Kamis, Oktober 3, 2024
BerandaDAERAHDPRD Sarolangun Dengarkan Tanggapan dan Jawaban Eksekutif

DPRD Sarolangun Dengarkan Tanggapan dan Jawaban Eksekutif

Terkait Pandangan Umum Fraksi Tentang R-KUA dan PPAS APBD Tahun 2023

Rapat Paripurna tingkat I tahap 3 DPRD Sarolangun berlangsung

KABAR SAROLANGUN – DPRD Kabupaten Sarolangun menggelar rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun tingkat I tahap 3 dengan agenda penyampaian tanggapan dan jawaban eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sarolangun tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Rabu (12/10/2022) di Gedung DPRD Sarolangun.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Wakil II Ketua DPRD Sarolangun Syahrial di dampingi Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE,  Wakil Ketua I DPRD Sarolangun Aang Purnama, SE, serta dihadiri 18 orang dari 35 orang anggota DPRD Sarolangun yang berlangsung dengan memenuhi quorum sehingga rapat paripurna dapat dimulai.

Dari pihak eksekutif, hadir langsung Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal, S.Pt, MM, Sekda Sarolangun Ir Endang Abdul Naser, Perwakilan Polres Sarolangun, Dandim 0420/Sarko Letkol Inf Amaraldo Cornelius diwakili Danramil 01-420 Batang Asai Kapten INF Husnan Effendi, Para kepala OPD dilingkungan Pemkab Sarolangun dan tamu undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal mengucapkan terima kasih kepada masing-masing fraksi DPRD Sarolangun yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi berupa saran, masukan dan pendapat tentang R-KUA dan PPAS APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2023.

Masing-masing fraksi tersebut yakni Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi Gerindra.

“Tentunya atas saran dan masukan dari anggota DPRD yang terhormat akan kami tindak lanjuti,” katanya.

Anggota DPRD Sarolangun yang hadir

Selain itu, Henrizal juga menyebutkan dalam RKUA dan PPAS tahun anggaran 2023 terjadi penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 79,24 miliar menjadi 89,24 miliar, hal itu dikarenakan adanya kenaikan pajak daerah Rp 5,5 miliar dari penyesuaian pajak BPHTB, penyesuaian pajak retribusi pasar, pertokoan sebesar Rp 1 miliar lebih, dan pajak.

“Pendapatan Rp 1,22 Triliun lebih ,dapat kami jelaskan penyesuaian pendapatan sebesar Rp 10 miliar, penyesuaian pendapatan transfer ke daerah Rp 1 Miliar lebih. Kami sependapat dengan anggota dewan yang terhormat dan akan menjadi fokus kami tentang penyusunan RKPD kepada OPD agar sesuai dengan kebutuhan dan secara proforsional,” katanya.

Kemudian terkait, Penambahan penyertaan modal kepada Bank BPD Jambi berdasarkan peraturan daerah sebesar Rp 162,5 Miliar, dan secara total hingga tahun 2023 penyertaan modal kepada PT Bank Jambi baru sebanyak Rp 55 Miliar lebih dari total penyertaan modal.

“Untuk tahun 2023, Perumda tsb Sarolangun merencanakan 1.000 penambahan sambungan baru dari total jumlah pelanggan sebanyak 12.287 SR. Dan kondisi Perumda tsb mengalami defisit sebesar Rp 150 Juta perbulan yang disebabkan karena tinggalnya anggaran biaya operasional Perumda TSB Sarolangun. Dan total penyertaan modal kepada Perumda TSB Sarolangun dari tahun 2008 hingga tahun 2022 sebesar Rp 117,757, Miliar,” katanya sekaligus menjawab pandangan umum fraksi PKS.

Henrizal juga menambahkan dalam melaksanakan kajian potensi pajak dan retribusi daerah perlu mendatangkan akademisi terkait peningkatan pendapatan asli daerah dan pihaknya akan terus meningkatkan sarana dan prasarana dalam peningkatan pad melalui kerja sama dengan bank Jambi berupa aplikasi.

