KABAR SAROLANGUN – Dalam pembahasan renja awal Perangkat Daerah untuk penyusunan RKPD Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sarolangun ada pembahasan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM).
Tentu bidang PPM tersebut juga sangat penting dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2025 mendatang.
Plt Kepala Bappeda Sarolangun Hj Maria Susanti, SE, melalui Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Ali Umar mengatakan bahwa ada 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang masuk dalam lintas sektor pembahasan bidang PPM, yakni Dinas pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, DPPKB, DP3A, Dinas Sosial, dinas Dukcapil, BKPSDM, Disnakertrans, RSUD, Dinas PMD dan Dinas Perpustakaan dan Arsip.
” Forum gabungan perangkat daerah adalah satu yang kami lakukan pembahasan dengan OPD terkait menyesuaikan program prioritas yang ada di OPD dengan kondisi anggaran, artinya untuk anggaran 2025 di proyeksi sama dengan tahun 2024, maka OPD teknis dalam menyusun renja OPD tentu menyesuaikan dengan kondisi anggaran,” katanya, Kamis (29/02/2024) saat dikonfirmasi media ini.
Ali Umar menjelaskan meski penyesuaian dengan kondisi anggaran, namun pihaknya akan berupaya untuk mengakomodir kegiatan di OPD yang menjadi indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah. Misalnya, Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial.
” Sesuai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 ada salah satunya peningkatan sumber daya manusia kemudian di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan di bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Sarolangun,” katanya.
Tak hanya itu, Ali Umar juga menyebutkan dalam pembahasan bersama OPD teknis ini juga dilakukan penyelarasan kegiatan prioritas nasional, Provinsi dan daerah. Diantaranya Percepatan penurunan stunting, Inflasi, Penurunan angka kemiskinan dan Kemiskinan ekstrem.
” Kemudian lagi kegiatan yang sifatnya penyelarasan kegiatan nasional, provinsi dan daerah seperti percepatan penurunan stunting dan ada beberapa OPD terkait untuk program percepatan penurunan stunting ini meliputi dinas kesehatan, DPPKB, diknas, dinas pmd, dinas sosial dan diluar sektor PPM seperti TPHP, Dinas Ketahanan Pangan, Diskanak,” katanya.
” Dinas PUPR terkait sanitasi dan air bersih yang menjadi Tusi dinas PUPR dalam percepatan penurunan stunting, kemudian kegiatan percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, itu ada beberapa OPD terkait yakni dinas sosial yang lebih fokus dalam program itu, seperti pemberian bantuan sembako, bantuan pangan,” kata dia menambahkan.
Penulis : A.R Wahid Harahap
