KABAR SAROLANGUN – Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Lintas Sektoral dalam rangka pemantapan Pilkada Serentak di Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 digelar, Selasa (30/07/2024) di Aula Hotel Nafiti Sarolangun.
Hadir dalam kegiatan tersebut, PJ Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, M.Aol, Sc, Kabag OPS Kompol Eko Prasetyo, Pabung Kodim 0420/Sarko Mayor CHK Dedy Afrizal, SH, MH, Kajari Sarolangun Alfred Tasik Palullungan, SH, MH, Wakil Ketua PN Sarolangun Novalina Manurung, Kepala Kemenag Sarolangun Drs H M Syatar, S.Ag.
Selain itu hadir juga Asisten I Sarolangun Drs H Arief Ampera, Plt Kepala Bakesbangpol Sarolangun Hudri, M.Pd.I, Ketua Bawaslu Sarolangun Mudrika, SH, MH, Komisioner KPU Sarolangun Yuliana, Pos Binda Provinsi Jambi, Kadis Dukcapil Sarolangun Riduan, S.STP, ME, Para kepala OPD dilingkungan Pemkab Sarolangun, Unsur Tripika Kecamatan se-Kabupaten Sarolangun dan tamu undangan lainnya
Jajaran forkompinda beserta penyelenggara pemilu pun menyampaikan sejumlah paparan poin penting terkait persiapan dan kondisi pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2024.
Kajari Sarolangun Alfred Tasik Palullungan mengatakan bahwa dalam pelaksanaan persiapan pilkada meskipun dilakukan secara maksimal, tetapi tentunya tetap ada kekurangan.
Dalam kekurangan bisa saja dilaporkan ke Bawaslu, apabila masuk dalam kategori lida, maka Gakkumdu akan memproses laporan tersebut.
” Kami harapkan untuk sama-sama menjaga netralitas. Dalam hari Bhakti adhiyaksa kemarin, pimpinan kami sudah menegaskan Harga mati netralitas untuk kejaksaan, jadi pimpinan tidak mentolerir apabila ada jaksa yang berpihak,” katanya.
” Bagi ASN yang tidak netral, ancamannya penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan. Marilah sama-sama kita bersinergi untuk bagaimana mensukseskan pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Sarolangun,” kata dia menambahkan.
Tak hanya itu, Pabung Kodim 0420/Sarko Mayor CHK Dedy Afrizal mengatakan bahwa pada intinya, tugas dalam melakukan pengamanan untuk menjamin terselenggaranya pilkada serentak ini berjalan aman, damai dan lancar.
Untuk perkembangan situasi di kabupaten Sarolangun hingga saat ini masih dalam keadaan aman dan kondusif, dan tidak ada permasalahan apapun yang berkaitan dengan pilkada.
” Kami tetap membuat prediksi adanya ancaman yang kita bagi daerah rawan yang kemungkinan ada ancaman. Salah satu tugas TNI selain operasi militer, itu membantu pemerintah, kepolisian dalam melaksanakan pengamanan. Dan seluruh prajurit kami kerahkan untuk membantu, dan bila ada pelanggaran kita akan berkoordinasi dengan Bawaslu dan kepolisian,” katanya.
” TNI bersifat netral dan tidak ikut berpolitik praktis serta tidak memihak kepada calon ataupun partai politik. Kita harapkan hasil pilkada ini mendapatkan pimpinan terbaik di Kabupaten Sarolangun,” kata dia menambahkan.
Pihaknya juga sudah membagikan peta kerawanan di Kabupaten Sarolangun, dibagi empat wilayah koramil yakni (1) Koramil 01-batang Asai kemungkinan keterlambatan distribusi logistik, tapi kita berusaha maksimal untuk membantu proses distribusi logistik. (2) Koramil 02-Muara limun, potensi ancaman adanya bentrok antar pendukung karena kemungkinan ada dua calon yang berasal dari wilayah Koramil Muara limun, penggelembungan suara, money politik, dan kampanye hitam.
