Selasa, Juli 23, 2024
BerandaDAERAHDP3A Sarolangun Harap OPD Akomodir Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

DP3A Sarolangun Harap OPD Akomodir Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Kepala DP3A Sarolangun dr Irwan Mizwar, M.KM

KABAR SAROLANGUN – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun mengharapkan seluruh jajaran organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengakomodir kesetaraan gender dalam perencanaan dan pengurusan program pembangunan daerah.

Hal itu dikatakan Kepala DP3A Sarolangun dr Irwan Mizwar, M.KM, Sabtu (30/06/2023) saat diwawancarai media ini. Menurutnya, setiap OPD baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan memiliki peran untuk memajukan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sarolangun, dan itu merupakan bentuk komitmen OPD dalam mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan responsif gender.

Hal itu bertujuan supaya ke depan, tercipta strategi pembangunan daerah yang menjamin adanya keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam mengakses, berpartisipasi, mengambil keputusan hingga menikmati manfaat dari pembangunan secara merata.

” Kita ingin setiap SKPD dalam penyusunan anggaran mulai dari proses Musrenbang tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten, itu memasukkan komponen dasar pertimbangannya peran serta perempuan, Perempuan bisa sebagai pelaksana, dan perempuan menikmati hasil secara merata dari laki-laki,” katanya.

Maka dari itu, pihaknya melaksanakan kegiatan rakor bersama seluruh OPD beberapa waktu yang lalu dalam rangka peningkatan peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Indeks pembangunan gender menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, sedangkan indeks pemberdayaan gender ini mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan budaya, dalam pengambilan keputusan.

” Sekarang ada istilahnya, penyusunan anggaran pembangunan berorientasi kepada kesetaraan gender dan keadilan gender. Kelompok masyarakat adalah orang yang memberikan masukan atau keinginan yang mereka dapatkan dan mereka juga sebagai penikmat hasil pembangunan, makanya di level Musrenbang desa itu dilibatkan juga perempuan, biar tahu keinginan wanita seperti apa sehingga hasil pembangunan itu setara antara perempuan dan laki-laki,” katanya.

Penulis : A.R Wahid Harahap

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

BERITA TERBARU