“Kami sependapat dengan anggota dewan yang terhormat dalam penyusunan R-KUA Dan PPAS APBD tahun 2023 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sarolangun dan peningkatan ekonomi masyarakat untuk kemajuan daerah. Program penanggulangan kemiskinan di kabupaten Sarolangun sudah dialkukan dengan berbasis data terpadu atau DTKS,” katanya.

Menanggapi dari pandangan umum Fraksi PDI-P, Henrizal mengatakan bahwa upaya penanganan inflasi daerah yang diambil pemerintah, terutama di daerah terpencil bahwa Pemkab Sarolangun dalam penggunaan anggaran inflasi sesuai surat edaran PMK tahun 2022 dialokasikan untuk subsidi transportasi angkutan, bantuan sosial ke masyarakat yang rentan terhadap inflasi.

“Hal itu sekaligus menjawab pertanyaan fraksi PKS. Dan BPPRD Sarolangun telah melakukan ektensifikasi dan intensifikasi dalam pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah serta telah melakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur petugas pemungut pajak dan retribusi daerah yang bekerja sama dengan seluruh stake holder yang ada,” katanya sekaligus menjawab pertanyaan fraksi PPP.

Henrizal juga mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan yang terhormat yang telah mengingatkan kami agar penyusunan RKUA dan PPAS APBD Sarolangun tahun 2023, dan pihak eksekutif sependapat agar penyusunannnya dengan penuh kehatia-hatian agar dapat meningkatkan pendapatan daerah.

“Untuk menggunakan anggaran dengan azas manfaat dan menggunakan anggaran untuk melaksanakan sesuai prioritas pembangunan daerah. Kami sepakat dan usulan agar dilakukan penambahan penyertaan modal kepada bank Jambi pada tahun anggaran 2023,” katanya menjawab pandangan umum fraksi PKS.

“Perubahan status lahan yang dipakai bank Jambi, masih dalam proses pengalihan dari pusat melalui BPN kepada pemerintah kabupaten Sarolangun. Dan telah disesuaikan penyesuaian tarif sewa lahan sebesar Rp 120 miliar lebih,” kata dia menambahkan.

Fraksi Partai PKB, kata Henrizal bahwa Pemkab Sarolangun melakukan perencanaan yang matang dalam pembangunan daerah, bahwa sepakat akan hal itu, dan iapun berharap apa yang telah disampaikan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan mekanisme penganggaran.

“Kami ucapkan terima kasih atas pandangan fraksi dewan yang terhormat dalam penyusunan RKUA dan PPAS APBD kabupaten Sarolangun tahun 2023. Bahwa panjang ruas jalan Kab. Sarolangun sepanjang 1.167.819 km dengan rincian akan disampaikan oleh dinas PUPR kepada anggota dewan yang terhormat secara tertulis,” katanya menjawab pandangan fraksi PAN.

PJ Bupati Henrizal menyerahkan dokumen tanggapan dan jawaban eksekutif kepada pimpinan DPRD sarolangun

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Sarolangun Syahrial Gunawan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Penjabat Bupati Sarolangun serta jajaran forkompinda Kabupaten Sarolangun serta undangan lainnya dalam rangka memenuhi undangan kami pada rapat paripurna tingkat I tahap 3 ini.

Terkhusus, kepada Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal yang telah menyampaikan tanggapan dan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sarolangun.

“Jawaban dan tanggapan eksekutif ini akan ditindaklanjuti dan Kami ketua, wakil-wakil ketua bersama anggota akan membahasnya dalam rangka pengambilan keputusan terhadap R-KUA dan PPAS APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2023. Dengan mengucapkan alhamdulillahi robbil alamin, rapat paripurna hari ini kami skor,” katanya.

Penulis : A.R Wahid Harahap

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

BERITA TERBARU