KABAR SAROLANGUN – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sarolangun Emalia Sari, SE mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima hasil reviu dari Inspektorat Sarolangun, terkait telaah terhadap gaji honorer satu bulan pada bukan Desember 2021 yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
” Tadi kami sudah mendapatkan hasil reviunya dan itu akan dijadikan sebagai dokumen pendukung untuk dilakukan pencairan satu bulan gaji honorer yang belum dibayar pada Desember 2031,” Kata Emalia Sari, Jumat (23/12/2022).
Menurutnya, anggaran satu bulan gaji honorer tersebut sudah dianggarkan pada APBD perubahan 2022, namun sebelumnya pihaknya tidak bisa melakukan pencairan karena tidak adanya dokumen pendukung dan reviu inspektorat.
” Kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan, konsultasi juga minta masukan, sesuai arahan pimpinan kita melakukan pertemuan dengan OPD tekhnis. pencairan ini akan dilakukan namun sebelumnya harus dilakukan reviu oleh inspektorat,” katanya.
Reviu tersebut diantaranya kepastian tenaga honorer daerah yang sudah bekerja selama 12 bulan dari Januari hingga Desember 2021 dibuktikan dengan absensi kehadiran dan SK Kontrak honorer apakah benar dari Januar hingga Desember 2021 dan juga apakah memang honorer pada bukan Desember 2021 tidak menerima gaji atau tidak dibayar.
” Dalam DPA tahun 2022 bahwa anggaran tersebut sudah dianggarkan pada APBD perubahan 2022. Hari ini batas akhir SP2D terbit di BPKAD, maka kami minta kepala OPD yang sudah cukup syaratnya untuk mengajukan ke BPKAD, artinya sudah di revieu dan surat pernyataan dari kepala OPD masing-masing,” katanya
” Pencairan mungkin hari Senin, kami tadi sudah mendapatkan disposisi untuk menjadi bahan pendukung. Kalau Senin atau Selasa sudah pindah rekening semua, hari ini masukkan bahan semuanya dan masih dikerjakan,” kata dia menambahkan.
Penulis : A.R Wahid Harahap
