Ketua DPRD Sayangkan Pembangunan Kampus STAI Darul ‘Ulum Sarolangun Tidak Ada dalam R-KUA -PPAS Tahun 2023

0
Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari dalam keterangan pers, Rabu (07/09/2022)

 

Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari dalam keterangan pers, Rabu (07/09/2022)

KABAR SAROLANGUN –Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Tontawi Jauhari, SE menyayangkan usulan pembangunan Kampus STAI Darul ‘Ulum Sarolangun tidak ada di dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023.

Kata Tontawi Jauhari bahwa hal itu diketahui bahwa RKUA dan PPAS yang saat ini tengah dalam pembahasan oleh DPRD Sarolangun bersama seluruh OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun memang belum ada pembahasan soal pembangunan kampus tersebut.

“Namun ini yang kita sangat sayangkan, usulan pembangunan kampus STAI Darul Ulum Sarolangun tidak dimasukkan dalam R-KUA dan PPAS tahun 2023,” katanya, Rabu (07/09/2022) kemarin usai menanggapi aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di gedung DPRD Sarolangun.

Kata Tontawi, usulan pembangunan kampus tersebut baru masuk sampai dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hal itu bisa jadi dikarenakan adanya keterbatasan keuangan daerah.

Meski begitu, katanya, pihaknya bersama tim badan anggaran legislatif akan memastikan terlebih dahulu usulan pembangunan kampus STAI ini ada dalam RKPD tahun 2023.

“Kalau ada dalam RKPD tahun 2023 insa Allah akan kita perjuangkan bersama untuk memasukkan ulang yang dalam RKPD untuk dimasukkan kembali dalam R-KUA-ppas tahun 2023. Untuk saat ini kita sedang pembahasan RKUA, masih ada sekitar 9 dinas lagi yang belum kita selesaikan. Mudah-mudahan target kita Minggu depan ini selesai,” katanya.

Tontawi juga mengaku turut prihatin dengan kondisi Kampus STAI Darul ‘Ulum Sarolangun yang saat ini jumlah mahasiswa sudah melebihi dari kapasitas lokal yang ada sehingga adanya ruangan yang dibagi dua bagi mahasiswa untuk dapat belajar.

Dan ia menegaskan terkait pembangunan ini tentu ada proses, sekarang ada e-budgeting dan e-planning dimana kegiatan tersebut sudah terencana dan teranggarkan.

“Menurut mahasiswa, meraka sudah memasukkan profosal kepada bapak bupati waktu itu bapak cek Endar dan diteruskan ke pemerintah daerah. Begitu sampai di Bappeda, dilakukan pembahasan di tingkat TAPD dan sudah dimasukkan dalam RKPD,” katanya.

Penulis : A.R Wahid Harahap