KABAR SAROLANGUN –Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) pada tahun 2023 ini kembali berhasil meraih penghargaan kategori pratama Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.
Penghargaan tersebut diterima langsung Penjabat Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, M.App, Sc melalui Asisten I Setda Sarolangun Drs H Arief Ampera, yang berlangsung pada Sabtu (22/07/2023) malam di Ruang Aula Bappeda Sarolangun, melalui zoom meeting bersama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kadis Naker Sarolangun H Deshendri, SH, Kepala DP3A Sarolangun dr Irwan Mizwar, M.KM, beserta ibu Ny Sekta Desi Maya, Kadis Sosial Sarolangun Helmi, SH, MH, Kepala DPPKB Sarolangun Linda Novita Herawati, SH, MH, Direktur RSUD Sarolangun dr Bambang Hermanto, M.Kes, Kabid Perlindungan Anak Dinas DP3A Sarolangun Hj Mislawati, S.Pd, M.Si, Jajaran OPD terkait, serta tamu undangan lainnya.
Kabid Perlindungan Anak Hj Mislawati mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui sinergitas seluruh OPD bersama mitra pembangunan telah berupaya dalam melaksanakan program Kabupaten/Kota Layak Anak dengan sistem yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sebagai amanat Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak, Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
” Untuk Kabupaten/Kota Layak Anak ini, Kabupaten Sarolangun mendapatkan penghargaan Pratama dari kementrian PPPA RI, yang diterima oleh Bapak PJ Bupati diwakili bapak Asisten I,” katanya.
Kegiatan KLA ini merupakan kegiatan rutin dari Kementrian PPPA RI dengan tujuan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memenuhi hak-hak anak, terutama di bidang Pendidikan, Kesejahteraan, Kesehatan, dan sebagainya. Maka dari itu, pihaknya bersama semua OPD berupaya dalam memenuhi hak anak tersebut dengan program yang berkaitan terhadap pelayanan anak.
” Misalnya di puskesmas, ada ruang menyusui, pelayanan bagi anak di ruang poli, ada ruang bermain anak. Kemudian di sekolah, disiapkan pelayanan untuk memenuhi hak anak seperti kamar mandi, taman bermain, sehingga lahir anak yang gembira, bahagia, sehat, dan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani sehingga masa depan anak menjadi cerah, anak terlindungi Indonesia maju,” katanya.
” Dengan terpenuhi hak-hak anak, anak akan menjadi penerus bangsa yang berbudi pekerti luhur, mempunyai rasa empati, dan menjadi generasi bangsa yang berkualitas dan bertanggung jawab, begitu juga kita harapkan anak-anak di Sarolangun ini tumbuh menjadi anak yang berbudi pekerti, empati, bertanggungjawab, berkualitas dan memiliki keterampilan serta berjiwa besar,” kata dia menambahkan.
Sementara itu, Kepala DP3A Sarolangun dr Irwan Mizwar mengatakan penghargaan KLA ini diharapkan dapat untuk memacu komitmen Pemerintah Daerah dalam bersinergi dengan seluruh OPD dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, seperti Perda, komitmen dari pimpinan OPD, desa ramah anak, dan sekolah ramah anak, agar dapat meraih penghargaan kategori madya kedepannya.
Irwan Mizwar juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran OPD dilingkungan Pemkab Sarolangun yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sarolangun. Sebabnya, berkat kerja keras bersama OPD terkait yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Sarolangun berhasil meraih penghargaan KLA tersebut.
” Kita juga berterima kasih kepada bapak Penjabat Bupati Sarolangun, pak sekda yang terus memberikan arahan dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Sarolangun. Dengan diterimanya penghargaan KLA semoga anak-anak Sarolangun sungguh terpenuhi dan terlindungi haknya,” katanya.
Dalam penilaian KLA tahun 2023, Kementrian PPPA RI ini memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan evaluasi KLA yang telah dilakukan melalui mekanisme evaluasi mandiri, verifikasi administrasi sampai ke tahap pembuktian melalui verifikasi lapangan hybrid dan verifikasi lapangan langsung, evaluasi KLA ini dilakukan dengan melibatkan kementrian lembaga terkait, Pakar Anak, Perguruan tinggi, dan mendengarkan suara atau aspirasi anak terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di wilayahnya.
Penulis : A.R Wahid Harahap
