Senin, April 15, 2024
BerandaDAERAHDelapan Fraksi DPRD Sarolangun Sampaikan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD...

Delapan Fraksi DPRD Sarolangun Sampaikan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Ini Poin Pentingnya

Juri bicara Fraksi Golkar Drs H Fahrul Rozi saat menyerahkan dokumen kepada ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari

KABAR SAROLANGUN – DPRD Kabupaten Sarolangun menggelar rapat paripurna tingkat I tahap II dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sarolangun tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2022, Senin (03/07/2023) sore di gedung DPRD Sarolangun.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, tersebut sedikitnya ada delapan fraksi DPRD Sarolangun yang menyampaikan pandangan umum fraksinya untuk dijadikan sebagai bahan masukan, pendapat dan pertimbangan untuk penyempurnaan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2022 yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Delapan fraksi yang menyampaikan pandangan umum fraksi tersebut yakni Fraksi Golkar, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra).

Berikut pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh para juru bicara masing-masing, yang dapat dirangkum oleh media kabarsarolangun.com.

Fraksi Golkar

Pandangan umum fraksi Golkar ini disampaikan oleh Juru Bicara Drs H Fahrul Rozi, M.Si, yang mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD Sarolangun yang telah memberikan waktu dalam penyampaian pandangan umum fraksi pada rapat paripurna hari ini.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati Sarolangun yang telah menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2022.

” Berdasarkan hasil pembahasan yang telah kami lakukan, fraksi partai Golkar memberikan apresiasi kepada Penjabat Bupati Sarolangun beserta jajaran atas capaian realisasi serapan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 1,19 triliun 102,15 persen. Kami minta penjelasan kendala terhadap OPD terkait apa kendala dalam realisasi serapan anggaran,” katanya.

Selain itu, fraksi Golkar juga meminta penjelasan secara umum apa kendala beberapa kegiatan di OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak terlaksana padahal anggaran tersedia.

” Kami minta penjelasan sejauh mana tindak lanjuti temuan LHP Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dari BPK RI,” katanya.

Fraksi PDI-Perjuangan

Asmarul dalam laporannya juga menyampaikan hal yang sama bahwa pihaknya dari fraksi PDI-Perjuangan, meminta penjelasan tentang permasalahan atau kendala sehingga ada program kegiatan yang tidak terlaksana padahal anggaran telah disediakan, dan meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun untuk menindaklanjuti temuan BPK RI dalam hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Kabupaten Sarolangun.

” Kami fraksi PDI perjuangan berharap pihak Pemda dapat membangun sinergitas bersama sehingga kegiatan pembangunan mudah terealisasi,” katanya.

Fraksi Partai Demokrat

Pandangan umum fraksi ini disampaikan juru bicara oleh Ronald Pasaribu, yang juga turut meminta penjelasan sejauh mana tindaklanjut dari temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta temuan LHP pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Pemda Sarolangun terus meningkatkan kinerja untuk meningkatkan pad karena masih banyak sumber yang belum di kelola maksimal.

” Harapan kami, kiranya apa yang disampaikan dapat dipergunakan untuk penyempurnaan yang lebih baik,” katanya.

Para anggota DPRD Sarolangun dan Fraksi yang hadir

Fraksi PKS

Disampaikan oleh juru bicara oleh Fadlan Kholiq, SE, Sy, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD Sarolangun yang telah memberikan kepada kami fraksi PKS untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2022.

Pihaknya pun berharap kedepan Pemda Sarolangun beserta seluruh jajaran instansi untuk dapat menyusun, merencanakan dan melaksanakan program dengan baik sehingga dapat predikat opini WTP.

” Kami fraksi PKS meminta kepada Pemkab Sarolangun untuk menjelaskan hasil temuan pemeriksaan BPK. Kami juga menyampaikan kepada Pemda Sarolangun untuk bisa melakukan identifikasi terhadap hasil temuan program yang dilakukan oleh pihak ketiga dan dilakukan evaluasi kepada pihak ketiga,” katanya.

” Harapan kami apa yang kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan untuk penyempurnaan yang lebih baik demi kemajuan Kabupaten Sarolangun,” kata dia menambahkan.

Fraksi PPP

Disampaikan oleh juru bicara oleh M Zabidi (terlampir/tidak dibacakan)

Fraksi PKB

Disampaikan juru bicara oleh Muhammad Fadlan Arafiqi, SE, MH (terlampir/tidak dibacakan)

Fraksi PAN

Pandangan umum fraksi ini disampaikan juru bicara oleh Azrai Wahab, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD Sarolangun yang telah memberikan kepada kami fraksi PAN untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2022.

” Setelah kami melakukan pembahasan, kami dari fraksi PAN menyarankan kepada OPD terkait adanya temuan BPK untuk segera ditindaklanjuti. Kami minta OPD terkait Penerimaan sektor PAD untuk dapat meningkatkan kinerja dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Harapan kami kiranya apa yang kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan dengan baik,” katanya.

Fraksi Gerindra

Ini disampaikan juru bicara oleh Abdul Basid, SH juga mengatakan hal yang sama mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD Sarolangun yang telah memberikan kepada kami fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2022.

” Berdasarkan hasil rapat, bahwa kami dari fraksi Gerindra meminta dinas pendidikan supaya mengantarkan kegiatan kesenian dan kebudayaan daerah. Kami berharap agar semua OPD dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat urgen. Kami meminta agar semua instansi pemerintah daerah yang ada temuan BPK untuk dapat ditindaklanjuti,” katanya.

Usai penyampaian pandangan umum fraksi tersebut, para juru bicara masing-masing fraksi menyerahkan dokumen pandangan umum fraksi kepada Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, yang kemudian diteruskan untuk diserahkan kepada Penjabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri.

” Alhamdulillah kita telah mendengarkan pandangan umum fraksi dari juru bicara masing-masing fraksi tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2022,” kata Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, selaku pimpinan rapat paripurna tersebut.

” Lengkaplah sudah pandangan umum fraksi dari delapan orang urusan fraksi, kami atas nama ketua dan wakil ketua ucapan terima kasih begitu juga kepada ketua fraksi sehingga rapat paripurna dapat berjalan. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahi robbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun hari ini kami skor,” katanya.

Penulis : A.R Wahid Harahap

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments