KABAR SAROLANGUN – Delapan fraksi DPRD Sarolangun menyampaikan pandangan umum fraksi Terhadap Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025, Senin (13/07/2026) di Gedung DPRD Sarolangun.
Penyampaian itu berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Sarolangun tingkat I tahap II yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani yang didampingi Waka I DPRD Sarolangun Cik Marleni, SE dan Waka II DPRD Sarolangun Dedi Ifriyansah, SM dengan dihadiri 20 orang dari 30 orang anggota DPRD Sarolangun.
Disampaikan masing-masing juru bicara dari Kedelapan Fraksi tersebut yakni Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Faksi PAN, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat-Nasdem.
FRAKSI PPP
Disampaikan juru bicara Faizin Hisabi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sarolangun atas penyampaian Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 penyampaian pertanggungjawaban ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
” Fraksi PPP juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk yang ke-10 kalinya, prestasi ini patut dipertahankan sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik,” katanya.
Selain itu, Fraksi PPP berpandangan bahwa opini WTP ini bukanlah tujuan akhir yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan nota pengantar Bupati Sarolangun, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 98,99% dari target bahkan Pendapatan asli daerah melampaui target yang telah ditetapkan, atas capaian tersebut kami Fraksi PPP memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kami juga sekaligus mendorong pemerintah daerah agar terus melakukan inovasi dalam menggali potensi PAD secara optimal tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha.
Di sisi lain fraksi PPP mencermati bahwa realisasi belanja daerah masih belum mencapai target secara maksimal. Oleh karena itu, kami meminta Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang belum terlaksana secara optimal sehingga kedepan efektivitas penyerapan anggaran dengan tetap mengedepankan kualitas dan hasil pembangunan.
” Fraksi PPP juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan aset daerah yang nilainya sangat besar, kami meminta Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan tertib administrasi, pengamanan aset, penyelesaian status kepemilikan aset serta optimalisasi pemanfaatannya agar mampu memberikan nilai tambah bagi pendapatan asli daerah,” katanya.
” Fraksi PPP meminta agar seluruh organisasi pemerintah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dengan tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami berharap Pemda bersama manajemen Perumda TSB melakukan langkah-langkah pembenahan secara menyeluruh sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik,” kata dia menambahkan.
FRAKSI GOLKAR
Disampaikan juru bicara Yulian Donopan, SH, memberikan apresiasi terhadap pencapaian pendapatan daerah, Fraksi Partai Golkar menyambut baik Realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai 98,99% dari target yang ditetapkan terlebih lagi kami memberikan apresiasi yang tinggi atas realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang berhasil melampaui target yaitu sebesar 105,21% hal ini menunjukkan adanya upaya yang baik dalam mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah.
” Kami mendukung penuh langkah-langkah pemerintah daerah untuk terus memperkuat basis data pendapatan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan Retribusi, mengoptimalkan pengawasan serta mengembangkan sumber pendapatan daerah yang sah dan berkelanjutan,” katanya
Terkait Evaluasi terhadap realisasi belanja dan transfer daerah, realisasi belanja dan transfer daerah sebesar 91,92% dari anggaran yang ditetapkan merupakan angka yang perlu di kaji lebih dalam meskipun demikian kami mencatat bahwa realisasi belanja operasi belanja modal dan belanja transfer menunjukkan persentase yang cukup tinggi.
Namun pihaknya perlu mencermati secara seksama realisasi belanja tidak terduga yang hanya mencapai 66,24%, fraksi partai Golkar meminta penjelasan lebih rinci mengenai faktor-faktor yang menyebabkan realisasi belanja tidak terduga belum optimal serta bagaimana dampaknya terhadap penanganan hal-hal yang bersifat mendesak selama tahun anggaran 2025.
” Sisa lebih pembiayaan anggaran serta kami mencatat bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp 100.052.837.017,- Silpa ini merupakan sumber pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya,” katanya.
Fraksi Partai Golkar juga menekankan pentingnya pengelolaan Silpa ini agar benar-benar dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien untuk Prioritas pembangunan daerah yang strategis dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan
Terkait, Laporan operasional dan perubahan ekuitas, pihaknya memahami perbedaan antara surplus dalam laporan realisasi anggaran basis kas dan defisit dalam laporan operasional basis aktual, Fraksi Partai Golkar mengaprestasi penurunan defisit laporan operasional tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan berbasis akrual.
Laporan keuangan badan usaha milik daerah atau BUMD kami mencatat adanya laporan keuangan perusahaan umum daerah Daerah air minum Tirta sako Batuah yang menunjukkan adanya rugi bersih pada tahun buku 2025, Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah daerah dan manajemen perumda untuk melakukan evaluasi mendalam guna memperbaiki ekstensi operasional, meningkatkan kualitas pelayanan, mengendalikan beban dan memperbaiki kinerja perusahaan secara berkelanjutan.
