KPU Sarolangun saat menggelar rakor kampanye dan bimtek SIKADEKA

KABAR SAROLANGUN – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sarolangun menggelar rapat koordinasi bersama instansi Pemerintah Daerah, Bawaslu Sarolangun dan seluruh partai politik selaku peserta pemilu pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang, pada Kamis (16/11/202) di Aula kantor KPU Sarolangun.

Hadir dalam kegiatan ini, Ketua KPU Ahmad Mujaddid, S.Pd.I diwakili Komisioner KPU Sarolangun Yuliana S.S, Komisioner KPU Sarolangun Ari Wibowo S.S.T, Komisioner Bawaslu Johan Iswadi, perwakilan dari seluruh partai politik, Dinas LH Sarolangun serta Dinas Perhubungan.

Kegiatan rakor tersebut dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan kampanye, titik-titik pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), dan Bimbingan Teknis aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA).

” Ya, kita hari ini melaksanakan rakor terkait titik pemasangan apk dan zona kampanye, tentang kampanye, dan aplikasi sistim informasi kampanye dan dana kampanye,” kata Komisioner KPU Sarolangun Yuliana.

Yuliana juga menambahkan bahwa titik-titik yang di izinkan untuk menggelar kampanye dan pemasangan APK telah tertuang dalam Peraturan KPU 15 tahun 2023 turunan dari UU 2017 yang menyebut titik Kampanye dan pemasangan APK sudah diatur bersama Pemerintah Daerah setempat.

” Bahwasanya pemasangan titik Kampanye dan APK itu diatur bersama dengan Pemda setempat,” katanya

Komisioner KPU Sarolangun Yuliana bersama Ari Wibowo saat diwawancarai awak media 

Selain dari pada itu, ia juga menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan rakor  ini agar memberikan pemahaman kepada seluruh peserta pemilu dan stake holder terkait sehingga kedepan tidak terjadi kericuhan pada saat masa kampanye dari masing-masing parpol.

“Tujuannya agar pada saat kampanye untuk pemasangan apk nanti tidak terjadi kericuhan atau salah paham antar masing-masing parpol, karena ada titik-titik dan lokasi yang sudah diatur,” katanya

Lebih lanjut, Yuliana mengungkapkan bahwa ada beberapa tempat yang dilarang oleh KPU untuk partai politik melakukan kegiatan kampanye.

” Telah diatur dalam PKPU tempat yang tidak boleh dilakukan kampanye antara lain, jalan bebas hambatan, taman, tempat pendidikan, fasilitas pemerintah, fasilitas umum dan tempat ibadah itu tidak boleh,”katanya.

Selain itu pentingnya seluruh partai politik memahami pelaporan dana awal kampanye dan laporan pemberi sumber dana kampanye melalui aplikasi SIKADEKA tersebut pada pemilu 2024.

Penulis : M.Imat Nudin

Editor : A.R Wahid Harahap