Terhadap LKPJ Bupati Sarolangun dan Tiga Ranperda 2023
KABAR SAROLANGUN – DPRD Kabupaten Sarolangun sukses melaksanakan kegiatan rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun tingkat I tahap II dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sarolangun tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun 2022 dan Penyampaian 3 (Tiga) Ranperda Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2023, Senin (15/05/2023) sore di gedung DPRD Sarolangun.
Ketiga ranperda tersebut yakni Ranperda Tentang Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2038, Ranperda Tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Sarolangun dan Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022-2042.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, di dampingi Wakil Ketua II DPRD Sarolangun Syahrial Gunawan, SE serta dihadiri 20 orang dari 35 orang anggota DPRD Sarolangun yang berlangsung dengan memenuhi quorum sehingga rapat paripurna dapat dimulai.
Dari pihak eksekutif turut hadir Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal, S.Pt, MM, jajaran forkompinda Kabupaten Sarolangun, Kepala Kemenag Sarolangun Drs H M Syatar, Sekretaris DPRD Sarolangun Efrianto, S.Pd, M.Pd, para staf Ahli Bupati dan Asisten Setda Sarolangun, Para Kabag dan para kepala OPD dilingkungan Pemkab Sarolangun, unsur Tripika Kecamatan.
” Karena telah quorum maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna tingkat I tahap II dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Sarolangun tahun 2022 dan tiga ranperda Kabupaten Sarolangun tahun 2023 dimulai,” kata Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari saat memimpin jalannya rapat paripurna.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari meminta para juru bicara fraksi-fraksi DPRD Sarolangun dari delapan fraksi untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya.
Kedelapan fraksi tersebut, yakni Fraksi Golkar, Fraksi PDI-P, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra.
Berikut rangkuman yang didapatkan oleh Kabarsarolangun.com, pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh para juru bicara masing-masing.
FRAKSI GOLKAR
Pandangan umum fraksi Golkar ini disampaikan oleh Juru Bicara Yusuf Helmi AB, SE, yang menyampaikan beberapa masukan terkait LKPJ Bupati Sarolangun Tahun 2022 dan tiga Ranperda Kabupaten Sarolangun tahun 2023.
Ia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD Sarolangun yang telah memberikan waktu dalam penyampaian pandangan umum fraksi pada rapat paripurna hari ini dan mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati Sarolangun yang telah menyampaikan LKPJ Bupati Sarolangun tahun 2022 pada rapat paripurna sebelumnya.
” Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ Pemerintahan daerah sebagaimana amanat undang-undang tentang Pemerintah Daerah, dan UU tentang keuangan negara. LKPJ disampaikan kepada DPRD Sarolangun yang menyangkut laporan kinerja pemerintah daerah selama satu tahun,” katanya.
Menurutnya, setelah memperlajari nota pengantar dan buku LKPJ Bupati Sarolangun, serta berdasarkan pembahasan secara mendalam dari 03 April sampai 08 Mei 2023, maka pihaknya pun menyampaikan ucapan terima kasih atas realisasi pencapaian target APBD Kabupaten Sarolangun.
” Kami minta penjelasan OPD terkait apa kendala merealisasikan target pad yang hanya mencapai 80 persen lebih. Kami minta penjelasan secara umum apa kendala utama sehingga beberapa program pembangunan tidak terealisasi. Dari 24 indikator pembangunan, 14 indikator telah mencapai target, dan 10 indikator belum mencapai target, maka kami minta penjelasan capaian realisasi RPJMD tahun 2017-2022,” katanya.
” Kami minta penjelasan kepala bpprd dan kadis perindagkop tentang tarif retribusi pasar Sarolangun, apabila tidak sesuai lagi agar diperhatikan. kami minta kepada seluruh OPD agar mematangkan perencanaan. Kami minta penjelasan sejauh mana pelaksanaan diklatpim bagi para PNS selama tahun 2022,” kata dia menambahkan.
Sedangkan terkait Tiga Ranperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2023, Fraksi Golkar meminta penjelasan kepada OPD terkait apakah pengajuan tiga ranperda tersebut telah sesuai dengan aturan prosedur pengajuan ranperda. Dan Ranperda tentang riparkab nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan potensi pariwisata dan menarik dana DAK Pusat oleh dinas terkait dalam pengembangan pariwisata.
