KABAR SAROLANGUN – Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Kopurindag) Kabupaten Sarolangun melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke pangkalan gas bersubsidi LPG 3 Kg di tiga Kecamatan.
Tiga kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Singkut, Kecamatan Air Hitam, dan Kecamatan Pauh, yang dilakukan beberapa waktu yang lalu.
” Terkait masalah pangkalan. Kami sudah mengambil sampel, mengambil sampel ini di tiga kecamatan. Kecamatan Air Hitam, Pauh dan Singkut, kami turun langsung bersama anggota, Kabid dan pejabat fungsional,” kata Plt Kadis Kopurindag Sarolangun Bustra Desman, SE, MM, Selasa (15/09/2026) saat dikonfirmasi media online ini.
Kata Busra Desman, pihaknya turun ke lapangan dalam menindaklanjuti kritikan maupun keluhan masyarakat Sarolangun, atas harga gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ini terlalu tinggi alias diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 18 ribu.
Selain banyak menemukan pangkalan menjual gas LPG 3 kg diatas harga HET, pihaknya juga menyoroti soal standar pangkalan gas, mulai dari papan merek, kontrak dengan pihak agen, titik koordinat, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Tanda Daftar Gudang.
” Yang pertama yang mungkin harus kami pantau bahwa papan mereknya sesuai dengan harga HET, sesuai dengan harga HET, sesuai dengan surat putusan Gubernur No. 633 tahun 2018. Bahwasannya yang ditentukan oleh Pak Gubernur itu dengan harga HET Rp. 18.000,” katanya.
Untuk titik koordinat, lanjut Bustra Desman, pihaknya banyak menemukan pangkalan gas tidak sesuai dengan titik koordinat. Ada juga pangkalan gas yang tidak menyediakan gudang, malah menggunakan didalam rumah bahkan ada yang di kos-kosan.
” Paling banyak yang ditemukan, yang pertama titik yang tidak sesuai dengan titik koordinatnya. Kemudian banyak yang ditemukan di dalam rumah, ya kan? Dan ini yang menjadi kekhawatiran kita. Yang dikos-kosan,” katanya.
Sementara untuk ketersediaan APAR, pihaknya juga banyak menemukan pangkalan tidak memiliki APAR, ada juga yang punya APAR tetapi tidak dilakukan pengisian ulang setahun sekali dan bahkan ada yang sudah 4-5 tahun tidak digunakan.
” APAR ini wajib dalam setahun sekali harus dikontrol. Dan sekarang kan banyak yang ditemukan apar yang lebih kurang hampir 5 tahun, 4 tahun,” katanya.
Selain itu, Busra Desman menegaskan bahwa semestinya pangkalan ini ketika berkontrak di awal tahun, pangkalan harus memiliki kontrak dengan pihak Agen.
” Jangan di akhir tahun memegang kontrak. Ketika nanti pihak pangkalan ini ada kendala dan menjadi persoalan, pihak pangkalan tidak bisa apa-apa. Karena yang wajib berkontrak itu di awal tahun,” katanya.
Secara umum, dari sidak ke pangkalan gas bersubsidi LPG 3 Kg ini, pihaknya menemukan harga yang dijual rata-rata di atas HET, ada yang sampai Rp 25.000 hingga Rp 30.000.
Maka kedepan, pihaknya akan memanggil pihak agen untuk melakukan pembinaan kepada pangkalan. Agar mematuhi perjanjian di dalamnkontrak dan memenuhi standar pangkalan apalagi ketika pihak agen menambah pangkalan.
” Kalau untuk di Kabupaten Sarolangun lebih kurang 265 pangkalan. Itu mayoritas tidak, banyak yang tidak sesuai dengan titik koordinat yakni 30% tidak sesuai dengan titik koordinat. Dan harga lebih kurang 40% itu tidak sesuai dengan harga HET,” katanya.
” Bahkan rata-rata pangkalan kita ini ada tanda daftar gudang. Kalau Untuk pangkalan, tentu kan kami sudah menyampaikan, sebenarnya pangkalan ini wajib membuat gudang bukannya di rumah membuat pangkalan. Itu salah satu wajib yang harus kita lakukan,” kata dia menambahkan.
Penulis : A.R Wahid Harahap
