
KABAR SAROLANGUN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang telah menepati janjinya dalam penganggaran tambahan satu bulan gaji Tenaga Kontrak Daerah (TKD) alias honorer yang ada di Kabupaten Sarolangun.
Penambahan gaji tersebut seiring dengan penundaan pembayaran gaji honorer pada bulan Desember tahun 2021 yang lalu, yang dijanjikan oleh Pemda Sarolangun tetap dibayarkan pada tahun 2022 ini.
Ketua Fraksi PKS, DPRD Sarolangun Fadlan Kholiq, SE, ME, Sy kepada media online Kabarsarolangun.com, mengaku bahwa memang sejak penundaan pembayaran gaji honorer satu bulan ini, pihaknya berjuang dalam menyuarakan ini dalam rapat paripurna DPRD Sarolangun agar tetap dibayarkan karena hal itu merupakan hak bagi honorer yang harus tetap dibayarkan.
“Alhamdulillah dulu waktu kita LKPJ Bupati Sarolangun, saat paripurna kita menyampaikan minta kekurangan gaji honorer satu bulan tahun 2021 yang hanya menerima sebelas kali, dan waktu itu Pemda berjanji membayar di perubahan 2022 ini,” katanya, Senin (03/10/2022).
Dan pada pembahasan anggaran APBD Perubahan Tahun 2022 beberapa hari waktu yang lalu, pihaknya pun tetap menyuarakan dan mempertanyakan terkait pembayaran gaji honorer tersebut.

Hal itu disampaikan dalam pembahasan antara tim Banggar DPRD Sarolangun dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sarolangun, hingga akhirnya disepakatilah untuk pembayaran gaji honorer satu bulan yang tertunda tahun 2021 lalu pada perubahan APBD tahun 2022 ini.
“Kalau cair itu tergantung di dinas OPD masjng-masing karena anggaran dimasukkan di OPD masing-masing, mungkin akan cair di bulan November atau juga bukan Desember, yang jelas akan dibayarkan di tahun 2022 ini dan kita apresiasi pemerintah daerah yang telah mengakomodir itu,” katanya.
Dengan demikian, lanjut Fadlan Kholiq bahwa untuk tahun 2022 ini, ribuan tenaga honorer yang ada di Kabupaten Sarolangun akan menerima gaji sebanyak 13 kali dengan adanya penambahan gaji satu bulan ini. Bila nantinya pembayaran gaji honorer tersebut ada keluhan, pihaknya siap mengawal dan menerima setiap ada pengaduan untuk terus diperjuangkan.
“Mudah-mudahan anggaran ini bermanfaat untuk honorer, karena tanpa mereka akan lumpuh pelayanan di kabupaten ini, ada yang ngajar, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga tekhnis di OPD. Penambahan anggaran satu bulan total sekitar Rp 4,5 miliar ,dan terakomodir seluruh tenaga honorer,” katanya.
Penulis : A.R Wahid Harahap