Senin, Mei 20, 2024
BerandaDAERAHPj Bupati Sarolangun Bachril Bakri Hadiri Rakor Forkompinda Se-Provinsi Jambi Terkait Persiapan...

Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri Hadiri Rakor Forkompinda Se-Provinsi Jambi Terkait Persiapan Pemilu Serentak 2024

Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, beserta jajaran forkompinda Sarolangun 

KABAR SAROLANGUN – Penjabat Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, M.App, Sc menghadiri rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) se-Provinsi Jambi, Kamis (26/10/2023) di Mahligai Bank 9 Jambi.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Dr H Alharis, S.Sos, MH, yang dihadiri Jajaran forkompinda Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, KPU Provinsi Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi dan partai politik.

Dari jajaran forkompinda Sarolangun, tampak hadir Ketua DPRD Tontawi Jauhari, SE, M.Pd, Kapolres Sarolangun AKBP Imam Rachman, S.Ik, Kajari Sarolangun Zulfikar Nasution, SH, MH, Danramil 420-03 Pauh Kapten INF Husnan Efendi, Kakan Kesbangpol Sarolangun Hudri, M.Pd.I, Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujaddid, S.Pd.I, Peltu Kepala Bappeda Sarolangun Hj Maria Susanti, SE, dan Kepala BPKAD Sarolangun H Kasiyadi, S.IP, ME.

Pada kesempatan itu, Penjabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri menyampaikan pemaparan persiapan penyelenggaraan pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolamgun dan jajaran forkompinda Sarolangun, KPU Sarolangun dan Bawaslu Sarolangun.

” Alhamdulillah seluruh yang terkait, siap semua yang telah memetakan juga masalah terkait pemilu 2024, dan kita forkompinda melakukan persiapan sesuai dengan tupoksi masing-masing,” katanya menyampaikan langsung kepada Gubenur Jambi Alharis.

Saat ini kata Bachril Bakri, tahapan pemilu 2024 sudah mulai dilaksanakan, dan logistik pemilu juga mulai berdatangan yang telah diterima oleh KPU Sarolangun, diantaranya 2.225 kotak suara, Sedangkan untuk kebutuhan Pemilu 2024 di kabupaten Sarolangun butuh 4.280 kotak suara + 22 cadangan total 4.302 jadi kotak suara yang masih kurang 2.077, dan 2.225 bilik suara dan segel.

” Untuk jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun ada sebanyak 302.906 jiwa dan jumlah pemilih DPT sebanyak 290.632 jiwa dan jumlah TPS 856 tps di 158 desa dan kelurahan,” katanya.

Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri memaparkan persiapan forkompinda sarolangun dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024

Selain itu, untuk dana hibah pada pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, Pemkab Sarolangun telah mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen tahun 2023 ini dan 60 persen tahun 2024 mendatang.

Untuk anggaran dana hibah, dirincikan KPU Sarolangun sebesar Rp 28,3 miliar, Bawaslu Sarolangun Rp 9,93 miliar lebih, Polres Sarolangun sebesar Rp 2,5 miliar dan TNI sebesar Rp 500 juta.

” Anggaran sudah bisa alokasikan 40 persen untuk tahun 2023 dan 60 persen tahun 2024,” katanya.

Untuk stabilitas politik dan keamanan selama pemilu, Polres Sarolangun telah melakukan operasi mantab brata dalam pengamanan pemilu, dimana polres Sarolangun telah mengerahkan 2/3 kekuatan personil dan dibantu oleh satpol PP Sarolangun dan Kodim 0420/Sarko beserta jajaran Koramil.

” Netralitas ASN, kami juga selalu menghimbau seluruh ASN, kepala dinas serta seluruh OPD hingga ke kecamatan untuk berkomitmen menjaga netralitas ASN, dan juga melakukan penandatanganan netralitas dan kami juga sosialisasikan melalui radio, media massa,” katanya.

Bachril Bakri juga menyebutkan untuk jumlah wajib KTP di Kabupaten Sarolangun yang sudah merekam sebanyak 98,82 persen dan belum terekam 1,18 persen dan yang belum terekam ada sebanyak 2.207 orang. Pemkab Sarolangun melalui dinas Dukcapil Sarolangun intensifkan yang belum terekam tersebut untuk melakukan perekaman, untuk mendapatkan KTP.

” Kendala secara umum keamanan tidak ada, kendala letak geografis, lima kecamatan yang cukup rawat Daris Egi geografis dan jalan, karena jalan yang jauh dan rusak, dan harus melewati jembatan gantung, dan tidak bisa di lewati kendaraan roda empat, seperti batang Asai, Mandiangin timur, kecamatan Limun dan kecamatan Pauh,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jambi Alharis dalam sambutannya mengatakan bahwa pentingnya rakor forkompinda se-Provinsi Jambi ini dalam rangka persiapan pemilu 2024, dimana tahapan yang telah dimulai di tahun 2023 ini.

Iapun mengucapkan terima kasih atas kehadiran para Bupati, Wali Kota dan Forkompinda, KPU dan Bawaslu serta Partai Politik dalam menghadiri kegiatan ini.

” Tentunya selaku Pemprov Jambi kita perlu melakukan koordinasi terkait persiapan, disamping itu kita bahas juga isu isu aktual dalam forum ini seperti karhutla, konflik lahan, dan sebagainya,” katanya.

Poto bersama dalam deklarasi pemilu damai

Perlu diketahui bahwa memang untuk anggaran hibah pelaksanaan pilkada serentak 2024 mendatang, setiap Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran dana hibah pada tahun 2023 sebesar 40 persen dan 60 persen tahun 2024.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini harus sudah bisa memastikan semua daerah sudah menganggarkan dalam APBD untuk tahun anggaran 2023 karena ada sanksinya dan tahun 2024 pastikan sudah semuanya dibahas dalam apbd murni 2024.

” Anggaran hibah itu tentu merupakan Kesiapan daerah dalam melakukan pemilu serentak 2024 mendatang  Laporan dari masing masing Bupati, wali kota, sekda dan forkompinda untuk melaporkan terkait anggaran ini, ketua KPU daerah dan Bawaslu daerah,” katanya..

Selain itu, Kata Gubernur Jambi ini perlunya mengantisipasi kerawanan pemilu, sebab Provinsi Jambi masuk pada urutan keempat Provinsi yang Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang tinggi, sehingga forkompinda harus mengantisipasi sejak dini terkait kerawanan pemilu, yang bisa terjadinya konflik dan mengganggu jalannya pemilu serentak 2024.

” Jadi kita harus kompak dalam bekerja, kemudian dalam pemilu ini, KPU dan Bawaslu harus menjamin kesetiaan anggaran, menjaga stabilitas politik dan keamanan menjaga netralitas ASN, memberikan akses kepada KPU, data pemilih,” katanya

” Rasio jumlah pengamanan kita terbatas, karena serentak semuanya. Oleh karena linmas yang di daerah harus di aktifkan, satpol PP dimana linmas nya itu apakah masih aktif, kalau tidak aktif segera lakukan penggantian dan lakukan pelatihan,” kata dia menambahkan.

Penulis : A.R Wahid Harahap

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

BERITA TERBARU