KABAR SAROLANGUN – Dalam rangka meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Sarolangun akan melaksanakan beberapa langkah kedepan.
Hingga pada 17 Juni 2025 atau Triwulan II, capaian realisasi perolehan pajak dan Retribusi Daerah baru mencapai 29,17 Persen, dari target yang seharusnya bisa dicapai mencapai 45 persen.
Salah satunya capaian yang masih rendah yakni perolehan PBB-P2 yang baru mencapai 2,36 persen.
Kepala BPPRD Sarolangun Emalia Sari, SE, ME, mengatakan masih rendahnya capaian realisasi PBB-P2 Ini karena SPPT PBB baru disampaikan ke masyarakat, sehingga memang masyarakat masih banyak yang belum membayar PBB.
” Kecamatan dan desa jadi sekarang dalam proses masyarakat membayar, jadi belum banyak terealisasi. Kita buat 30 September mendatang capaian PBB ini sudah maksimal,” katanya, Senin (07/07/2025) kepada media online kabarsarolangun.com.
Emalia Sari juga menjelaskan untuk PBB ini kedepan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Camat, Lurah dan Kepala Desa, agar Kepala Desa bisa tertib dalam persyaratan pencairan untuk terlebih dahulu melampirkan bukti lunas PBB.
” Supaya kades lebih tertib di dalam persyaratan agar lunas PBB saat melakukan pengurusan pencairan, agar lunas PBB dulu,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga menekankan kepada para ASN baik PNS, PPPK ataupun honorer untuk terkait dengan pencairan TPP atau gaji, agar para kepala OPD melaporkan daptar pegawai beserta bukti lunas PBB.
” ASN adalah contoh bagi masyarakat dan lebih kita pertegas mekanisme akan kita atur dan kita akan cek nop di sini. Kita akan cek disini, apakah benar sudah lunas atau ada yang belum punya nop. Bagi yang belum ada NOP kita akan minta mengajukan pembuatan nop supaya bisa membayar PBB, kita mohon dukungan dari pimpinan dalam peningkatan PAD ini,” katanya
Penulis : A.R Wahid Harahap
