KABAR SAROLANGUN – Belasan masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Pecinta Keadilan dan Kebenaran (GPKK) Kabupaten Sarolangun dan perwakilan masyarakat desa Panca Karya, Kecamatan Limun melakukan aksi unjuk rasa (UNRAS) ke Kantor Inspektorat Kabupaten Sarolangun, Kamis (02/02/2023).
Kedatangan mereka ke inspektorat tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan yang dipimpin langsung Kabag OPS Polres Sarolangun Kompol A Bastari Yusuf, SH, beserta personil pengamanan TNI/Polri dan Satpol PP Sarolangun.
Koordinator aksi Andra dalam orasinya mendesak kepala inspektorat Sarolangun, untuk bertanggung jawab terhadap audit anggaran dana desa, P2D dan anggaran bantuan provinsi terhadap desa panca karya, kecamatan limun tahun anggaran 2019-2021.
Mereka juga meminta agar Inspektorat melakukan audit ulang melalui irbanus terhadap realisasi anggaran dana desa, P2D dan anggaran bantuan provinsi terhadap desa panca karya, kecamatan limun tahun anggaran 2019-2021.
” Kami juga meminta agar melakukan audit khusus terhadap anggaran dana desa, P2D, anggaran dana provinsi di desa panca karya tahun 2022,” katanya.
Selain itu, para pendemo juga mendesak kepala kejaksaan negeri Sarolangun untuk memanggil dan memeriksa kepala desa Panca Karya atas dugaan tindak pidana korupsi, karena Dana BLT Tahun 2021 1 bulan tidak dibayarkan kepada masyarakat penerima dan tahun 2022 3 bulan tidak dibayar dengan jumlah penerima BLT sebanyak 110 orang, diperkirakan dana BLT yang digelapkan sebanyak Rp 150 juta
” Serta dugaan tidak pidana korupsi lainnya sebagaimana yang tertuang dalam surat laporan pengadaan DPP-LSM GPKK tanggal 18 Januari 2023, dan kita minta agar persoalan ini dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum, dan sudah disampaikan laporan ke kejaksaan negeri Sarolangun,” katanya.
Warga Desa Panca Karya Darul Qutni juga menyebutkan bahwa selama tahun 2022, dana BLT selama enam bulan tidak dibayarkan kepada masyarakat penerima namun setelah dilaporkan ke Kejari Sarolangun telah dibayarkan 3 bulan.
” Dijanjikan dibuka tiga, berkisar dana yang belum dibayar sekitar Rp 80-an juta, kita harapkan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti ini,” katanya.
Dalam aksi tersebut, Kepala Inspektorat Sarolangun Henriman, S.Sos turun langsung menemui massa dalam rangka menyerap aspirasi yang telah disampaikan.
Ia mengucapkan terima kasih serta menyambut positif atas saran dan masukan dari masyarakat desa panca karya dan GPKK Sarolangun yang telah menyampaikan aspirasi. Ia menjelaskan bahwa tim Irban akan turun langsung melakukan audit investigasi ke desa panca karya pada tanggal 09 Februari 2023 mendatang.
” Apa yang menjadi tuntutan masyarakat akan segera ditindaklanjuti dengan melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan dalam hal ini bapak penjabat bupati Sarolangun. Dalam waktu dekat akan menurunkan tim khusus atau Irban khusus dalam melakukan investigasi ke desa panca karya, kecamatan limun,” katanya.
Henriman juga menegaskan kepada seluruh Irban dapat melaksanakan penguatan pengawasan dana desa atau kucuran dana baik dari pusat, provinsi, ke seluruh desa untuk dapat dilakukan sebaik-baiknya sehingga dana desa ini dapat berjalan dengan baik untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.
” Kita akan lakukan audit investigasi atas dugaan pelanggaran penggunaan keuangan desa terutama dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari DD Panca Karya tahun 2022, padahal anggaran tersebut untuk masyarakat yang kurang mampu (Miskin),” katanya.
Penulis : Tim
