Baru 6 SPPG Yang Sudah Beroperasi Di Sarolangun
KABAR SAROLANGUN – Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE memimpin langsung kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Sarolangun tahun 2026, Rabu (14/01/2026) di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Sarolangun.
Rakor tersebut turut dihadiri Sekda Sarolangun Ir Muhammad Arief, RH, MUM, Staf Ahli Bupati Sarolangun Hendrik Andilala, S.STP, Staf Ahli Bupati Sarolangun H Juddin, S.Ag, Korwil BGN Kabupaten Sarolangun Fitri Permata Sari, Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun Efrianto, M.Pd, Kadiskanak Sarolangun Setiadi, S.Pt, Sekretaris Dinkes Sarolangun Mustang AP, S.KM, M.Kes, Jajaran OPD terkait, Para korwil BGN Kecamatan se-Kabupaten Sarolangun serta sejumlah pihak lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu semua yang termasuk dalam Satgas percepatan MBG Kabupaten Sarolangun dalam kegiatan rakor ini yang tentunya untuk memaksimalkan tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sarolangun.
” Tentu dalam hal ini yang motor penggeraknya adalah BGN di Kabupaten Sarolangun dan juga tentu ini butuh Sinergi yang kita harapkan bisa mendukung percepatan dan juga kelancaran operasional MBG kedepannya di Kabupaten Sarolangun,” katanya.
Dari banyak beberapa hal yang tentu sudah dilaksanakan sampai hari ini, lanjut Wabup bahwa di Kabupaten Sarolangun sudah di launchingnya beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Kabupaten Sarolangun.
Tentunya masih ada titik-titik SPPG yang saat ini dalam proses persiapan untuk segera bisa dioperasikan.
” Tentu hari ini kita dalam rangka menyatukan langkah kita bersama dengan baik, mulai dari seluruh OPD terkait seperti dinas pendidikan, dinas ketahanan pangan, dinas kesehatan, dinas sosial, dan OPD lainnya ini butuh banyak kombinasi yang luar biasa,” katanya.
Ia juga meminta agar data penerima manfaat dari program MBG ini terus dilakukan update data baik dari pihak sekolah maupun dari dinas sosial. Termasuk apakah penghuni sekolah termasuk guru dan penjaga sekolah itu tu segala macam itu sebenarnya termasuk dalam penerima MBG atau tidak melalui regulasi-regulasi yang sudah ada yang sudah dibentuk oleh BGN
” Saya minta agar kembali di cek apakah memang sudah cukup penerima Manfaat MBG di Kabupaten Sarolangun melalui data-data dari dinas terkait dan itu juga nanti mudah-mudahan dengan kita mencukupi jumlah titiknya dan juga tentu dengan progres yang sesuai juga cepat berdiri semua penerima manfaat di Kabupaten Sarolangun ini bisa terlayani,” katanya.
Di tahun 2026 ini, Gerry Trisatwika juga meminta semua pihak untuk segera menyusun langkah cepat untuk mempercepat program MBG ini di Kabupaten Sarolangun ini. Melalui forum ini, tentu diharapkan agar dapat saling bertukar informasi dengan seluruh jajaran stakeholder dan pihak-pihak terkait.
” Karena kawan-kawan MBG ini sudah dijelaskan untuk membentuk satgas, dan ini akan di review oleh Kemendagri. Kami dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebenarnya ingin turut membantu kelancaran kesuksesan dari program MBG ini dengan bagaimana caranya pun kita juga ingin program ini cepat terlaksana dan juga berjalan dengan lancar,” katanya.
” Jadi kawan-kawan MBG Silahkan berkoordinasi dengan lebih baik lagi dengan dinas-dinas terkait dan juga tentu apapun permasalahannya kita cari solusinya sama-sama itu. Kami harapkan program MBG ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Sarolangun yang sebesar-besarnya,” kata dia menambahkan.
Sementara itu, Korwil BGN Kabupaten Sarolangun Fitri Permata Sari mengatakan bahwa untuk penetapan terbentuknya suatu SPPG harus memenuhi persyaratan diantaranya mendata penerimaan manfaat berapa yang ada di Kabupaten Sarolangun tersebut. Kemudian setelah pemerataan di lakukan untuk lokasi itu maksimal SPPG itu 6 kilo untuk pengaturan dan jarak maksimum 30 menit dengan jumlah penerima manfaat 1 SPPG itu 2500 sampai 3000 orang.
