KABAR SAROLANGUN – Melalui forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Kabupaten Sarolangun yang di selenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan pembahasan 1.472 usulan pembangunan.
Ribuan usulan tersebut bersumber dari 1.070 usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan dan 402 usulan dari pokok pikiran DPRD Sarolangun melalui hasil pelaksanaan reses ke daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD Sarolangun.
Kepala Bappeda Sarolangun H Muhammad dalam laporannya mengatakan melalui forum Gabungan OPD ini nantinya akan melakukan pembahasan usulan tersebut dengan seluruh kecamatan dan
Di tahun 2023 arah pembangunan difokuskan pada ada tiga hal yakni pembangunan infrastruktur daerah, penanaman dan peningkatan perekonomian, dan Proses peningkatan pelayanan publik,” katanya.
Dalam pelaksanaan forum Gabungan OPD yang dilaksanakan dari tanggal 08 hingga 14 Maret 2022 ini nantinya seluruh OPD akan membahas dengan penselarasan usulan pembangunan hasil Musrenbang kecamatan dan reses DPRD Sarolangun untuk dicocokkan dengan Rencana Kerja (Renja) OPD Kabupaten Sarolangun.
“Serta nanti dengan pembahasan seluruh OPD hingga nanti terselaraslah seluruh renja opd nantinya, dan kita harapkan seluruh OPD untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Sementara itu Bupati Sarolangun Cek Endra dalam arahannya mengatakan bahwa tentunya dengan jumlah 1.472 usulan pembangunan tersebut maka yang harus diakomodir merupakan usulan prioritas yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Sarolangun denhan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Saya berharap kepala Bappeda pelayanan non fisik nomor satu bagi kita karena inilah pelayanan masyarakat yang tidak memerlukan biaya yang besar tapi ini berdampak langsung bagi masyarakat. Tahun ini kita sebagai pilot project penanganan angka stunting di tingkat nasional dan Sarolangun akan menjadi percontohan,” kata Bupati.
Selain itu, Bupati Cek Endra juga tidak lupa meminta seluruh OPD untuk menyelaraskan pembangunan desa dengan pemerintah Kabupaten Sarolangun, apalagi saat ini desa telah ada kucuran dana desa, P2DK dan Alokasi Dana Desa.
Ekonomi desa harus digerakkan dalam menekan angka inflasi daerah, salah satunya dengan program Percepatan Pembangunan desa dan Kelurahan (P2DK) bisa mendongkrak ekonomi masyarakat yang ada di desa.
“Kita arahkan dan selaraskan juga dengan kucuran dana desa dari pemerintah pusat agar sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sarolangun, dalam mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat dan pemulihan ekonomi pasca covid-19 ada di desa,” katanya.
Kegiatan forum Gabungan OPD tampak OPD melakukan pembahasan perencanaan pembangunan yang dibagi dengan beberapa kelompok yang berlangsung di aula Bappeda Sarolangun.(ks1)
