KABAR SAROLANGUN – DPD II Partai Golkar Kabupaten Sarolangun menggelar rapat Pleno Pengusulan nama-nama Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun Priode 2024-2029, Senin (28/07/2024) di Kantor DPD II Golkar Sarolangun.
Rapat pleno tersebut dipimpin langsung Ketua DPD II Golkar Sarolangun yang juga sekaligus Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, M.Pd, yang berlangsung dengan lancar.
Hadir Sekretaris DPD I Golkar Provinsi Jambi Drs H Fahrul Rozi, M.Si, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi Adri, SH, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kab. Sarolangun Cik Marleni, SE, Bendahara DPD II Partai Golkar Kab. Sarolangun Kalib Maulana, Fraksi Golkar DPRD Sarolangun, Para caleg terpilih partai Golkar hasil pileg 2024 diantaranya Tabroni, SE, Julian Donopan.
Hadir juga para Pengurus Kecamatan Partai Golkar se-Kabupaten Sarolangun, Pengurus dan para kader partai Golkar Kabupaten Sarolangun yang antusias mengikuti rapat pleno tersebut.
Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi Adri mengatakan bahwa dalam rapat pleno ini dilakukan tentunya untuk menetapkan tiga nama calon pimpinan DPRD Sarolangun, dan berdasarkan hasil putusan rapat pleno harian secara terbatas di DPD I Golkar Provinsi Jambi bahwa tidak ada usulan tunggal.
” Kita ingin memang menghasilkan calon pimpinan DPRD yang bisa menyentuh masyarakat, akuntabel, dan selaras dengan segenap pengurus partai Golkar secara bersama-sama. Kita semua disini, diberikan kesempatan bertanya, saran, masukan, dan kritik, supaya kita bisa membuat catatan hasil pleno,” katanya.
” Lakukan dan silahkan lakukan musyawarah mufakat, semoga berjalan dengan lancar. Posisi DPD I partai Golkar hanya meneruskan Hasil pleno Kabupaten se-Provinsi Jambi. Tidak ada yang istimewa, semuanya sama, diperlakukan sama karena keputusan itu ada di pimpinan pusat partai Golkar,” kata dia menambahkan.
Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Sarolangun Tontawi Jauhari mengatakan bahwa berdasarkan rapat pleno tersebut telah ditetapkan tiga nama-nama calon yang akan diusulkan untuk menjadi pimpinan DPRD Sarolangun Priode 2024-2029. Usulan tersebut diajukan ke pengurus DPP Golkar di jakarta melalui DPD I Golkar Provinsi Jambi.
” Minimal usulannya tiga calon, dan Alhamdulillah dinamika rapat berjalan dengan baik, damai dan tentram. Kita usulkan tiga, dari empat orang. Untuk ananda Julian donopan bersedia tidak diusulkan, untuk mengurangi konflik dari apa-apa yang diisukan orang,” katanya.
Tontawi Jauhari menjelaskan ketiga nama-nama yang diusulkan tersebut diantaranya Pertama, Tabroni, SE. Kedua, Yusuf Helmi AB, SE, dan Ketiga Cik Marleni, SE. Ketiga nama tersebut tidak ada yang menjadi prioritas, semuanya punya peluang sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
” Yakni ada tujuh kriteria, seperti pengurus harian, sesuai aturan perundang-undangan, pendidikan S-1, pernah menjadi anggota dewan, tapi disisi lain juga memprioritaskan memperoleh suara terbanyak, dan sebagainya,” katanya.
” Diusulkan ke provinsi dan diteruskan ke DPP dan akan ada jawaban nanti pengurus pusat, dan dalam waktu sesingkat-singkatnya kita akan mendapatkan jawaban,” kata dia menambahkan.
Disisi lain, Sekretaris DPD I Golkar Provinsi Jambi Fahrul Rozi mengatakan bahwa sesuai dengan mekanisme partai Golkar dan petunjuk Pengurus pusat, bahwa pengambilan keputusan dalam pengusulan nama-nama calon pimpinan DPRD itu melalui rapat pleno Kabupaten/Kota.
Di Provinsi Jambi, ada 7 Kabupaten/Kota yang masuk unsur pimpinan, yakni Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjabtim, Kota Jambi dan Provinsi Jambi.
” Untuk kabupaten/kota, tiga ketua dan empat wakil ketua, dan DPRD Provinsi Jambi masuk pimpinan sebagai wakil ketua,” katanya.
Setelah rapat pleno tingkat Kabupaten/Kota selesai, maka akan dilakukan pleno di tingkat DPD I Provinsi Jambi dan hasil pleno tersebut akan diteruskan untuk pengusulan ke DPP Golkar untuk menetapkan nama calon yang dipilih.
” Bagi yang terpilih kita berharap dapat menjalankan kerjasama dengan baik kepada semua pihak, bukan hanya Golkar, tapi juga dengan pihak lain, do DPRD tambah wawasan, komunikasi, keterampilan, kerjasama yang baik, dan profesional,” katanya.
Penulis : A.R Wahid Harahap
