KABAR SAROLANGUN – Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2025, Selasa (02/09/2025) di Ruang Aula Bappeda Sarolangun.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE, yang dihadiri PJ Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Kepala Bappeda Sarolangun Ali Umar, S.Pd, M.Si, para Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Sarolangun, Para Camat, para Lurah dan Kepala Desa dan tamu undangan lainnya.
Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika dalam sambutannya mengatakan bahwa pembentukan TKPKD ini merujuk kepada Permendagri Nomor 53 tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota.
” Pada tahun 2025 ini presiden Prabowo subianto telah menerbitkan Inpres Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang menjadi sumber daya utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien dan akuntabel,” katanya.
Selanjutnya telah diterbitkan pula, Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Hal itu dikeluarkan presiden Prabowo Subianto sebagai upaya serius pemerintah untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.
” Kemiskinan adalah suatu keniscayaan dalam suatu negara, karena kita tahu bersama bahwa di seluruh negara di dunia ini pasti ada penduduk yang dikategorikan miskin maupun masalah tidak terkecuali negara maju, negara Adi kuasa,” katanya.
” Untuk itu kemiskinan ini perlu perhatian khusus dalam penanganannya, sehingga hakekatnya dituangkan dalam asta cita sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional,” kata dia menambahkan.
Gerry Trisatwika juga mengatakan bahwa penanganan kemiskinan ini juga telah dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Sarolangun tahun 2025-2029 pada misi yang pertama meningkatkan kualitas yaitu pelayanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
Dalam penanggulangan kemiskinan, diperlukan penyelarasan kerja serta diperlukan koordinasi antara seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan formula yang efektif dalam menyentuh masyarakat yang dikategorikan kelompok miskin dan miskin ekstrem.
” Hambatan saat sekarang ini pada umumnya adalah data kemiskinan yang tidak valid, untuk itu diharapkan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Daerah khususnya dinas sosial dan dinas dukcapil untuk melaksanakan verifikasi data dan validasi data tersebut sehingga semua bentuk program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sarolangun akan telat jumlah data dan tepat sasaran,” katanya.
Ia juga berharap agar TKPKD Kabupaten Sarolangun mampu bekerja secara optimal dalam merumuskan formula kebijakan yang menyentuh berbagai aspek masyarakat. Sesuai dengan surat edaran bersama Mendagri dan Kepala Bappenas Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang pembinaan dan pengawasan kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan program strategis nasional tahun 2025-2029
Pada penyelenggaraan Pemerintahan daerah, program penanggulangan kemiskinan dalam suatu program yang akan dievaluasi per semester oleh Mendagri dan Bappenas.
” Untuk itu saya berharap agar seluruh perangkat daerah terkait dapat melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan menyampaikan laporan realisasi program kemiskinan secara berkala. Semoga harapan kita bersama, untuk bisa memberikan pengabdian diri yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara,” katanya.
” Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim acara rapat koordinasi tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka,” kata dia menambahkan.
Penulis : A.R Wahid Harahap
