KABAR SAROLANGUN – Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, M.Pd, menyebutkan rencana Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP) sangatlah tepat dalam peningkatan pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat Sarolangun.
Hal itu dikatakan Tontawi Jauhari usai melakukan studi tiru Mall Pelayanan Publik ke Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada Jumat (04/08/2023) yang lalu, bersama Penjabat Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, M.App, Sc beserta Wakil Ketua II DPRD Sarolangun Syahrial Gunawan, SE dan jajaran kepala OPD dilingkungan Pemkab Sarolangun.
Mall Pelayanan Publik yang ada di Kabupaten Banyuwangi merupakan MPP pertama di Indonesia yang diresmikan pada tahun 2017 yang lalu. Hingga saat ini MPP Banyuwangi sudah mengintegrasikan 233 layanan dari 24 instansi pemerintah. Di antaranya asistensi layanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS), administrasi kependudukan, paspor, layanan Kementerian Agama, kepolisian, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan sebagainya.
Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari mengatakan bahwa terkait keberadaan Mall Pelayanan Publik ini, Di Provinsi Jambi baru Kota Jambi yang sudah mendirikan pelayanan terpadu tersebut.
Pada tahun 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Sarolangun berupaya untuk dapat mewujudkan MPP tersebut dengan berbasis sistem digital dengan membuka gerai pelayanan dari berbagai sektor di dalam satu tempat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
” Terkait hal itu kita sudah melakukan studi banding, dimana kemarin kita dengan pak PJ bupati ke Bengkulu Tengah, sudah itu kita juga bersama pak PJ studi tiru ke Banyuwangi, dimana MPP yang ada di banyuwangi itu MPP pertama kali di Indonesia,” katanya.
Kata politisi Partai Golkar ini juga, bahwa Mall Pelayanan Publik ini memiliki manfaat yang luas biasa, dengan pelayanan maksimal dimana semua urusan bisa didalam satu kantor. Mulai dari pelayanan perizinan, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Pajak, Pelayanan Samsat, Pelayanan lainnya.
” Tinggal lagi kendala kita di Sarolangun yakni tempat, karena kita belum ada menganggarkan tempat dan yang dipersiapkan hanya rehab gedung dak mobeler. Tinggal lagi bagaimana kita menyiasati tempat yang ada di Sarolangun seperti gedung yang kosong diantaranya ada eks gedung Samsat, eks gedung pasar bawah dan ada juga sebagian menginginkan gedung LPTQ,” katanya.
Tontawi juga meminta agar Pemerintah Daerah dalam hal ini OPD terkait untuk mengundang seluruh tokoh-tokoh masyarakat sarolangun dan para pemangku kepentingan, untuk meminta saran dan pendapat dimana lokasi Mall Pelayanan Publik yang paling tepat untuk disepakati bersama.
” Dan saya menyarankan kepada opd terkait untuk mengundang seluruh tokoh yang ada di Sarolangun. Kalau ini sudah disepakati ins Allah kita akan mendorong karena ini sangat positif efeknya terhadap masyarakat. Kita lihat nanti, coba lempar ke seluruh peserta rapat, kita undang tokoh-tokoh masyarakat dan yang berkepentingan disitu,” katanya.
” Kalau kita melihat dampak dari kegunaan mpp sangat luar biasa, memang pelayanannya optimal dan prima, maka dari itu kita dari legislatif tentu mendorong sepenuhnya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sifatnya membangun tentu kita sangat mendukung,” kata dia menambahkan.
Penulis : A.R Wahid Harahap
