KABAR SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Kamis (13/06/2024).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Plh Kepala DP3A Sarolangun H Juddin, S.Ag, yang berlangsung dengan lancar.
Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kabid Kesetaraan Gender Arie Kusmarini, SE nara sumber dari DP3A Provinsi Jambi Yeni Erawati, S.STP, serta para peserta dari jajaran OPD dan Kecamatan dalam lingkungan Pemkab Sarolangun.
Ketua Panitia Pelaksana Arie Kusmarini mengatakan bahwa kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG didasari atas Surat Keputusan kegiatan nomor 16 Tahun 2024, dengan tujuan untuk menyamakan persepsi para penentu kebijakan, program dan kegiatan mulai dari penyusunan perencanaan dan penganggaran supaya responsif gender.
” Kegiatan ini juga bertujuan memberikan arah dan Batasan tentang ruang lingkup perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi program dan kegiatan agar responsive gender,” katanya.
Melalui kegiatan ini, lanjut Arie Kusmarini diharapkan nantinya dapat menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan Pembangunan yang adil, efektif dan akuntabel oleh seluruh pihak. Mengingat Pengarusutamaan Gender merupakan program yang harus dilaksanakan baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, sebagaimana substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2011 Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan program yang responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, RENSTRA dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.
” Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pembangunan,” katanya.
” Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kedatangan bapak dan ibu dalam rangka kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG,” kata dia menambahkan
Sementara itu, Plh Kepala DP3A Sarolangun Juddin mengatakan bahwa pengarusutamaan gender merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi streotype, subordinasi, kekerasan dan beban ganda).
Maka dari itu, perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang selama ini masih ada.
” Untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan, proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender harus sejalan dengan sistem yang sudah ada,” katanya.
Juddin berharap melalui kegiatan ini nantinya dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih memperhatikan aspek gender dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya. Sehingga terciptanya komitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam program dan strategi pembangunan, serta melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
” Saya berharap kepada seluruh OPD nantinya bisa meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender agar terwujudnya pembangunan yang berkeadilan gender di Sarolangun. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG saya nyatakan dibuka,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pemaparan materi dari Nara sumber yang juga sekaligus diskusi dan tanya jawab bersama seluruh peserta yang berlangsung dengan lancar.
Penulis : A.R Wahid Harahap
