KABAR SAROLANGUN – Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, M.Pd turun langsung menyambut aspirasi dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh LSM Sarolangun Bersatu, pada Rabu (06/09/2023) di gedung DPRD Sarolangun dan Kantor Bupati Sarolangun.
Puluhan massa yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat tersebut mempertanyakan anggaran dana pelaksanaan MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi tahu. 2023 yang digelar di Kabupaten Sarolangun.
” Tercetusnya aliansi LSM bersatu kami punya melihat kasat mata bahwa sanya MTQ tingkat provinsi ke-52 sungguh tidak sangat wajar dan manusia serta tidak masuk akal bagi kami, masak ada peserta kafilah yang sedang mengaji tertimpa backdroop, ada panggung tidak ada pakai atap,” kata Ahmad Sodiqin dalam orasinya.
Ia juga meminta ketua DPRD Sarolangun mendengar aspirasi dan laporan serta menindaklanjuti terkait pelaksanaan MTQ tingkat provinsi Jambi ke-52 di Sarolangun yang mana dana tersebut bersumber dari APBD Sarolangun sangat fantastis sangat menguras apbd yang seharusnya kegiatan tersebut berjalan maksimal sesuai dengan dana yang dikeluarkan tetapi banyak kejanggalan.
” Honor anak anak sekolah penari tari massal yang sudah berlatih sejak lama, dijanjikan mendapatkan honor Rp 700.000,- tapi nyatanya hanya diberikan Rp 200.000,- itu dimana hari nuranimu. Belum lagi honor paduan suara hanya dibayar 100 ribu,” katanya.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan TNI, Polri, Satpol Sarolangun, yang dihadiri Kabag OPS Polres Sarolangun Kompol A. Bastari Yusuf, SH, Danramil 420-04 Sarolangun Mayor Inf Abdul Aziz, Kasat Pol PP Sarolangun Drs Muhammad Jdrus, Kakan Kesbangpol Sarolangun Hudri, M.Pd.I serta personil gabungan TNI, Polri dan Satpol PP Sarolangun.
Usai berorasi di depan gedung DPRD sarolangun, aspirasi yang disampaikan mendapatkan tanggapan Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, M.Pd.
Dikatakan Tontawi Jauhari, bahwa dirinya sebagai ketua DPRD Sarolangun beserta jajaran terkait menerima kedatangan bapak-bapak, terkait koreksi terhadap pelaksanaan MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi yang baru saja kita laksanakan.
” Saya apresiasi kepada bapak-bapak semua yang telah meluangkan waktu dalam rangka mengoreksi kinerja pemerintah daerah dan juga kami di DPRD Sarolangun untuk perbaikan kedepan apa yang memang perlu diperbaiki,” katanya.
Disamping itu, untuk tertibnya aksi unjuk rasa tersebut Ketua DPRD Sarolangun itu mengajak gabungan LSM Sarolangun bersatu untuk berdialog dan audiensi di ruang rapat DPRD Sarolangun.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah pejabat juga hadir diantaranya Staf Ahli DPRD Sarolangun Drs H Sakwan, SE, Pelaksana Harian Sekda Sarolangun Ir Dedi Hendri, M.Si, Asisten I Setda Sarolangun Drs H Arief Ampera, ME, dan aparat keamanan TNI, Polri dan Satpol PP Sarolangun.
Juri bicara aliansi LSM Sarolangun bersatu Ahmad Sodikin mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan MTQ di Sarolangun tentunya bukan sekedar lomba, namun juga gengsi bagi Kabupaten Sarolangun terhadap kabupaten lain.
” Kami minta penjelasan apa saya digunakan dari dana APBD Sarolangun Rp 17,5 miliar itu dalam pelaksanaan MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023,” katanya.
Disini pihaknya juga pertanyakan EO dalam pelaksanaan MTQ ini, yang yang mengelola dana 2,5 miliar pelaksanaan MTQ banyak keluhan, dan cuman memalukan bagi kabupaten Sarolangun di mata Kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. ” Dari daerah mana EO ini, kok bisa dia yang menang. Kami dengar EO ini memiliki pretasi di tingkat nasional,” katanya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari menegaskan bahwa ada tiga fungsi DPRD, yakni legislasi, Budgeting dan Pengawasan.
Maka terkait fungsi DPRD ini, pihaknya sudah menindaklanjuti, mulai dari tahapan proses perencanaan dan penyusunan anggaran dibahas bersama tim anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Sarolangun.
