KABAR SAROLANGUN – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2024, Kamis (10/10/2024) di Ruang Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Penjabat Bupati Sarolangun Dr Bahri, S.STP, M.Si diwakili PJ Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, yang perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Ibu Yusnidar, Plt Kepala DPPKB Sarolangun Afrizal, S.Pd, Kabid PPPP Mellysa Pusparani, SE, Kabid KB Umi Nilawati, SE, jajaran OPD terkait, para Camat, Lurah dan Kepala Desa serta koordinator penykih KB dan peserta lainnya.
Plt Kepala DPPKB Sarolangun Afrizal mengatakan bahwa kegiatan ini didasarkan atas UU nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan keluarga, UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Kepala BKKBN Nasional Nomor 19 tahun 2023 tentang saudara keluarga melalui sistim data keluarga.
” Tujuan kegiatan ini untuk mensinergikan berbagai program lintas sektor terkait dalam rangka meningkatkan sinergitas DNA kolaborasi para pemangku kepentingan secara efektif, kompeten antara Kabupaten, kecamatan, Kelurahan dan desa tentang program Bangga Kencana,” katanya.
Dijelaskan Afrizal, bahwa dalam program Bangga Kencana ini, DPPKB Sarolangun bersinergi dengan jajaran stake holder mulai dari OPD terkait, Kemenag, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam wilayah Kabupaten Sarolangun.
Diantaranya sinergitas bersama OPD dalam mencegah anak stunting, melakukan pencegahan pernikahan usia dini, sinergitas dengan UKM bahwa ada perpaduan sinergitas program UMKM di dinas koperindag dengan di dinas DPPKB dalam UPPKS.
” Kemudian DPMPTSP Sarolangun kita juga punya sinergitas pemberian bantuan anak stunting dari CSR perusahaan. Kemenag kita ada mou, untuk mencegah agar ibu yang siap menikah dan melahirkan terbebas dari anak stunting,” katanya.
” Para camat, juga kita ada sinergitas masalah stunting dan pendataan pelaksanaan melalui koordinator kecamatan. Kemudian dengan kepala desa juga ada sinergitas terkait penetapan kader di desa-desa, seperti kader KB, dan kemudian kita ada program kampung KB,” kata dia menambahkan.
Ia juga berharap melalui kegiatan nantinya dapat terwujud Penyerasian kebijakan dan regulasi antar sektor Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan desa, penguatan kebijakan antar Kabupaten, Kecamatan, kelurahan dan desa.
” Dan kampung KB di kecamatan air hitam memperoleh kampung KB nomor satu di Provinsi Jambi dan Nomor Lima tingkat nasional. Dan kegiatan lainnya yang sering melibatkan kepala desa. Pemaparan kegiatan ini adalah bentuk diskusi dan pemaparan Nara sumber dari BKKBN Provinsi Jambi dan DPPKB Sarolangun,” katanya.
Sementara itu, PJ Sekda Sarolangun Dedy Hendry mengatakan bahwa pembangunan keluarga di Kabupaten Sarolangun dimotori oleh DPPKB Sarolangun, namun pada prinsipnya juga menjadi tanggungjawab bersama dengan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun.
” Sarolangun dan daerah lain juga sedang memasuki tahapan pilkada secara langsung, dan hari kita diskusikan bahwa pembangunan keluarga ini tidak jauh dengan visi dan misi lima tahun kedepan kepala daerah terpilih nantinya di pilkada serentak 2024,” katanya.
Maka ia berharap melalui kegiatan ini tekankan agar bisa menyusun bagaimana kebijakan yang tepat untuk membangun daerah di Kabupaten Sarolangun, bagaimana mengisi pembangunan kependudukan di Kabupaten Sarolangun.
Menurutnya, aspek Pendidikan, kesehatan, pelayanan pendataan kependudukan juga menjadi hal yang mendasar dalam pembangunan di Kabupaten Sarolangun.
” Dua hal yang harus kita cermati bagaimana kita mendorong supaya masyarakat berperan serta dalam pembangunan daerah. Ada beberapa filar yang ingin kita diskusikan, diantaranya pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan pesebaran dan kredibilitas kualitas penduduk, Penataan data yang menjadi acuan data dalam pembangunan program Bangga Kencana,” katanya.
PJ Sekda Sarolangun juga mengatakan bahwa dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana harus dilakukan pendekatan kepada masyarakat sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah desa.
Dengan pendekatan itu, sehingga program yang di sampaikan itu bisa diterima dan diikuti oleh masyarakat.
” Suku Anak dalam adalah bagian dari warga Negara Indonesia, jadi mereka juga perlu kita perhatikan. Kemarin kita kunjungi sad di Kecamatan air hitam bahwa ada satu orang warga sad yang masih muda tapi anaknya sudah lima orang. Maka, pembangunan kedepan bukahlah jumlahnya tapi kualitasnya,” katanya.
Selain itu, dalam menyusun RPJMD 2024-2029 ini, Dedy Hendry berharap seluruh peserta bisa memberikan saran dan masukan untuk pembangunan daerah terhadap pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana.
” Melalui peran pak kades bahwa keluarga yang baik dan keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang siap menghadapi pernikahan. Kami mengajak kita semua untuk mencermati perkembangan data di masing-masing desa. Dan saya minta untuk mengupdate data kependudukan dan data yang berkaitan dalam pembangunan bangga kencana,” katanya.
” Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kegiatan Penyerasian kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) secara resmi saya nyatakan dibuka,” kata dia menambahkan.
Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan pemaparan Nara sumber dari BKKBN perwakilan Provinsi Jambi dan DPPKB Sarolangun yang berjalan dengan lancar.
Penulis : A.R Wahid Harahap
