KABAR SAROLANGUN – Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun ditahun 2023 diperkirakan akan mengalami penurunan atau defisit sekitar lebih kurang Rp 60 Miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Sarolangun Emalia Sari, SE melalui Kabid Anggaran, Setiadi mengatakan defisit merupakan kejadian belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah, dan sebaliknya jika belanja daerah lebih rendah dari pada pendapatan daerah disebut sebagai surplus anggaran.
“Jadi misalnya pendapatan daerah kita hanya satu triliun, belanja kebutuhan kita 1,1 triliun artinya ada defisit 100 miliar,”katanya, Rabu (31/08/2022) kepada awak media.
Guna menutupi jumlah kekurangan anggaran dan belanja pegawai itu. Pemerintah Kabupaten Sarolangun berencana menggunakan pembiayaan pada struktur yang ketiga APBD.
Penerimaan pembiayaan bisa dari biaya yang bersumber dari Silpa tahun sebelumnya dan bisa juga dari pinjaman daerah.
“Sejauh ini, kita Sarolangun menutupi defisit itu menggunakan Silpa. Tahun 2023 defisit kita lebih kurang 60 Milyar dan karena kita akan memenuhi kebutuhan OPD, defisit itu ditutupi dengan Silpa,” kata pria yang akrab di sapa Cibui itu.
Masih dikatakan Setiadi, untuk tahun 2021 lalu, dana SILPA di Kabupaten Sarolangun lebih kurang terdapat Rp 107 miliar secara keseluruhan.
Selain itu, mengingat total belanja yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan daerah. Akibat dari para berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi dan dana transfer dari pusat yang mengalami penurunan.
“APBD tahun 2023 perkiraan satu koma satu lima puluh lebih kurang. Kalau kemarin itu 1,2 triliun, atau berkurang lebih kurang 60 Miliar, karena dari PAD turun, dana transfer turun karena Perpres tahun 2023 belum turun,”katanya.
Penulis : A.R Wahid Harahap