Setelah di evaluasi anggaran tersebut di Pemerintah Provinsi baru kemudian kami bahas kembali di Sarolangun, dalam pengesahan APBD Kabupaten Sarolangun, itemnya salah satunya dana MTQ Provinsi Jambi ke-52 Tahun 2023.
” Keseluruhan anggaran MTQ seingat saya Rp 17,5 miliar, tapi ada rasionalisasi yang baru bahwa anggarannya tidak segitu sebesar Rp 15,6 miliar lebih. Itulah anggaran yang kita setujui terkait kegiatan MTQ,” katanya.
” Saya juga menyayangkan kejadian kejadian yang terjadi pada saat rangkaian MTQ yang seharusnya tidak terjadi, ini menjadi koreksi bagi kita sehingga ini jadi perbaikan kita kedepan,” kata dia menambahkan.
Tontawi juga menjelaskan secara detil anggaran dana MTQ senilai Rp 15,6 Miliar itu apa saja diperuntukkan, yang terbagi di beberapa OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun.
Selain itu, Plh Sekda Sarolangun Dedi Hendri menyampaikan terima kasih kepada ketua DPRD yang sudah memfasilitasi audiensi ini bersama LSM Sarolangun bersatu.
Katanya, proses penentuan EO, itu dibuka semuanya dengan kesempatan dan ini proses sudah sesuai aturan yang berlaku. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersikap tenang saat ini karena secara umum kegiatan pelaksanaan MTQ kemarin berjalan dengan baik dan lancar.
” Kami mengajak kita semua memahami, kami mohon bapak bapak semua bersabar untuk menunggu hasil audit karena saat ini sedang dilakukan audit. Kami juga mengupayakan yang terbaik dan memang betul betul riil kita selesaikan,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan Asisten I Setda Sarolangun Arif Ampera yang juga mengatakan beberapa hal yang menyangkut kegiatan MTQ, pertama bahwa kegiatan MTQ ini merupakan kewajiban Pemda Sarolangun untuk menyelenggarakan MTQ, yang dulu pernah dilakukan pada 17 tahun yang lalu.
” Sudah dua kali kita menolak namun tahun ini diterima untuk melaksanakan MTQ provinsi Jambi sebagai tuan rumahnya adalah kita dari Kabupaten Sarolangun. Sebenarnya kita mau minta mundur kemarin supaya matang pelaksanaan MTQ namun tidak bisa lagi diundur, dan juga bertepatan setelah pelaksanaan peringatan 17 Agustus 2023,” katanya.
Di dalam penyelenggaraan MTQ, fasilitas tempat dilaksanakan oleh EO, yang persiapan di awal bulan Juli, di lelang secara umum sesuai prosedur dan ketentuan yang ada. Dan penyelenggara MTQ itu dilaksanakan EO tingkat nasional.
Setelah ada pemenang dari EO barulah menjalankan kegiatan, dan kegiatan itu sebesar Rp 2,5 miliar yang rinciannya tempat kegiatan dan tekhnis-tekhnis kegiatan yang ada.
” Sampai dengan hari ini, kita belum bisa menyelesaikan pembayaran kepada EO, pembayaran yang dilakukan sampai sekarang ini baru sebesar 30 persen, dan kita tidak berani membayar 100 persen sebelum ada audit dari pihak berkompeten,” katanya.
Arif juga menjelaskan bahwa di bagian kesra itu total kegiatannya Rp 12,5 miliar, terdiri dari kegiatan rutin di kesra dalam mendukung kegiatan MTQ, persiapan kafilah MTQ Sarolangun, dan juga tentunya kegiatan lainnya. Dari Provinsi, bonus dari para juara-juara lomba dan honor dewan hakim.
” Dan dewan hakim ini ditentukan oleh provinsi, dari Sarolangun setahu saya cuman ada 4 orang. Untuk penempatan kafilah MTQ Kabupaten/kota itu di tanggung oleh Kabupaten masing-masing. Kita tuan rumah, hanya menyampaikan informasi tempat baik hotel atau rumah penduduk yang tersedia,” katanya.
” Mengenai dana, untuk pelaksanaan Training Center (TC) Rp 881 juta dan seleksi di Kabupaten Sarolangun Rp 692 juta dimana ada empat kali kegiatan TC dilaksanakan, pelaksanaan MTQ di lapangan itu Rp 2,5 Miliar, dan kita bisa naik peringkat kabupaten terbaik dalam MTQ yakni peringkat keempat, dari yang sebelumnya di Tanjabtim kita peringkat ketujuh,” kata dia menjelaskan.
Penulis : A.R Wahid Harahap
