KABAR SAROLANGUN – Bupati Sarolangun H Hurmin menerima penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DPJB) Provinsi Jambi atas keberhasilan penyaluran dana desa tercepat tahun 2025, Rabu (27/08/2025) di Ruang Pola Kantor Bupati Sarolangun, dalam kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa.
Penyerahan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun itu diserahkan oleh Kepala Kanwil DPJB Provinsi Jambi Tunas Agung Jiwa Brata, yang dihadiri Pimpinan Komite IV DPD RI Dapil Jambi Hj Dra. Elpiana, M.Si, Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Hasoloan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Mardiyanto Arif Rakhmadi, Kepala BPKAD Sarolangun H Kasiyadi, S.IP, ME, Kadis PMD Sarolangun Muliyadi, S.Sos, KPP Pratama Bangko, serta para kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Sarolangun.
Kakanwil DPJB Provinsi Jambi Tunas Agung Jiwa Brata mengatakan bahwa Penyaluran dana desa tahap I baik earmark dan non earmark tidak ada masalah di Kabupaten Sarolangun, dimana di Kabupaten Sarolangun sudah 100 persen disalurkan baik tahap I dan Tahap II dana desa tahun anggaran 2025.
” Kita masih ada empat bulan untuk merealisasikan dana desa yang saat ini sudah ada di khas desa masing-masing, tinggal menyalurkan program kegiatan kegiatan dana desa. Bahwa di Sarolangun, di bulan Agustus 100 persen dana desa itu sudah tersalurkan dan tercepat di Provinsi Jambi,” katanya.
Dikatakannya bahwa proses pertumbuhan ekonomi, benar-benar dimulai dari desa. Kalau pembangunan desa itu berhasil, itu akan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya dana desa sudah berhasil mengentaskan program desa.
” Kita juga lihat beberapa desa yang berhasil mengelola dana desanya, bahkan ada yang bisa siap memberikan THR bagi masyarakat. Kegiatan ini Mudah mudahan ini bisa menjadi semacam sample, walaupun kurangnya gagal bagaimana kita bisa belajar dari kegagalan,” katanya.
Progres dana desa itu, lanjutnya untuk mendorong kinerja desa dan fokus penggunaan dana desa supaya sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Dimana alokasi dana desa di hitung dari jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis desa.
” Tujuan kita memberikan dana desa itu kan untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi tepat kita mempertimbangkan kondisi desa sehingga alokasi formula ini bisa mencapai 31 persen. Kemudian alokasi afirmasi, kondisi desa kita cukup memprihatinkan dimana alokasi afirmasi itu hanya 1 persen,” katanya.
” Kemudian kehati-hatian kita, sekali lagi kami ingatkan agar pengelolaan dana desa ini bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana desa yang sudah dikelola itu bisa dilaksanakan dengan baik dan juga memiliki perencanaan yang baik, dan menghasilkan kinerja yang baik,” kata dia menambahkan.
Sementara itu, Bupati Sarolangun Hurmin mengingatkan seluruh Kepala Desa untuk mengelola keuangan dana desa dengan baik sesuai dengan aturan dan tidak melakukan penyimpangan hingga mendukung program Pemerintah Pusat.
” Kita harapkan memang Kepala Desa supaya lebih memahami lagi pengelolaan dana desa, koperasi merah putih, program pemerintah pusat bapak presiden RI bapak Prabowo Subianto,” katanya.
Penulis : A.R Wahid Harahap
