Sekaligus Pidato Presiden RI Dalam Rangka Penyampaian RUU-APBN TA 2025 Beserta Nota Keuangan dan dokumen Pendukungnya
KABAR SAROLANGUN – DPRD Kabupaten Sarolangun melaksanakan kegiatan Rapat Paripurna dengan agenda mengikuti Pidato Ketua DPR RI Dalam rangka pembukaan masa persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 dan Pidato Presiden RI Dalam Rangka Penyampaian RUU-APBN TA 2025 Beserta Nota Keuangan dan dokumen Pendukungnya di Gedung DPRD Sarolangun, Jumat (16/08/2024) di Gedung DPRD Sarolangun.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Waka II DPRD Sarolangun Syahrial Gunawan, SE didampingi yang berjalan dengan lancar.
Sidang Pidato Ketua DPR RI Dalam rangka pembukaan masa persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 dan Pidato Presiden RI Dalam Rangka Penyampaian RUU-APBN TA 2025 Beserta Nota Keuangan dan dokumen Pendukungnya di Gedung Nusantara Komplek MPR RI/DPRD RI/DPD RI, Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan dihadiri Presiden RI Ir Joko Widodo beserta Ibu Iriana Jokowi, Wakil Presiden RI Prof. KH Ma’ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani beserta anggota,Ketua MPR RI Bambang Soestyo beserta anggota, Ketua DPD RI beserta anggota dan Pimpinan dan anggota Lembaga Negara.
Di Jajaran Forkopimda Sarolangun, Rapat Paripurna dibuka oleh Waka II DPRD Sarolangun Syahrial Gunawan, SE yang dihadiri Penjabat Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, M.App,Sc, PJ Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, Kasi Intel Kejari Sarolangun Rikson Lothar Siagian, SH, Ketua TP PKK Sarolangun Ny RR Indah Dewi Bachril, jajaran forkompinda serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun dan tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan dalam melaksanakan tugasnya, DPRD RI telah melakukan sebanyak 126 Undang-Undang telah selesai dibahas DPR RI bersama dengan Pemerintah melalui Alat Kelengkapan Dewan DPR RI.
Dengan rincian Komisi I sebanyak 8 Undang-Undang, Komisi II sebanyak 80 Undang-undang, Komisi III sebanyak 5 Undang-Undang, Komisi IV sebanyak 1 Undang-undang, Komisi V sebanyak 1 Undang-undang, Komisi VI sebanyak 5 Undang-Undang, Komisi VII sebanyak 1 Undang-undang, Komisi VIII sebanyak 1 Undang-Undang, Komisi X sebanyak 4 Undang-undang, Komisi XI sebanyak 5 UU, Badan Leguslasi 9 UU, Badan Anggaran 1 Undang-undang, Panitia Khusus DPR RI sebanyak 4 Undang-undang.
” APBN TA 2025 berada di dalam peralihan kepemimpinan pemerintah sehingga penyusunannya pun diatur secara khusus untuk menyempurnakan rencana kerja Pemerintah. DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan RUU-APBN Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya yang akan dibacakan oleh bapak Presiden RI,” kata dia menambahkan.
” Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama DPR RI kami mengumumkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa DPR RI membuka masa persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 dimulai pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sampai pada hari Senin tanggal 30 September 2024,” kata dia menambahkan.
Sementara itu, Pidato Kenegaraan Presiden RI Ir Joko Widodo mengatakan bahwa saat ini Indonesia dari segi ekonomi tetap stabil dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. 21,3 Juta penambahan tenaga kerja baru di Priode tahun 2015-2024, pertumbuhan ekonomi 3 persen, nilai ekspor Indonesia naik 220 US Dollar tahun 2023, neraca dagang surplus, tingkat pengangguran menurun menjadi 4,8 persen tahun 2024, Angka kemiskinan menurunkan, kemudian kita sudah kerahkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, jembatan, IKN, dan sebagainya.
” 21 juta siswa untuk program Kartu Indonesia Pintar setiap tahun, sektor kesehatan juga baik angka kematian bayi juga menurun, angka prevalensi stunting dari 37 persen menjadi 21,5 persen tahun 2023. Kedepan peran APBN harus dimanfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan, memanfaatkan demografi, membuka lebih banyak lapangan kerja,” katanya.
Pada tahun 2025, Presiden RI Joko Widodo juga mengatakan bahwa angka Inflasi akan dijaga 2,5 persen, pertumbuhan ekonomi di perkirakan 5,2 persen. Pemerintah akan terus meningkatkan produk bernilai tambah tinggi, sektor keuangan akan dijaga untuk menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp 16.100 rupiah per dolar Amerika serikat, Minyak mentah diperkirakan sebesar 82 dolar Amerika Serikat perbarel.
” APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan yang inklusif dan berkelanjutan. Starategi kebijakan jangka pendek akan di fokuskan untuk menumbuhkan akselerasi pertumbuhan ekonomi, memberdayakan UKM, serta menggerakkan ekonomi masyarakat kecil di daerah,” katanya.
Jangka menengah, diarahkan untuk akselerasi ekonomi yang dilakukan melalui mewujudkan SDM Unggul, berdaya saing. Kedua penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi Hijau, ketiga meningkatkan inklusifitas dan kesejahteraan, keempat melanjutkan pembangunan infrastruktur. Kelima pemantapan birokrasi dan penyederhanaan birokrasi, keenam memberdayakan UMK, ketujuh penguatan pertahanan, dan kedelapan kegiatan nasionalisme dan demokrasi serta hak asasi manusia.
” Belanja Negara Di perkirakan sebesar Rp 3.316,1 Triliun terdiri dari belanja pegawai, belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja perlindungan sosial, anggaran ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, anggaran Transfer ke daerah, peningkatan pendapatan asli daerah,” katanya.
” Pendapatan negara tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 Triliun. Defisit Tahun 2025 diperkirakan sebesar 2,53 persen terhadap PDP atau Rp 662,2 Triliun. Angka pengangguran tahun 2025 ditargetkan diturunkan pada kisaran 4,5 hingga 5 persen, angka kemiskinan sebesar 7-8 persen.
Besar harapan kami pembahasan RUU-APBN TA 2025 dapat terlaksana demi mewujudkan Indonesia maju, adil dan makmur sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045,” kata Presiden menegaskan.
Penulis : A.R Wahid Harahap
