KABAR SAROLANGUN – Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Persatuan Anggota Badan Permusyawarahan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Sarolangun melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Bupati Sarolangun dan DPRD Sarolangun, Kamis (07/07/2022).
Mereka menuntut kenaikan tunjangan bagi seluruh anggota BPD Di Kabupaten Sarolangun yang saat ini dinilai sudah tidak memadai, sebagaimana telah disampaikan pada Rakerda BPD ke-1 yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Selain itu, mereka juga meminta Kapolres Sarolangun dan Inspektorat Sarolangun mengaudit dana BUMDES dan P2D se-Kabupaten Sarolangun, dan meminta DPRD Kabupaten Sarolangun untuk menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi BPD se-Kabupaten Sarolangun.
Ketua PABPDSI Kabupaten Sarolangun Muhammad Sabtar mengatakan bahwa saat ini besaran tunjangan bagi anggota BPD Di Kabupaten Sarolangun hanya sebesar Rp 600 ribu perbulan, sementara tugas yang diemban oleh anggota BPD bukanlah mudah dengan tanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
“Sebelumnya kami sudah beberapa kali melakukan aksi damai dengan dinas terkait tapi sampai hari ini tidak ada realisasi dan hanya janji-janji palsu. Kami minta kenaikan tunjangan BPD dimasukkan dalam alokasi anggaran pada APBD Perubahan tahun 2022,” katanya.
Mendapati adanya aksi demonstrasi, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari bersama Sekretaris Daerah Ir Endang Abdul Naser melakukan audiensi di ruang rapat gedung DPRD Sarolangun.
Dengan pengamanan yang ketat dari aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP Sarolangun, aksi demonstrasi berjalan dengan tertib tanpa ada tindakan anarkis dari pendemo.
Dalam audiensi yang dihadiri juga Sekretaris Dinas PMD Huzairin, Kakan Kesbangpol Hudri, Kasat Intelkam Polres Sarolangun AKP Sukman, dan puluhan perwakilan anggota BPD.
Dalam audiensi tersebut, PABPDSI Kabupaten Sarolangun meminta adanya kenaikan tunjangan BPD karena memang jika dinilai se-Provinsi Jambi, besaran tunjangan BPD di Kabupaten Sarolangun memang yang paling rendah.
“Kami minta kenaikan tunjangan BPD dengan rincian Ketua BPD sebesar Rp 2,5 Juta, Wakil Ketua sebesar Rp 2,3 juta, Sekretaris BPD sebesar Rp 2,1 juta dan Anggota sebesar Rp 1,9 juta,” katanya.
“Kami juga mengajukan untuk pengadaan kendaraan dinas, Mengajukan sekretariat PABPDSI Kabupaten Sarolangun dan alat tulis kantor di Kabupaten, Mengajukan BPJS kesehatan BPD se-Kabupaten Sarolangun dan dan Mengajukan mekanisme penyaluran dana desa sesuai aturan perbup nomor 02 yang harus ada disepakati oleh BPD,” katanya.
Sekda Sarolangun Endang Abdul Naser dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pada prinsipnya Pemkab Sarolangun setuju akan kenaikan tunjangan BPD ini, namun perlu diketahui untuk kenaikan tersebut akan dilakukan perubahan Peraturan Bupati Sarolangun terlebih dahulu.
Selain itu, besaran kenaikan tunjangan BPD pun harus melihat kondisi keuangan dan kemampuan APBD Kabupaten Sarolangun.
“Kalau memang wajar kita naikkan, termasuk dengan fasilitas lainnya yang ada di desa, dan kalau ada anggarannya kita naikkan tapi tidak signifikan seperti yang disampaikan tadi. Masalah kendaraan dinas bagi BPD ini, saya pikir ini tidak masalah, kalau anggarannya ada kita anggarkan tapi dengan catatan harus ada aturannya,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari pun siap mendukung apa yang menjadi aspirasi dari anggota BPD Kabupaten Sarolangun ini, namun menurutnya memang harus tetap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran APBD Kabupaten Sarolangun.
Sebab, sebagaimana diketahui bersama bahwa sejak pandemi covid-19 ini, apbd Kabupaten Sarolangun terjadi penurunan karena mengalami defisit anggaran.
“Kalau memang UU membolehkan untuk bimbingan tekhnis dalam peningkatan sumber daya manusia kenapa tidak dimasukkan, jangan dikibiri. Saya yakin UU Desa mengatur BPD juga seperti itu. Mereka kawan-kawan kita merasakan hak yang sama, harapan saya seperti itu,” katanya.
Ia juga berharap memang ada perubahan kenaikan tunjangan BPD ini, paling tidak sama dengan kabupaten lain, maka iapun meminta agar dilihat kemampuan anggaran dan dihitung ulang berapa bisanya untuk dilakukan penambahan tunjangan BPD Kabupaten Sarolangun.
“Keputusan dalam pengajuan kenaikan tunjangan BPD ini akan ditetapkan nanti setelah diketahui berapa jumlah anggaran APBD Kabupaten Sarolangun. Jadi hari ini hanya kita menerima aspirasi dari kawan-kawan BPD untuk kami tindaklanjuti nanti bersama pemerintah Kabupaten Sarolangun,” katanya.
Usai audiensi tersebut, ratusan pendemo pun membubarkan diri dengan aman dan tertib, setelah ada kesepakatan untuk penambahan tunjangan BPD Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023 mendatang.
Penulis : A.R Wahid Harahap
