KABAR SAROLANGUN – Tujuh dari Delapan Fraksi DPRD Sarolangun menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) Dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025, Senin (28/07/2025) di Gedung DPRD Sarolangun.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani, didampingi Wakil Ketua I DPRD Sarolangun Cik Marleni, SE dan Wakil Ketua II DPRD Sarolangun Dedi Ifriyansah, SM dengan dihadiri 17 orang anggota DPRD Sarolangun.
Ketujuh fraksi tersebut yakni Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat-Nasdem, sementara fraksi PDI-Perjuangan sedang berhalangan hadir.
FRAKSI PPP
Fazin Hisabi, SE sebagai juru bicara fraksi PPP menyampaikan beberapa hal penting dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2025.
” Kami fraksi PPP telah melakukan hearing dengan OPD terkait dan juga telah melaksanakan rapat internal fraksi,” katanya.
Dikatakan Fazin, Fraksi PPP berharap agar dalam penyusunan rancangan APBD perubahan 2025 harus berdasar sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sehingga seluruh substansi rangkaian pembahasan rancangan APBD perubahan dapat terintegrasi dalam suatu sistem yang terkoneksi langsung ke beberapa lembaga.
” Kami dari Fraksi PPP mengharapkan adanya optimalisasi serta inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang tidak membebani masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perlu terus diupayakan,” katanya.
Selain itu, Fraksi PPP menyoroti pentingnya optimalisasi ekonomi kreatif UMKM digital serta sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian. ” Kami dari Fraksi PPP berharap adanya pelatihan keterampilan tenaga kerja untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan,” katanya.
FRAKSI GOLKAR
Juru bicara Fraksi Golkar Yulian Donopan mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi saudara Bupati Sarolangun dan TAPD beserta jajaran yang telah menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Kemudian Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan secara teknis telah mempedomani Permendagri nomor 15 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
” Setelah mempelajari nota pengantar rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan secara resmi oleh Bupati Sarolangun pada rapat paripurna di tingkat 1 tahun 1 DPRD Kabupaten Sarolangun tanggal 15 Juli 2025 beserta buku lampirannya mencermati berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait pembahasan APBD,” katanya.
Fraksi Partai Golkar dapat memahami sepenuhnya tentang berbagai kebijakan nasional tahun 2025 yang mempengaruhi postur APBD dan anggaran 2025 terutama tentang adanya efisiensi belanja sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi baik surat edaran dan peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan Bupati nomor 24 tahun 2025 tentang perubahan RKPD Kabupaten Sarolangun tahun 2025
” Fraksi Partai Golkar berpendapat betapa penting perlu dilakukan perubahan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025 tersebut baik dikarenakan terjadinya penyesuaian terhadap beberapa estimasi target penerimaan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD murni Tahun Anggaran 2025, penyesuaian terhadap beberapa struktur plafon belanja daerah serta adanya perubahan pada sistem pembiayaan terutama penggunaan Silpa Tahun Anggaran sebelumnya,” katanya.
Lanjut Yulian Donopan, bahwa fraksi Golkar juga dapat mengerti tentang perubahan target pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 dari semula diproyeksikan sebesar Rp 1,360 1,361 triliun lebih dan setelah perubahan menjadi Rp 1,300 triliun lebih atau turun sebesar Rp 60,844 miliar lebih.
” Kami memberi apresiasi kepada saudara Bupati beserta jajaran opd terkait terhadap adanya peningkatan PAD Tahun Anggaran 2025 dari semula Rp 116,830 miliar lebih setelah perubahan menjadi Rp 117,199 miliar lebih, semoga target PAD tahun 2025 tersebut dapat terealisasi,” katanya.
Demikian juga halnya dengan belanja daerah secara kumulatif terjadi penurunan dari semula ditetapkan sebesar Rp 1,457 triliun lebih dan setelah perubahan menjadi Rp 1,363 Triliun lebih, menjadi terjadi penurunan sebesar Rp 93,532 miliar lebih namun demikian kami minta penjelasan kegiatan apa saja yang dihilangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan terjadinya penurunan belanja tersebut
” Kami fraksi Golkar juga dapat mengerti tentang perubahan pada sisi pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2025 di mana Silla yang semula ditetapkan sebesar Rp 102,723 miliar lebih setelah perubahan berdasarkan hasil audit BPK perwakilan Provinsi Jambi atau laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024 Silpa Tahun Anggaran 2024 adalah Rp 70,0 35 miliar lebih atau turun sebesar Rp 32,688 miliar lebih,” katanya.
