KABAR SAROLANGUN – Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah dicairkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun.
Kepala BPKAD Sarolangun H Kasiyadi mengatakan bahwa pencairan THR dan TPP ini sesuai dengan arahan Mentria Keuangan Republik Indonesia dan Menpan RB.
Untuk THR akan dicairkan sebelum lebaran hari raya idul Fitri. Sedangkan untuk gaji ke-13 dicairkan pada bulan Juni 2023 mendatang untuk keperluan pendidikan putra dan putri PNS/ASN yang masuk sekolah.
” THR untuk PNS sudah dicairkan sekaligus pembayaran TPP bulan Januari hingga Maret 2023 sudah dibayarkan,” kata Kasiyadi, Kamis (13/04/2023) kepada media ini.
Untuk besaran THR yang dibayarkan, ia menyebutkan perhitungannya tidak berubah seperti tahun sebelumnya. Berupa pembayaran gaji pokok, tunjangan yang melekat pada pegawai yang menerima, kemudian tunjangan kinerja atau Tambahan Pengadilan Pegawai (TPP) sebesar 50 persen yang diterima setiap bulannya.
” Perhitungan tidak berubah dari dulu, tetap gaji pokok, tunjangan, tunjangan kinerja kalau di tempat kita itu tpp sebesar 50 persen dari tpp perbulan. Jadi untuk lebaran ini yang diterima itu, berupa THR atau Gaji 14 dengan TPP 50 persen,” katanya.
Namun, ia menegaskan bahwa pencairan TPP belum dilaksanakan untuk dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sarolangun, karena adanya proses administrasi yang belum dilakukan berupa e-RKA.
” Di diknas karena tpp belum itu di diknas, karena bukan staf di kantor tapi seluruh guru yang tidak dapat tamsil dan sertifikasi dapat TPP tapi e-RKA belum dibuat, jadi sekarang kawan kawan diknas saya minta supaya lembur di hari libur dan senin atau Selasa bisa diajukan pencairan,” katanya.
Selain itu, Kasiyadi berharap dengan pencairan THR dan TPP bagi PNS ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk keperluan rumah tangga dengan memprioritaskan produk-produk lokal.
” Harapan kami dengan adanya THE dan TPP cair, dimanfaatkan sebaik mungkin untuk belanja produk-produk lokal sesuai instruksi dari bapak Mendagri, sehingga masyarakat juga bisa menikmati,” katanya.
Penulis : A.R Wahid Harahap