” Kami minta penjelasan ranperda RTRW 2022-2042. Kami minta penjelasan ranperda pembentukan badan Kesbangpol, yang tentunya peningkatan jabatan jadi eselon II,” katanya.
FRAKSI PDI-PERJUANGAN
Dalam kesempatan tersebut, pandangan umum fraksi dari fraksi PDI-Perjuangan disampaikan oleh AH Marzuki, S.Ag.
Dalam pemaparannya, pihaknya meminta penjelasan dari kepala BPPRD dan Perindagkop tentang tarif retribusi pasar apabila tidak relevan lagi agar dapat disesuaikan dan penjelasan mall praktek oleh pedagang pasar.
Selain itu, ia juga meminta penjelasan pengangkatan PPPK, berapa jumlah yang sudah diangkat dan berapa jumlah tenaga honorer. Kami harap tidak ada pemberhentian tenaga kontrak daerah setelah bulan november 2023.
” Berapa total seluruh guru honorer, Meminta upaya penanganan stunting lebih giat lagi,” katanya.
Tentang Tiga Ranperda Tahun 2023, AH Marzuki juga meminta penjelasan terkait ranperda tentang pembentukan badan Kesbangpol kenapa tidak ada penjelasan, ranperda RTRW kami menanyakan apakah sudah upaya antara RTRW dengan kebutuhan pembangunan yang strategis.
” Kami menyarankan dalam pemetaan wilayah harus menerapkan pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Dalam rangka pemasaran pariwisata, Sinergi kemitraan pemasaran yang belum optimal, startegis pemasaran belum optimal maka minta penjelasan terkait hal tersebut,”katanya.
FRAKSI DEMOKRAT
Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, disampaikan juru bicara Ronald Pasaribu, yang meminta Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan secara maksimal dalam pembangunan daerah yang belum tersentuh karena hal itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, serta berharap agar pemerintah daerah untuk dapat menunjang sarana dan prasarana fasilitas masyarakat, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
” Kami berharap kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, serta seluruh OPD dapat mensinkronkan visi dan misi pemerintah daerah menjadi program pembangunan,” katanya.
Tentang Tiga Ranperda Tahun 2023, Ia menjelaskan setelah melakukan pembahasan terhadap tiga ranperda, kami minta penjelasan langkah apa yang ditempuh pemerintah daerah atas kendala tumbuhnya industri pariwisata.
” Mengapa tidak ada uraian ranperda tentang pembentukan badan Kesbangpol, maka kami minta penjelasan. Kami meminta kepada pemerintah daerah untuk peningkatan partisipatif masyarakat dalam penataan ruang, dan pemerintah bertindak sebagai fasilitator,” katanya.
FRAKSI PKS
Dalam pandangannya, Fadlan Kholiq, SE, ME, Sy selalu juru bicaranya menyampaikan beberapa masukan. Salah satunya, fraksi PKS menilai harus semakin ditingkatkan terhadap kegiatan fisik dan non fisik di lingkungan OPD masing-masing dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi.
Meminta BPKAD untuk mengatur kembali tata kelola aset pemerintah daerah, khususnya penataan kendaraan dinas dan bagaimana tindak lanjut penyelesaian sertifikat aset tanah Pemda yang masih di bank muamalat.
” Rumah potong hewan bagaimana langkah startegis kedepan untuk meningkatkan pemanfaatan RPH tersebut. Meminta kepada pemerintah daerah untuk maksimal dalam penerapan Perda, dimana setelah dilakukan evaluasi ada beberapa perda yang belum terealisasi secara maksimal. Menyarankan kepada seluruh dinas dan instansi agar betul-betul bekerja dan lebih giat sehingga program dapat berjalan dan telat guna serta mencapai sasaran,” katanya.
Tentang Tiga Ranperda Tahun 2023, Fadlan Kholiq juga meminta agar Pemerintah Daerah lebih memahami dasar hukum dan landasan terhadap tiga ranperda tersebut, serta meminta penjelasan OPD terkait apakah mekanisme tiga ranperda ini sudah sesuai dengan prosedur, naskah akademiknya, dan Pemerintah Provinsi Jambi.
