KABAR SAROLANGUN – Bupati Sarolangun H Hurmin menghadiri sekaligus menyampaikan Jawaban dan Tanggapan Eksekutif Terhadap Pandangan Umum Fraksi Tentang Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025, Selasa (12/08/2025) di gedung DPRD Kabupaten Sarolangun, dalam rapat Paripurna DPRD Sarolangun Tingkat I Tahap 3.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani, didampingi Wakil Ketua I DPRD Sarolangun Cik Marleni, SE dan Wakil Ketua II DPRD Sarolangun Dedi Ifriyansah, SM dengan dihadiri 19 orang anggota DPRD Sarolangun.
Dari pihak eksekutif, hadir juga Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE, Wakapolres Kompol Aswindo, PJ Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, Asisten III Sarolangun Hazrian, SE, M.Si, Para asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Sekretaris DPRD Sarolangun Kaprawi BM, S.HI, MM, Para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun, Dirut Perumda TSB Sarolangun Mulyadi, SE, jajaran pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Sarolangun serta tamu undangan lainnya.
Bupati Sarolangun Hurmin dalam penyampaiannya mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD Sarolangun yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2025 sebagaimana diketahui bersama APBD merupakan instrumen yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan potensi yang ada di daerah.
” Oleh karena itu mari kita bersama-sama terus senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Sarolangun melalui pengelolaan APBD yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan,” katanya.
Ada delapan Fraksi DPRD Sarolangun yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya, diantaranya Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat-Nasdem.
Terkait dengan harapan untuk menggali lebih banyak potensi pendapatan daerah, lanjut Hurmin bahwa Pemkab Sarolangun memahami betul pentingnya Inovasi dan terobosan baru dalam mengoptimalkan PAD, Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui OPD terkait akan terus mengeksplorasi sumber-sumber potensi pendapatan yang lebih luas guna mengurangi secara bertahap ketergantungan kita pada dana transfer Pusat.
” Menanggapi permintaan agar penyusunan anggaran di OPD-OPD untuk lebih transparan kami memastikan bahwa semua proses perencanaan dan penganggaran pada seluruh perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” katanya.
” Kami sangat menghargai pemahaman Fraksi Partai golongan karya terkait kebijakan nasional tahun 2025 yang mempengaruhi postur APBD terutama mengenai efisiensi belanja yang diatur dalam berbagai regulasi,” kata dia menambahkan.
Hurmin juga menjelaskan bahwa pihaknya sepenuhnya sependapat dengan Fraksi Golkar mengenai perlunya perubahan APBD dengan menyesuaikan estimasi target penerimaan daerah serta serta struktur plafon belanja daerah, penyesuaian tersebut didasarkan pada kondisi aktual dan reaksi yang lebih realistis.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi fraksi Golkar terhadap kenaikan target PAD penyesuaian ini memang didorong oleh potensi sektor-sektor ekonomi dapat dioptimalkan seperti Pajak Daerah dan Retribusi mengenai permintaan penjelasan dasar pertimbangan kenaikan target padi sebesar 367 juta lebih hal ini disebabkan oleh upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kami berharap pakai ini dapat tercapai dengan baik.
” Penurunan PAD setelah hasil audit BPK bahwa meskipun terdapat penurunan Kami yakin bahwa pembiayaan melalui Silpa yang tersisa tetap cukup untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas di Kabupaten sarolangun,” katanya.
Visi dan misi kepala daerah serta belanja bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah provinsi Jambi bagi desa dan kecamatan di Kabupaten Sarolangun. Alokasi rencana belanja ini sudah sesuai dengan hasil kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2025.
Pemkab Sarolangun juga berkomitmen untuk memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara terbuka tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Pihaknya juga akan melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan demi kepentingan masyarakat Kabupaten sarolangun.
” Kami mengucapkan terima kasih atas saran dan perhatian Fraksi PAN terkait prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam menyikapi perubahan APBD kami akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Terkait dengan pertanyaan mengenai perubahan susunan organisasi dan tata kerja Kami ingin menegaskan bahwa perubahan APBD ini tidak mempengaruhi struktur organisasi tata kerja Perangkat daerah secara langsung namun kami akan terus melakukan evaluasi terhadap SOTK jika dibutuhkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.
Terkait penggunaan Biaya Tanggap Darurat (BTT), Hurmin menegaskan bahwa anggaran tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tepat sasaran terutama dalam penggunaan bencana dan darurat yang terjadi di Kabupaten Sarolangun.
Pihaknya sepenuhnya sependapat bahwa APBD merupakan instrumen kebijakan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
” Kami sangat mendukung saran dari Fraksi PDI-Perjuangan agar dapat perubahan APBD tahun 2025 tetap sinkron dengan RPJMD kami memastikan bahwa setiap program dalam APBD 2025 ini selaras dengan visi dan misi yang telah dituangkan dalam RPJMD serta mendukung pencapaian target Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan,” katanya.
” Kami mengapresiasi permintaan Fraksi PDI-Perjuangan untuk memastikan bahwa APBD 2025 dirancang secara realistis dan akuntabel pemerintah daerah berkomitmen untuk memperhatikan aspek akurasi data dan perencanaan dalam penyusunan perubahan APBD ini,” kata dia menambahkan.
Hurmin juga akan menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memaksimalkan potensi pajak dan Retribusi Daerah dengan pendekatan yang lebih modern dan efisien selain itu prinsip 3E yakni efektif, efisien dan ekonomis akan kami terapkan dalam setiap kebijakan anggaran untuk memastikan bahwa anggaran yang terbatas dapat digunakan secara optimal.
Perubahan APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2025 ini merupakan awal dalam pelaksanaan pencapaian visi misi Kabupaten Sarolangun dan target pembangunan yang telah ditetapkan.
” Kami juga akan terus mengawasi agar pelaksanaan perubahan APBD ini berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kami mengapresiasi saran dari Fraksi PKB agar pemerintah daerah menggunakan anggaran dengan bijak dalam alokasi anggaran dalam perubahan APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2025 digunakan tepat sasaran,” katanya.
Terkait transparansi efisiensi partisipasi publik dan keadilan dalam setiap proses perubahan APBD kami sepenuhnya sependapat bahwa tata kelola anggaran tidak hanya harus taat pada aturan yang berlaku tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh proses penganggaran dilakukan secara terbuka.
Kedepan pihaknya perlu memperhatikan segala prioritas yang lebih urgen, akan fokus pada program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan mendukung visi misi Bupati Sarolangun dalam mewujudkan Kabupaten Sarolangun maju.
” Kami sangat mengapresiasi saran fraksi Gerindra untuk berhati-hati dalam penambahan atau pengurangan pos anggaran agar tidak terganggu stabilitas keuangan daerah. Kami akan terus berupaya mempermudah izin usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah serta memperbaiki sistem pemungutan pajak dan Retribusi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah,” katanya.
Disamping itu, Hurmin juga sangat menghargai perhatian Fraksi Demokrat-Nasdem terhadap pentingnya transparansi dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan, pemerintah daerah berkomitmen untuk selalu menjaga keterbukaan informasi terkait anggaran dan penggunaan dana publik.
” Kami sependapat terkait kecepatan pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap sektor-sektor ekonomi yang dapat ditingkatkan serta dirancang kebijakan yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” katanya.
” Kami sependapat dengan Fraksi Demokrat-Nasdem agar semua perangkat daerah dapat lebih bijaksana dalam menggunakan anggaran kami akan memastikan bahwa Prioritas pembangunan daerah serta setiap dana yang digunakan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat,” kata dia menambahkan.
Penulis : A.R Wahid Harahap