” Opini wajar tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10, Fraksi Partai Golkar dengan bangga mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun atas diraihnya opini wajar tanpa pengecualian WTP untuk ke-10 kalinya dari badan pemeriksaan keuangan,” katanya.
FRAKSI PAN
Disampaikan juru bicara Dodi Arya Mustain yang juga mengapresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2025 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksaan keuangan Republik Indonesia untuk 10 kalinya.
” Kami fraksi PAN mengapresiasi atas realisasinya anggaran pendapatan daerah sebesar 98,99%,” katanya.
Pihaknya juga melihat adanya catatan kerugian pada perumda Tirta Sako betuah sebesar Rp 3,10 miliar, kami dari Fraksi PAN meminta langkah konkrit untuk Pemerintah untuk menangani kerugian yang dialami oleh perumda Tirta saku pada tahun mendatang
” Kami fraksi PAN melihat dengan angka silpa yang signifikan sebesar Rp 100 miliar agar digunakan untuk kegiatan yang menjadi prioritas di Kabupaten Sarolangun,” katanya.
FRAKSI PDI-PERJUANGAN
Disampaikan juru bicara Rasidi mengapresiasi Kepada Bupati Sarolangun dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah memperoleh kembali opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dan pencapaian ini merupakan yang ke-10 kalinya.
” Kami dari Fraksi PDI-Perjuangan meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun agar mengevaluasi dan lebih tegas terhadap OPD terkait dalam mengelola aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang sudah pasti menghasilkan PAD salah satu contohnya Mess Sarolangun yang berada di kota Jambi, kantong-kantong parkir dan lain-lain agar Kabupaten Sarolangun kedepannya lebih baik lagi,” katanya.
Fraksi PDI-Perjuangan juga meminta kepada eksekutif agar lebih meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi untuk lebih mengoptimalkan pengawasan agar bisa membantu meningkatkan PAD Kabupaten Sarolangun untuk kedepannya lebih maksimal lagi.
” Kami dari Fraksi PDI-Perjuangan meminta kepada pemerintah Kabupaten Sarolangun agar mengevaluasi lagi terhadap APBD agar lebih tepat sasaran dan dipergunakan sebagaimana mestinya agar kedepannya pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak kedapatan Silpa di tahun berikutnya,” katanya.
FRAKSI PKS
Disampaikan juru bicara Febi Bestian memberikan apresiasi atas prestasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kalinya dari BPK RI, prestasi ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
” Kami dari Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sarolangun atas capaian Pendapatan asli daerah (PAD) yang telah melampaui target dan kami berharap kedepannya agar Pemerintah Daerah tetap terus memperkuat basis data pendapatan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi,” katanya.
Pihaknya juga meminta kepada seluruh OPD agar segera menyusun langkah-langkah perbaikan meningkatkan pengawasan internal dan memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. ” Bagaimana arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam penggunaan kebijakan Silpa,” katanya.
FRAKSI PKB
Riki Angriawan selaku juru bicara fraksi PKB mengatakan pihaknya mengapresiasi dan terima kasih terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang berhasil meraih opini WTP yang ke-10 secara berturut-turut, ini dinilai sebagai bukti transparansi, akuntabilitas dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
” Kami fraksi PKB meminta eksekutif untuk menuntaskan rekomendasi temuan dari BPK RI pada laporan keuangan tahun sebelumnya agar tidak menjadi temuan yang berulang-ulang,” katanya.
Fraksi PKB juga meminta agar mengevaluasi serapan anggaran yang rendah yang berujung tingginya sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa dan juga meminta pemerintah daerah menggali potensi pajak dan Retribusi secara maksimal.
Serta meminta Pemerintah Daerah memperhatikan terkait layanan dasar seperti Jalan, Jembatan, fasilitas umum, fasilitas Puskesmas, program BPJS, Jamkesda, fasilitas sekolah dan Bantuan sosial pendidikan
” Kami meminta agar organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat lunak dan melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk anggaran tahun berikutnya,” katanya.
FRAKSI GERINDRA
Disampaikan juru bicara Azhar Pulungan, SE secara Terlampir.
FRAKSI DEMOKRAT-NASDEM
Fraksi Demokrat-Nasdem disampaikan juru bicara H Akmal memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun atas capaian opini WTP ke-10 kalinya dari BPK RI. Realisasi Pendapatan daerah mencapai 98,99% fokus anggaran sebesar 37 miliar rupiah dan defisit anggaran yang turun dari tahun sebelumnya sebesar 81,09% yang hal ini menunjukkan perbaikan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah.
” Kami Fraksi Demokrat-Nasdem berharap keberhasilan ini tidak hanya berhenti pada kepatuhan administrasi tetapi diikuti dengan peningkatan kualitas belanja dan manfaat yang nyata untuk dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
” Kami berharap ke seluruh OPD agar dapat menggunakan belanjak anggaran betul-betul tepat sasaran dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi temuan-temuan di kemudian hari,” kata dia menambahkan.
Penulis : A.R Wahid Harahap
