyurati dan berkoordinasi dengan pihak provider khususnya Telkomsel regional Palembang yang saat ini masih dalam proses kajian pihak provider.
Selain itu telah menyurati dan berkoordinasi dengan Kemenkomdigi RI melalui pihak BAKTI (Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi) untuk membangun tower BTS untuk wilayah Bein Sport tidak ada sinyal atau sinyal kemudian kami juga mengusulkan sewa layanan perangkat VSAT, remote terminal ground segment (RTGS).
” Peningkatan pelayanan dan perbaikan fasilitas RSUD Khotib Quzwein sehingga menjadi rujukan yang terbaik bagi masyarakat Sarolangun, kami sependapat dengan anggota dewan yang terhormat dalam peningkatan upaya pelayanan dan perbaikan fasilitas RSUD Khotib Quzwein dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dan merupakan fokus kami sejak awal,” katanya.
Dengan keterbatasan anggaran saat ini pembangunan jalan yang dilaksanakan atau diperbaiki dengan memperhatikan kondisi yang ada di lapangan agar jalan tetap dapat digunakan dan menyesuaikan dengan anggaran yang ada pada dinas pupr atau menggunakan anggaran pemeliharaan.
Penjelasan tentang upaya memaksimalkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dengan cara menggali dan mencari potensi pendapatan yang ada di Kabupaten Sarolangun, saat ini Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melakukan upaya konkrit dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berupaya intensifikasi, ekstensifikasi dan pengawasan secara seksama di sektor pendapatan.
” Kami juga telah menggali potensi pajak dan Retribusi Daerah dengan mempedomani regulasi dan yang berlaku serta melakukan pendataan dan verifikasi terhadap adanya potensi pengenaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum terpungut secara optimal pada objek pajak dan Retribusi Daerah,” katanya.
Selain itu, Hurmin juga menyambut baik saran dari Fraksi Partai PAN terkait potensi optimalisasi hutan kota di Kabupaten Sarolangun sebagai aset wisata yang dapat memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat menjadi program edukasi lingkungan serta membuka peluang usaha masyarakat.
Penjelasan tentang agar BPPRD bersama perangkat daerah terkait untuk segera mendata ulang para penyewa ruko dan kios milik Pemerintah Kabupaten sarolangun serta mensosialisasikan mensosialisasikan pada Perda Kabupaten Sarolangun tentang penetapan sewa ruko dan kios Pemkab Sarolangun.
Beberapa hal yang akan kami lakukan antara lain (1) kepala perangkat daerah terkait akan mensosialisasikan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak retribusi daerah agar penyewa ruko, toko, Los dan kios memahami memahami besaran tarif retribusi sewa ruko, toko, Los, dan kios. (2) Memberikan pemahaman tentang tata kelola dan pemakaian ruko, toko, Los, dan kios milik Pemkab Sarolangun.
(3) dinas dinas koperindag telah mendata seluruh pedagang penyewa kios di bangunan Pasar Bawah untuk dapat meningkatkan fungsi dan pemanfaatan bangunan Pasar Bawah dinas perindag akan mengusulkan untuk penambahan fasilitas bangunan berupa penerangan taman dan portal parkir sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan pedagang dan pengunjung untuk kios-kios yang tidak membebani akan dilakukan perbaikan secara bertahap.
” Efisiensi yang telah kami lakukan telah membebani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025,” katanya.
” Hasil efisiensi belanja APBD Tahun Anggaran 2025 dialihkan untuk digunakan bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan prioritasnya lain berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi,” kata dia menambahkan.
Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan langkah-langkah antara lain (1) memperkuat regulasi dan pengawasan terkait izin yang sudah dikeluarkan. (2) melakukan mitigasi dan pemilihan kerusakan serta melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta bekerjasama dengan forkopimda, untuk kegiatan aktivitas pertambangan Dinas Lingkungan Hidup akan fokus pada penguatan pengawasan teknis dan pemantauan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.
” Terima kasih atas apresiasi yang diberikan hal ini tentunya berkat dukungan anggota dewan yang terhormat selanjutnya kami sepakat terhadap saran anggota dewan terhormat untuk peningkatan kinerja aparatur dan akan menjadi fokus kami bahwa dalam berbagai kesempatan,” katanya.
Hurmin juga menegaskan bahwa telah mengintruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja secara maksimal sesuai dengan aturan, transparan dan akuntabel, sehingga capaian serapan realisasi anggaran yang akan dapat sesuai dengan rencana anggaran dan kegiatan yang telah ditetapkan.
” Kami sependapat dengan anggota dewan yang terhormat, bahwa telah menjadi fokus kami sejak awal, dan kami berkomitmen dalam upaya meningkatkan tata kelola pembangunan serta ketertiban. Dengan cara menyusun program dan kegiatan yang memperhatikan prioritas-prioritas yang berorientasi untuk pembangunan daerah, pelayanan publik dan kemudahan berinvestasi,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sarolangun Hurmin juga menyerahkan dokumen tanggapan dan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sarolangun kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun.
Penulis : A.R Wahid Harahap
