KABAR SAROLANGUN –Bupati Sarolangun H. Hurmin menghadiri kegiatan Pembangunan Meritokrasi Instansi Daerah Se-Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN Palembang , Rabu (10/09/2024) di Grand Ballroom, Hotel Novotel Palembang.
Turut hadir Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara (PPMASN) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Dr. Herman, M.Si., serta jajaran terkait di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota Se-Wilayah Kerja Kantor VII Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sementara dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun hadir langsung PJ Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, Kepala BKPSDM Sarolangun Linda Novita Herawati, SH, MH, serta jajaran OPD terkait.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Regional VII BKN dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang efektif.
Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan sistem meritokrasi, yakni penilaian dan pengembangan pegawai berdasarkan kompetensi, kemampuan, dan kinerja. Sistem tersebut diharapkan menciptakan lingkungan kerja profesional, transparan, akuntabel, sekaligus mengurangi praktik nepotisme dan diskriminasi.
Dengan pembangunan meritokrasi, Kantor Regional VII BKN berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Sistem ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi daerah lainnya dalam membangun sistem meritokrasi yang efektif dan efisien.
Kepada media ini, Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola birokrasi berbasis sistem merit.
Meritokrasi adalah sistem pengelolaan pegawai yang menilai, menempatkan, dan mengembangkan aparatur berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan kinerja, bukan atas dasar kedekatan atau pertimbangan non-profesional.
” Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BKN memperkuat penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara,” katanya.
Menurutnya, penerapan sistem merit sangat penting bagi daerah untuk memastikan aparatur sipil negara bekerja profesional dan berdasarkan kompetensi. Maka, Pemerintah Kabupaten Sarolangun berkomitmen untuk membangun birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.
” Digitalisasi manajemen ASN juga menjadi kunci. Dengan sistem berbasis teknologi, kami berharap proses kepegawaian di sarolangun lebih cepat, mudah, dan terbuka bagi semua,” katanya.
Kegiatan tersebut juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama antara Kepala Daerah dengan BKN, pemberian anugerah BKN, serta paparan arah kebijakan kepegawaian oleh Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H, serta membahas strategi penerapan sistem Meritokrasi dalam pengelolaan SDM aparatur, termasuk penguatan peran Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Penulis : A.R Wahid Harahap
