Penandatangan MoU Hanya Diikuti 23 Kabupaten/Kota Se-Indonesia
KABAR SAROLANGUN – Penjabat Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, M.All, Sc pada bulan November 2023 lalu pernah membuat program untuk pengurangan dan menekan angka pengangguran, akan melakukan kerja sama dengan Badan Perlindungan, Pekerja Imigran Indonesia (BP2MI).
Rencana tersebut bukan hanya sebatas rencana, melainkan janji programnya tersebut akhirnya terwujud, di pertengahan tahun 2024 ini.
Tepat pada hari Rabu (24/07)2024), Penjabat Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, M.Alp, Sc melakukan penandatangan nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama dengan Kepala BP2MI Benny Ramdani, yang berlangsung di Jakarta.
Dalam penandatangan kerja sama tersebut turut dihadiri Asisten I Sarolangun Drs H Arief Ampera, Kadis Nakertrans Sarolangun H Deshendri, SH, Kepala BPKAD Sarolangun H Kasiyadi, S.IP, ME, Kabag Prokopim Setda Sarolangun Deni Subhan, beserta jajaran Pemkab Sarolangun.
Selain itu hadir hadir juga para Bupati dan Walikota se-Indonesia yang menjalin kerja sama, para perwakilan Provinsi dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan lembaga lainnya.
Usai penandatangan kerja sama tersebut, Penjabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun menjadi salah satu daerah dari 23 Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang melakukan penandatangan kerjasama dengan BP2MI.
Dengan kerjasama tersebut merupakan salah satu program untuk peluang bagi Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam membantu dan menekan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sarolangun.
“Hari ini saya bersama Kadisnaker, asisten I, Kepala BPKAD datang ke jakarta untuk menandatangani MOU antara BP2MI dengan Pemkab Sarolangun. BP2MI adalah salah satu lembaga yang berfungsi untuk menyalurkan para pekerja imigran ke luar negeri,” katanya.
Dijelaskan Bachril Bakri, berdasarkan data yang dipaparkan oleh kepala BP2MI bahwa ada peluang 1,5 Juta pekerja imigran di Indonesia untuk dikirim bekerja ke luar negeri.
Namun, hingga saat ini baru bisa terpenuhi sebanyak 30 persen atau sekitar 300 ribu orang pekerja imigran. Artinya, masih ada 1,2 juta orang Indonesia yang bisa berpeluang untuk menjadi pekerja imigran ke luar negeri.
” Kami ucapkan terima kasih kepada kepala BP2MI yang telah mau bekerja sama dengan kami Pemkab Sarolangun. Ini adalah program khusus kami untuk mengendalikan atau menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan data BPS tahun 2023, ada sebanyak 5,09 persen pengganguran dari jumlah penduduk kabupaten Sarolangun,” katanya.
Untuk persoalan biaya, lanjut pejabat eselon II Kemendagri itu mengatakan agama masyarakat Sarolangun khususnya tidak perlu ragu dengan biaya dan persiapan keberangkatan.
Masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai calon pekerja imigran untuk persiapan keberangkatan dan juga untuk pelatihan biaya tiket dan biaya lainnya.
” Mari kita manfaatkan fasilitas kerjasama ini untuk bisa kita membangun masyarakat kita dapat bekerja di luar negeri, ada beberapa potensi pekerjaan di luar negeri yang bisa kita kirim, seperti pekerjaan sebagai perawat, sebagian tenaga kesehatan, pekerja untuk magang,” katanya.
Untuk Tahap awal ini, lanjut Bachril Bakri, Pemkab Sarolangun akan mencoba untuk mengirimkan pekerja magang dari masyarakat sarolangun, dan selanjutnya akan mengirimkan tenaga kerja spesial skil word class.
Beliau pun meminta Kadisnaker agar bisa mendata para pekerja yang memiliki potensi untuk bisa di kirim ke luar negeri nantinya. ” Disnaker mempersiapkan juga para pekerja kita yang potensial untuk didikan memiliki skill atau keahlian khusus yang banyak dibutuhkan di luar negeri,” katanya.
Penulis : A.R Wahid Harahap