FRAKSI PPP
Pandangan umum Fraksi PPP disampaikan oleh juru bicara Muhammad Zabidi yang menyampaikan sejauh mana pencapaian fokus terhadap RPJMD Kabupaten Sarolangun dalam mewujudkan Sarolangun yang maju dan sejahtera, pihaknya selaku fraksi PPP mengapresiasi kinerja yang baik dan terus meningkatkan dari tahun ke tahun dalam menekan angka stunting.
” Harapan kami apa yang kami sampaikan tadi dapat dipertimbangkan untuk penyempurnaan yang lebih baik,” katanya.
Tentang Tiga Ranperda Tahun 2023, ia berharap pedoman penyusunan harmonisasi ranperda sudah sesuai aturan yang ada, serta ranperda tentang RTRW menjadi acuan dalam rumusan pembangunan khususnya berkaitan dengan kebijakan lingkungan dalam jangka panjang.
” Kami berharap memaksimalkan potensi pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Berharap pembangunan di bidang kepariwisataan dapat membuka lapangan kerja, menumbuhkan ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan PAD,” katanya.
FRAKSI PKB
Fraksi PKB disampaikan juru bicara Ustadz Ali Muntoha, S.Ag, dimana dalam pandangan umumnya mempertanyakan data persentase penduduk miskin masih selalu dari pusat, meminta data valid angka stunting di Kabupaten Sarolangun serta agar dilakukan Penyesuaian tarif retribusi pasar karena dinilai saat ini sudah terlalu rendah
” BPPRD kami minta lebih kreatif lagi dalam meningkatkan PAD. Meminta dinas TPHP untuk menjelaskan sudah sejauh mana dalam penggunaan DTPKS,” katanya.
” Tentang Tiga Ranperda Tahun 2023, kami Fraksi PKB dengan meningkatkan status bakesbangpol dapat meningkatkan pelayanan publik. Terkait rencana induk kepariwisataan dapat meningkatkan pad dan menggali potensi wisata yang belum tergali,” kata dia menambahkan.
FRAKSI PAN
Fraksi PAN disampaikan oleh juru bicara Hermi, S.Sos, tidak menyampaikan pandangan umum fraksi secara lisan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun tersebut.
FRAKSI GERINDRA
Abdul Basid, SH selaku juru bicara fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umum fraksi ini.
Dalam kesempatan itu, pihaknya meminta Penertiban pengelolaan retribusi sampah pedagang kaki lima dan parkir dalam peningkatan pad.
” Kami minta Peningkatan air bersih, BPPRD kami minta lebih optimal dalam pengelolaan pajak ruko dan bangunan. Kami juga meminta untuk dilakukan peningkatan badan usaha milik desa,” katanya.
” Tentang Tiga Ranperda Tahun 2023, kami berharap dengan ditingkatkannya status Kesbangpol dapat meningkatkan kinerja Kesbangpol sendiri. Berharap dengan perda RTRW nantinya dapat meningkatkan tertatanya RTRW Kabupaten Sadolangun. Dan dengan ranperda riparkab dapat meningkatkan pariwisata di sarolangun,” kata dia menambahkan.
Usai penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sarolangun tersebut, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari pun mengucapkan terima kasih kepada para juru bicara fraksi dan ketua fraksi masing-masing yang sudah menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Bupati Sarolangun tahun 2022 dan Tiga Ranperda Kabupaten Sarolangun tahun 2023.
” Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Penjabat Bupati Sarolangun, jajaran forkompinda Kabupaten Sarolangun serta undangan lainnya dalam rangka memenuhi undangan kami pada rapat paripurna tingkat I tahap II. Alhamdulillah kita telah mendengarkan pandangan umum fraksi dari juru bicara masing-masing fraksi tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Sarolangun tahun anggaran 2022 dan tiga ranperda tahun 2023,” katanya.
” Lengkaplah sudah pandangan umum fraksi dari delapan orang urusan fraksi, kami atas nama ketua dan wakil ketua ucapan terima kasih begitu juga kepada ketua fraksi sehingga rapat paripurna dapat berjalan. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahi robbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun hari ini kami skor,” kata dia menambahkan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari pun menyerahkan dokumen pandangan umum fraksi DPRD Sarolangun tersebut kepada Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal untuk dapat menjadi bahan jawaban dan tanggapan eksekutif dalam rapat paripurna selanjutnya.
Penulis : A.R Wahid Harahap