” Kami minta penjelasan secara umum dan praktis pada rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berapa sesungguhnya rencana plafon anggaran yang akan dibelanjakan,” katanya.
FRAKSI PAN
Juru bicara Fraksi PAN Sepriadi mengatakan bahwa fraksi PAN memberikan apresiasi kepada kantor BKPSDM yang telah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dengan melakukan perekrutan, pelantikan pegawai P3K tahap 1 sebanyak 2364 orang dalam pencapaian visi misinya.
” Kami Fraksi PAN menyarankan kepada eksekutif dalam membuat perencanaan anggaran memprioritaskan kebutuhan yang dibutuhkan,” katanya.
Selain itu, Fraksi PAN juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk memperhatikan rujukan yang dikeluarkan oleh Puskesmas di lingkungan Kabupaten Sarolangun, diharapkan rujukan pasien dari Puskesmas ditujukan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sarolangun.
” Kami Fraksi PAN meminta perhatian khusus kepada instansi terkait tentang maraknya mobil bermuatan batubara yang melebihi tonase yang melintas di jalan raya di Kabupaten Sarolangun yang mengakibatkan rusaknya jalan dan jembatan mengganggu aktivitas masyarakat Sarolangun,” katanya.
” Kami dari dari Fraksi PAN meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk melindungi lahan masyarakat yang sudah produktif di wilayah hutan lindung khususnya di Kecamatan Air Hitam sehingga lahan tersebut tidak diambil alih oleh negara,” kata dia menambahkan.
FRAKSI PKS
Juru bicara Fraksi PKS Siti Aisyah Harahap mengatakan bahwa pihaknya memberikan apresiasi terhadap saudara Bupati beserta jajaran yang telah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2025 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
” Kami fraksi PKS berharap penyusunan KUA dan PPAS didasarkan pada perencanaan yang baik dan terencana dengan matang serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin demikianlah pandangan umum,” katanya.
FRAKSI PKB
Pasangan umum Fraksi PKB disampaikan juru bicara Riki Angriawan, A.Md, yang meminta pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran secara bijak dan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan utama Kabupaten Sarolangun
” Kami Fraksi PKB meminta Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah karena masih banyak sumber-sumber yang belum dan masih bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah Daerah. Kami Fraksi PKB meminta Pemerintah Daerah untuk memangkas penggunaan anggaran yang tidak perlu,” katanya.
FRAKSI GERINDRA
Juru bicara Fraksi Gerindra Azhar Pulungan, SE mengatakan bahwa pihaknya mengucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2025.
” Kami fraksi Gerindra meminta jajaran pemerintah Kabupaten Sarolangun melaksanakan kegiatan dengan baik untuk mencapai visi dan misi Sarolangun MAJU,” katanya.
FRAKSI DEMOKRAT-NASDEM
Dalam pandangan umum fraksinya, juru bicara Fraksi Demokrat-Nasdem Subhan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2025
” Kami Fraksi Demokrat-Nasdem meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun untuk selalu transparan terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah,” katanya.
Selain itu, Fraksi Demokrat-Nasdem meminta penjelasan kepada Pemerintah Daerah terkait penurunan PAD daerah sebesar Rp 4,863 Miliar, Kami minta penjelasan terkait hal tersebut faktor-faktor apa saja yang menyebabkan atau mempengaruhi penurunan pajak daerah tersebut.
” Kami fraksi Demokrat-Nasdem mengharapkan program-program yang tercantum dalam KUA dan PPAS selaras dengan visi dan misi daerah serta RPJMD program-program prioritas harus berdampak nyata bagi masyarakat seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan lain-lain,” katanya.
” Kami dari Fraksi Demokrat-Nasdem menyarankan agar pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan tentang sistem pengelolaan pajak daerah serta meningkatkan kesadaran akan wajib pajak dan manfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pemungutan pajak daerah agar dapat meningkat pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Sarolangun,” katanya.
Penulis : A.R Wahid Harahap
