SAROLANGUN – Jika tidak ada aral melintang, DPRD Kabupaten Sarolangun akan mulai melakukan pembahasan terkait APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2021.
Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dari Bupati Sarolangun tentang akan diantarnya pengajuan Nota pengantar Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Sarolangun Tahun anggaran 2021.
“Tadi kita sudah Bangun, di dalam rapat itu sudah dijadwalkan insya allah besok jam 10.00 wib kita Paripurna nota pengantar apbd perubahan yang langsung diantar bapak Bupati,” katanya, Selasa (14/09/2021) kepada awak media.
Tontawi menjelaskan setelah diantarnya nota pengantar KUPA-PPAS tersebut, baru akan dilakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sarolangun, khususnya dalam pembahasan pagu anggaran yang masuk dalam Rancangan APBD perubahan.
“Setelah kita bahas nilai-nilai semuanya, baru insa allah akhir bulan ini akan kita setujui,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa anggaran APBD Perubahan ini nantinya dapat diselesaikan karena mengingat gaji tenaga honorer selama tiga bulan, mulai Oktober, November dan Desember tahun 2021 belum dianggarkan. Termasuk anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sarolangun.
“Tentu apbd perubahan ini pasti kita dukung, karena ini untuk kepentingan daerah kita. Kalau APBD-P ini tidak kita bahas, disitu kan ada TPP, gaji Honorer, anggaran pelaksanaan pengisian jabatan yang kosong, beberapa kewajiban daerah yang harus dianggarkan, namun saya dapat informasi dari tim TAPD bahwa APBD-P tidak ada pelaksanaan kegiatan fisik,”katanya. (ks1)
