KABAR SAROLANGUN – Penjabat Bupati Sarolangun Dr Bahri, S.STP, M.Si menghadiri sekaligus menyampaikan langsung jawaban Eksekutif Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD tentang Ranperda APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025, Selasa (26/11/2024) dalam Rapat Paripurna Tingkat I Tahap 3 di Gedung DPRD Kabupaten Sarolangun.
Rapat paripurna DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani didampingi Waka I DPRD Sarolangun Cik Marleni, SE, dan Waka II DPRD Sarolangun Dedi Ifriyansah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, PJ Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, Para anggota DPRD Sarolangun, Ketua dan Anggota Fraksi-fraksi DPRD Sarolangun, Plt Sekretaris DPRD Sarolangun Ajra, ST, MT, Para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun serta tamu undangan lainnya.
PJ Bupati Sarolangun Bahri dalam penyampaiannya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dalam rapat paripurna DPRD Sarolangun ini dalam rangka penyampaian jawaban Eksekutif terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan ranperda APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2025.
Diantaranya, dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, kata Bahri, bahwa ada penambahan jenis baru yakni opsen PKB, opsen BPKB, jadi pendapatan daerah bagian dari opsen Provinsi Jambi.
” Ini merubah format dan memberikan kepastian bagi daerah, jadi ketika ada pembayaran pajak PKB atau BPKB ada hak nya provinsi dan juga ada haknya bagi Kabupaten,” katanya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga akan melakukan langkah-langkah memperbaiki data base dengan melakukan pendataan dan pendataan ulang terhadap seluruh wajib pajak, menyusun dokumen potensi daerah, menetapkan target penetapan.
” Kita merubah tata kelola, langkah yang harus kita lakukan adalah memastikan objek pajak, rekonsiliasi, melakukan inovasi dan pengembangan, kita pastikan sosialisasi terhadap wajib pajak, dan pengawasan,” katanya.
Terkait pemerataan pembangunan infrastruktur daerah, kata Bahri, bahwa dirinya sangat sependapat dengan dewan yang terhormat. Bahwa pentingnya dilakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di setiap wilayah.
” Dan saya setiap Sabtu Minggu melakukan kunjungan kerja ke Desa-desa yang jauh dari kota Sarolangun. Jadi saya sepakat menjadi prioritas, tetapi kita tidak bisa sekaligus, kita berupaya untuk mencari anggaran di pemerintah pusat, melalui dana Inpres Jalan, ataupun dana DAK,” katanya.
” Kita akan launching bahwa di Sarolangun, kita sudah UHC BPJS kesehatan secara terbuka, sehingga bayi baru lahirpun sudah bisa masuk dalam BPJS kesehatan dan setiap masyarakat cukup bawa KTP elektronik saat berobat ke rumah sakit, ketika NIK teraktivias langsung jadi pasien BPJS kesehatan,” kata dia menambahkan.
Terkait keimigrasian, kata Bahri, bahwa di Kabupaten Sarolangun sudah ada Mall Pelayan Publik (MPP), dan lebih baik nanti bisa memaksimalkan pelayanan keimigrasian itu berada di gerai yang ada di MPP Sarolangun tersebut.
” Pendidikan kami pastikan sudah melebihi 20 persen, anggaran kesehatan 26 persen, infrastruktur masih kurang dari 40 persen, yakni hanya 26 persen lebih. Estimasi Silpa sebesar 102 Miliar diperkirakan tahun 2025. APBD kita rata-rata berharap dari dana belajar transfer daerah,” katanya.
Penulis : A.R Wahid Harahap