(3) Koramil 03-Pauh, perkiraan ancaman hampir sama bentrok antar pendukung, keterlambatan distribusi, unjuk rasa, money politik. (4) Koramil 04-Sarolangun, potensinya sama bentrok antar pendukung, money politik, unjuk rasa.
” Untuk permasalahan kami bagi dua yakni permasalahan teknis dan permasalahan non teknis. Permasalahan teknis berupa Pihak KPU agar bekerja dengan baik agar jangan terjadi permasalahan dalam Daptar Pemilih Tetap, akurasi jenis dan jumlah logistik, kemudian permasalahan distribusi logistik, akurasi penghitungan perolehan suara, akurasi sistem informasi, kecukupan anggaran,” katanya.
” Permasalahan non teknis berupa partisipasi pemilih yang rendah, permalasahan kampanye, bentrokan massa pendukung di masa kampanye, saling serang di media massa dan media sosial, menggunakan fasilitas negara untuk kampanye oleh Paslon tertentu, kepercayaan publik terhadap paslonnya,” kata dia menambahkan.
Sementara itu, Kabag OPS Polres Sarolangun Kompol Eko Prasetyo mengatakan bahwa tahapan pemilu yang sudah dijalani, beberapa rangkaian kegiatan telah dilakukan oleh polres Sarolangun. Pelatihan dalmas juga sudah dilakukan, kemudian kita melaksanakan rapat internal, forum gabungan, dan personil 294 orang dilibatkan dalam pengamanan pemilu.
” Potensi kerawanan, yang dipetakan oleh kita kurang lebih sama dengan paparan kodim. Terkait alat peraga, kampanye terselubung, lokasi TPS terlalu jauh, money politik, dan kerawanan daerah rawan banjir. Kerawanan akan potensi adanya dua Paslon yang satu daerah pemilihan,” katanya.
” Perlunya perhatian khusus terhadap pemilih bagi warga SAD di kecamatan air hitam dan sebagainya. Untuk TPS 509 kategori tidak rawan, 32 TPS rawan, sangat rawan nihil. Dukungan anggaran Pemilukada, per 31 Desember 2024, sudah dicairkan sebesar 2,5 miliar kepada kita di Polres Sarolangun,” katanya.
Disisi lain, Ketua Bawaslu Sarolangun Mudrika menyebutkan bahwa fungsi Bawaslu itu ada tiga yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa.
” Bawaslu melaksanakan pengawasan seluruh tahapan pilkada secara melekat. Verifikasi faktual tahap dua akan menentukan pencalonan perseorangan bisa atau tidak untuk mendaftarkan diri sebagai calon ke KPU,” katanya.
Menurutnya Pelanggaran dalam pemilu diantaranya Pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana pilkada. Dan sengketa proses pemilihan, bisa disampaikan ke Bawaslu apabila ada pelanggaran.
” Kerawanan pada tahapan pemilihan yakni money politik, bencana alam, pemilih eksodus. Pihak-pihak yang dilarang terlibat politik praktis yakni ASN, TNI, polri, kades, perangkat desa, BPD, pegawai BUMN, pegawai BUMD pegawai PKH,” katanya.
Sementara itu, Komisioner KPU Sarolangun Yuliana mengatakan pelaksanan tahapan pemilu ini berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, Peraturan KPU tahun 2024.
” Tahapan sudah kami lakukan pembentukan PPK 55 orang, 474 orang PPS, dan totalnya 1.036 orang badan ad-hoc kami yang tersebar di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Sarolangun,” katanya.
Untuk pencalonan Bupati itu pendaftaran pada 27-29 Agustus, ada juga pemerikasaan kesehatan, verifikasi faktual calon kepala daerah, debat kandidat. ” Untuk coklit pemilih yang dilakukan kawan kawan pantarlih ke bawah di dokumentasikan,” katanya.
Penulis : A.R Wahid Harahap
