KABAR SAROLANGUN – Penjabat Bupati Sarolangun Dr Bahri, S.STP, M.Si, menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder dalam rangka Penandatanganan Kerjasama dan Sosialisasi pengawasan siber pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, Jumat (11/10/2024) di ruang Aula Nafiti Hotel Sarolangun.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Sarolangun Mudrika, SH, MH, Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya, S.IK, M.Si, Pabung Mayor CHK Dedy Afrizal, SH, MH, Kasi Intel Kejari Sarolangun Rikson Lothar Siagian, SH, MH, Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujaddid, S.Pd.I, Kepala Kemenag Sarolangun Drs H M Syatar, S.Ag.
Selain itu hadir juga Kabag OPS Kompol Eko Prasetyo, S.IK, Kasat Intelkam AKP Sukman, SH, BINDA Provinsi Jambi, Anggota Bawaslu Sarolangun Johan Iswadi, SP, Aspriadi, S.Sos, Kepala Sekretariat Bawaslu Sarolangun Dodi Sartono, SE, Kadis Kominfo Sarolangun Ahmad Nasri, SH, Plt Kepala Bakesbangpol Sarolangun Hudri, M.Pd.I, Kepala KCP BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Sarolangun, peserta kegiatan dari ormas, OKP, LSM, dan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, PJ Bupati Sarolangun Bahri mengatakan bahwa sesuai dengan PKPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan.
” Hari ini sudah tidak terasa di dalam tahap penyelenggaraan, dan kita sudah masuk masa kampanye dari tanggal 23 September sampai 23 November 2024, oleh karena Pilkada ini kita memiliki kewajiban-kewajiban kita adalah memastikan Pilkada ini dilaksanakan bermartabat yang demokratis dan Jurdil,” katanya.
” Kita memastikan juga dalam konteks pilkada dan pengawasan yang kita bicarakan hari ini ada lima hal potensi kerawanan Pilkada. Kerawanan pilkada di daerah kita ini menjadi peringatan buat kita agar kita terus waspada,” katanya.
Lima hal potensi kerawanan itu yakni politik identitas, relasi kuat kuasa pada politik lokal pada politik lokal, kampanye hitam di media sosial, politik uang, netralitas ASN, dan Penyelenggara juga harus Netral dan tidak memihak kepada pasangan calon.
Sementara untuk Kesuksesan pilkada, lanjut Bahri ada lima hal yang mendasar yang harus diperhatikan bagaimana kualitas penyelenggaraan Pilkada di kabupaten sarolangun yakni (1) kita pastikan regulasi yang jelas dan tegas, (2) peserta pemilu yang taat pada aturan, (3) pemilih cerdas dan partisipatif, (4) birokrasi yang netral, dan (5) penyelenggara yang kompeten dan berintegritas.
” Masyarakat silahkan memilih sesuai dengan hati nuraninya, Kemudian kami berperan juga menjaga stabilitas politik dan keamanan luar biasa juga yang saya rasakan di sini adalah dukungan forkopimda yang sangat bersinergi dan kuat. Hari ini saya mendukung penuh kegiatan rakor ini dan penandatanganan PKS ini dan saya minta Dinas Kominfo untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dan membantu tugasnya Bawaslu,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Penjabat Bupati Sarolangun Bahri juga menyaksikan langsung penandatanganan kerjasama Bawaslu Sarolangun beserta jajaran stakeholder serta Poto bersama.
Penulis : A.R Wahid Harahap
