Pertanyakan Anggaran Pembangunan Lokal Kampus STAI DU Sarolangun
KABAR SAROLANGUN –Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Alumni Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul ‘Ulum Sarolangun menggelar aksi demonstrasi ke Kantor Bupati Sarolangun dan Gedung DPRD Sarolangun, Rabu (07/09/2022).
Dari pantauan dilapangan, para demonstran bergerak dari Pondopo Kantor Bupati Sarolangun dengan berjalan kaki mendatangi kantor Bupati Sarolangun sekitar pukul 12.25 Wib dibawah rintik-rintik hujan yang tidak menurunkan semangat mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Aksi massa yang membawa sejumlah spanduk, poster, dan selebaran kertas itu dikawal ketat oleh aparat kepolisian, TNI, Satpol PP Sarolangun yang dipimpin langsung Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono, S.Ik.
Dalam orasinya, Riadi salah seorang mahasiswa menyampaikan aspirasi yang menjadi keluhan para mahasiswa STAI Darul ‘Ulum Sarolangun yang harus menimba ilmu dengan kekurangan lokal sehingga dalam satu ruangan harus dibagi dua.
Maka iapun meminta agar Pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat mengalokasikan anggaran dana hibah untuk pembangunan lokal di kampus tersebut.
“Bahwa Sanya kita tahu kawan-kawan dari mahasiswa STAI Darul ‘Ulum Sarolangun melakukan aksi pada hari ini, bahwa saat ini kami sudah kekurangan lokal kawan-kawan. Maka dari itu sarana prasaran sangat penting bagi kami, bagaimana kami mau belajar bapak-bapak dan ibu-ibu kalau sarana prasarananya kurang,” katanya.
Senada juga disampaikan oleh Fadhil Khusairi, salah seorang alumni STAI Darul ‘Ulum Sarolangun mengatakan bahwa sebelumnya telah diusulkan berupa Profosal pembangunan kampus pada awal tahun 2022 yang lalu, saat itu melalui kebijakan kepala daerah dalam penggunaan APBD Kabupaten Sarolangun akhirnya dikabulkan untuk pembangunan lokal pada tahun anggaran 2023 mendatang.
“Saya ingin bertanya kepada bapak Kepala Bappeda, apakah anggaran untuk kampus kami masuk dalam RKPD Tahun 2023 atau tidak. Apakah anggaran kampus STAI Darul ‘Ulum Sarolangun sudah masuk ke dalam R-KUA atau tidak. Apakah kampus kami tidak prioritas dan tidak penting, itu poin penting yang kami sampaikan pada hari ini,” katanya.
“Mahasiwa aktif STAI Darul ‘Ulum Sarolangun ada sebanyak 700 orang mahasiswa, dan hanya ada 12 lokal, bahkan kondisi sekarang mahasiswa kuliah dengan satu lokal dibagi dua (disekat), tolong lihat kondisi itu bapak,” kata dia menambahkan.
Mendengar ada aksi demonstrasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Ir Endang Abdul Naser turun dari ruangannya menemui para mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi di pintu gerbang Kantor Bupati Sarolangun.
Tampak Sekda Sarolangun itu didampingi Asisten I Setda Sarolangun Drs H Arief Ampera, Kepala Bappeda Sarolangun H Muhammad, S.Ag, Kepala BPKAD Sarolangun Emalia Sari, SE, Kasat Polpp Sarolangun Drs Muslihadi, M.Pd.I, Kepala DP3A Sarolangun Bambang Hermanto, S.Km, MM, Kadis Damkar Drs H Arsyad, M.Pd, Sekretaris Disdikbud Sarolangun Zulhitmi, M.Pd.I, Kakan Kesbangpol Sarolangun Hudri, M.Pd.I.
Dalam menyikapi persoalan tersebut, para demonstran pun melakukan audiensi bersama jajaran Pejabat Pemkab Sarolangun di halaman kantor Bupati Sarolangun, yang berlangsung dengan Alot.
Dalam audiensi tersebut, Fadhil Khusairi meminta penjelasan terkait pembangunan kampus STAI Darul ‘Ulum Sarolangun apa kendala sehingga tidak tercantum dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2023 yang saat ini masih dibahas oleh DPRD Sarolangun.
“Kami minta pak sekda dan jajaran untuk menjelaskan itu ke kami. APBD Sarolangun Rp 1,2 Triliun, kini kami pertanyakan kalau dana Rp 1 Miliar, apakah terhalangi atau tidak pembangunan daerah. Kami juga minta komitmen tim TAPD Sarolangun untuk pelaksanaan pembangunan kampus STAI Darul ‘ulum Sarolangun tahun 2023,” katanya.
“Dari usulan Rp 500 juta, informasinya hanya ada Rp 296 juta yang diakomodir, apakah segitu yang bisa sesuai keuangan daerah, kami ingin tanyakan apakah dana itu bisa berkurang atau naik nantinya,” kata dia menambahkan.
Menanggapi apa yang disampaikan mahasiwa, Sekda Sarolangun Endang Abdul Naser yang juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sarolangun, menyambut baik atas aspirasi mahasiswa ini dalam rangka mengawal kebijakan Pemerintah Daerah.
Kata Sekda, usulan pembangunan kampus memang sudah masuk dalam RKPD namun belum ada pembahasan di dinas tekhnis yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sarolangun.