” Kemudian persyaratan untuk penerima bantuan pemerintah ini di sini harus berbentuk badan hukum, berbentuk Yayasan, menyiapkan unit sarana prasarana kemudian menuju perwakilan dan melaksanakan program MBG kepada penerima manfaat,” katanya.
Penerima manfaatnya di sini yaitu seluruh peserta didik mulai dari PAUD sampai SMA, pesantren dan tenaga pendidik untuk saat ini sudah harus diberikan kemudian kita juga memberikan untuk ibu hamil ibu menyusui dan Balita atau yang disebut 3B, dan balita yang belum bersekolah ataupun di sekitar lokasi SPPG.
Adapun model pengelolaan SPPG ini ada empat tipe yang pertama itu model satu sewa kelola BGN yang mana bangunan ini didirikan oleh BGN langsung dengan aset milik BGN. Kemudian tipe kedua, ada yang bekerja sama dengan institusi seperti Pemda, lembaga institusi lainnya, Tipe ketiga ini yaitu kerjasama dengan pihak ketiga yaitu dengan yayasan, dan yang model keempat itu ada sppg yang terpencil.
” SPPG terpencil itu didirikan dengan penerima manfaat dari 1000 kemudian didesain dengan ukuran minimal di 10 x 15 meter dan terdapat di daerah yang aksesnya cukup sulit,” katanya.
Bentuk makanan berupa makanan siap santap, SPPG yang baru operasional itu harus mengikuti tahapan prosedur yang berlaku seperti misalnya di minggu ke-1 itu SPPG tidak boleh langsung maksimal distribusikan di 3.000 porsi atau 2.500 porsi, tapi harus bertahap per minggunya mulai dari 1.000 porsi lanjut minggu kedua 1.500 porsi sampai di maksimal 3.000 porsi
” Hari libur kita tetap memberikan MBG yang mana misalkan di sekolah itu menerima mau menerima dan mau mendistribusikan dari sekolahnya kita tetap mendistribusikan tetapi kalau misalnya di hari libur itu para guru, anak muridnya sudah sepakat tidak mau menerima itu tidak kita berikan seperti itu artinya di stop sementara sampai masuk sekolah,” katanya.
22 SPPG Di Kabupaten Sarolangun Sedang Proses Persiapan, 6 SPPG Sudah Beroperasi
Korwil BGN Kabupaten Sarolangun Fitri Permata Sari juga menjelaskan untuk perkembangan MBG di wilayah Kabupaten Sarolangun dari 11 Kecamatan itu ada 22 SPPG yang saat ini sedang dalam proses persiapan dan yang sudah operasional untuk di Kabupaten Sarolangun ini ada sebanyak 6 SPPG yakni di Pelawan ada satu, di Mandiangin di Simpang Kertopati ada satu dan untuk di singkut ada 4 SPPG yang sudah operasional.
” Kemudian untuk Kabupaten Sarolangun ada dua SPPG yang sudah siap operasional dan tinggal menunggu untuk operasional menunggu persiapan dan anggarannya cair seperti itu,” katanya.
Selain itu, ada tiga SPPG yang dibangun yang menggunakan pinjam pakai Pemerintah Kabupaten Sarolangun yakni di Bathin VIII ada satu yakni di rest area kemudian di CNG itu di kantor camat CNG dan kemudian di mandiangin timur itu ada di kantor camat Mandiangin Timur
” SPPG terpencil ada 23 titik di masing-masing kecamatan, yang tidak ada itu di Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan singkut lainnya ada semua dan insya Allah semua berprogress walaupun belum ada pembangunan sampai saat ini,” katanya.
Ia juga menegaskan nantinya kalau misalnya di lapangan memang menemukan bahwa harus dibangun di wilayah tersebut lokasi SPPG maka bisa diajukan lagi dan itu bisa bekerja sama dengan Pemda kabupaten Sarolangun.
Sedangkan untuk total penerima manfaat SPPG Peserta didik dan 3B ada sekitar 102.269 orang dan ini pun belum termasuk tenaga pendidik, karena sekarang sudah masuk tenaga pendidik makanya bakal ada penambahan dari total penerima yang sekarang.
” Ada sebanyak 9.225 yang sudah di distribusikan penerima manfaat yang ada di wilayah Kabupaten Sarolangun dari 6 sppg yang aktif. Penerima manfaat 3 B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita) ada sebanyak 869 orang penerima manfaat dari 2 sppg yang sudah aktif,” katanya.
Penulis : A. R Wahid Harahap