“Waktu masih panjang, dan saya yakin Tim TAPD akan memantau itu tapi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.VKami tim TAPD Sarolangun, bahwa kalau usulan pembangunan kampus STAI Darul ‘ulum Sarolangun di dalam RKPD sudah masuk, namun belum diinput. Kami akan cek masuk atau tidak, kalau tidak masuk akan kita pertanyakan, apakah sudah gambar design lokalnya, perencanaan, kondisi tanah, berkas dokumennya,” katanya.
Selain itu, Kepala Bappeda Sarolangun H Muhammad juga menanggapi aspirasi mahasiswa dengan menyebutkan bahwa pada dasarnya untuk lembaga pendidikan tinggi bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, namun sesuai aturan masih tetap bisa dibantu melalui dana hibah.
Untuk penggunaan dana hibah ini tentu ada proses dan mekanisme yang telah diatur mulai usulan terlebih dahulu, baru dikaji bersama tim TAPD Sarolangun.
“Dan Profosal sudah masuk dengan jumlah usulan Rp 500 juta, tentu untuk usulan sebesar itu harus di kaji secara tekhnis dan sesuai kemampuan keuangan daerah. Terkait dengan itu, kalau profosalnya Rp 500 juta, kalau dianggarkan Rp 1 Miliar tentu akan jadi masalah. Ketua tim TAPD Sarolangun dalam hal ini bapak sekda, pada saat pembahasan dengan dinas PUPR Sarolangun, usulan kampus STAI Darul Ulum Sarolangun akan jadi prioritas,” katanya.
Di akhir audiensi tersebut, Tim TAPD Kabupaten Sarolangun berkomitmen kedepan bahwa anggaran pembangunan kampus STAI Darul ‘Ulum Sarolangun akan dipastikan dimasukkan dalam R-KUA-PPAS APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2023 yang saat ini masih dibahas bersama DPRD Sarolangun.
Usai mendengarkan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun, ratusan mahasiswa meninggalkan kantor bupati Sarolangun dan kembali melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Sarolangun.
Sesampainya di Gedung dewan tersebut, para mahasiswa rupanya sudah ditunggu oleh Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE bersama sejumlah anggota DPRD Sarolangun diantaranya Fadlan Kholiq, SE, M.Sy.I, AH Marzuki, SE, Hermi, S.Sos, Yusuf Helmi AB, Sekretaris DPRD Sarolangun Efrianto dan dikawal ketat aparat keamanan TNI/Polri, Satpol PP Sarolangun.
Tak butuh waktu lama, mahasiswa langsung melakukan audiensi bersama ketua DPRD Sarolangun di halaman pintu masuk gedung DPRD Sarolangun.
Disampaikan para demonstran bahwa maksud kedatangan mereka ke gedung DPRD Sarolangun itu untuk meminta kebijakan DPRD Sarolangun agar mengesahkan anggaran pembangunan kampus STAI Darul ‘ulum Sarolangun.
Kata Fadhil Khusairi dihadapi para dewan yang terhormat itu, bahwa berdasarkan hasil audiensi bersama pemkab Sarolangun, bahwa pembangunan kampus STAI Darul ‘Ulum Sarolangun sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) namun tidak ada dalam R-KUA yang telah disampaikan ke DPRD Sarolangun melalui tim TAPD Kabupaten Sarolangun.
“Di RKPD sudah dimasukkan namun di dalam R-KUA belum ada, namun anggaran untuk pembangunan kampus itu akan terancam gagal untuk disahkan. Kami minta kebijakan-kebijakan dari DPRD Sarolangun sangat kami butuhkan dalam pengesahan anggaran pembangunan kampus STAI Darul Ulum Sarolangun,”katanya.
Mendengarkan aspirasi mahasiswa tersebut, dengan tenang dan santunnya, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari berkomitmen akan siap membantu dan mengawal anggaran pembangunan Kampus STAI Darul ‘Ulum Sarolangun pada tahun 2023 mendatang.
Namun hal itu menurutnya dengan catatan memasang sudah masuk dalam RKPD Kabupaten Sarolangun.
“Yang masuk di DPRD itu tidak ada untuk anggaran pembangunan kampus STAI Darul ‘ulum Sarolangun. Semua kegiatan yang ada harus semua diinput dalam RKPD 2023, dan jika sudah masuk dalam RKPD itu akan dapat dipastikan bisa dimasukkan dan insa Allah memungkinkan bisa kami bahas di DPRD nantinya. Kalau seandainya tidak ada dalam RKPD, saya pastikan itu tidak akan bisa karena akan melanggar aturan,” katanya.
Tontawi Jauhari juga menegaskan bahwa dari penelusuran oleh pihaknya anggaran pembangunan kampus STAI Darul ‘Ulum Sarolangun memang sudah ada dalam RKPD dengan nilai lebih kurang sebesar Rp 300 juta, maka pihaknya pun akan membahas itu nanti bersama tim TAPD Sarolangun.
“Kalau masuk dalam RKPD, kedepan tim DPRD Sarolangun nanti akan turun ke kampus untuk melakukan survey, ini janji kami. Di dalam RKPD sudah ada dimasukkan usulan dari kampus STAI Darul Ulum Sarolangun senilai Lebih kurang Rp 300 juta, dan nanti akan kami bahas menindaklanjuti aspirasi adik-adik,” katanya.
Usai mendapatkan komitmen dari Ketua DPRD Sarolangun, para demonstran akhirnya mengapresiasi hal tersebut sehingga aksi unjuk rasa pun dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada tindakan anarkis.
Para demonstran pun memberikan setangkai bunga kepada Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari beserta anggota dan Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono sebagai pemberian apresiasi, lalu kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Penulis : A.R Wahid Harahap
