Senin, Juli 15, 2024
BerandaDAERAHHadiri Musrenbang Limun, PJ Bupati Sarolangun Bachril Bakri : Tidak Boleh 1...

Hadiri Musrenbang Limun, PJ Bupati Sarolangun Bachril Bakri : Tidak Boleh 1 Rupiahpun Anggaran Tanpa Direncanakan 

PJ Bupati Sarolangun Bachril Bakri, Anggota DPRD Sarolangun, Plt Kepala Bappeda Maria Susanti, Camat Limun Marhasan dan tripika kecamatan limun

KABAR SAROLANGUN – Penjabat Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, M.App, Sc menghadiri sekaligus membuka kegiatan Musrenbang Kecamatan Limun, Kamis (01/02/2024) di ruang Aula Kantor Camat Limun.

Dalam kegiatan itu hadir Anggota DPRD Sarolangun Drs H Fahrul Rozi, Hermi, S.Sos, Plt Kepala Bappeda Sarolangun Hj Maria Susanti, SE, Para Kepala OPD, Camat Limun Marhasan, S.KM, MM, beserta jajaran tripika Kecamatan Limun, Para kepala desa, TP PKK, Delegasi desa dan sejumlah tokoh masyarakat limun.

 Dalam laporannya, Camat Limun Marhasan mengatakan bahwa sebelum musrenbang kecamatan ini, telah dilakukan kegiatan musrenbang di tingkat desa dari tanggal 08 s.d 16 Januari 2024 dengan menghasilkan usulan dari desa sebanyak 116 usulan yang telah diinput dalam SIPD RI.

” Usulan tersebut peningkatan infrasturktur, peningkatan ekonomi, tata kelola pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan responsif gender,” katanya.

Lanjut Marhasan, khusus untuk usulan infrastruktur yang mayoritas, bahwa pembangunan rigit beton sangat penting dilakukan di bukit SMP Desa Meribung, sebab apabila hujan akses jalan tersebut tidak bisa dilewati sama sekali.

” Kemudian ada beberapa hal lain seperti box culvert sebelum di desa temalang, kalau ada kendaraan berat yang melintas dikhawatirkan akan terjadi kerusakan berat atau ambruk sehingga akses jalan menuju lima desa akan terputus,” katanya.

Para kepala desa dan tokoh masyarakat limun yang hadir

Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Sarolangun Maria Susanti mengatakan bahwa Musrenbang ini merupakan rangkaian kegiatan bagian penting dari mekanisme perencaan pembangunan daerah dengan melibatkan melibatkan berbagai komponen masyarakat dan Pemerintah untuk duduk bersama membahas, menyusun bersama dan membahas bersama usulan kegiatan prioritas pembangunan desa dan kelurahan yang tidak dapat dibiayai oleh APBDes, untuk diusulkan melalui anggaran APBD Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Yang menjadi isu dan permasalahan dalam prioritas perencanaan pembangunan daerah dalam RKPD 2025 ada empat poin, yakni (1) Peningkatan Infrastruktur Daerah, (2). Peningkatan Perekonomian Daerah dan Masyarakat, (3). Peningkatan tata kelola pemerintahan, responsif gender dan pelayanan publik, dan (4). Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan memperhatikan arah kebijakan yang selaras dengan kebijakan nasional.

” Pada tahun 2025 nanti, Kabupaten Sarolangun akan tetap memfokuskan kebijakan nasional seperti penanganan dan pengendalian dampak inflasi dan kenaikan harga bahan pokok, pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, fasilitas pelayanan publik, pemberdayaan usaha mikro, dan sentral pertanian dan peternakan maupun perkebunan,” katanya.

Maria Susanti menjelaskan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dirangkum dalam SIPD RI ada sebanyak 116 usulan kegiatan di Kecamatan Limun Dan apabila masih ada usulan yang belum diinput namun memiliki skala prioritas dan urgen, kita upayakan untuk dimasukkan dalam renja SKPD ataupun melalui rumusan reses dan pokok-pokok pikiran DPRD.

” Mengingat usulan yang cukup banyak dari desa dan kelurahan Tentu tidak semua usulan nantinya bisa di akomodir dalam RKPD tahun 2025 dikarenakan dengan keterbatasan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun. Di Kecamatan Limun tahun 2024, setiap desa itu ada kegiatannya di 16 desa sebanyak 29 kegiatan seperti pembangunan box culvert di Desa Temalang,” katanya.

Sementara itu, PJ Bupati Sarolangun Bachril Bakri dalam arahannya mengatakan bahwa proses perencanaan itu sangat penting dilakukan karena dalam penggunaan anggaran negara tidak ada satu Rupiahpun yang tidak boleh direalisasikan tanpa proses perencanaan.

” Pentingnya perencanaan adalah karena tidak boleh satu rupiahpun anggaran itu tidak direncanakan, harus ada stau sistem dengan rencana anggaran dan itu jelas undang-undangnya,” katanya.

PJ Bupati Sarolangun Bachril Bakri

Untuk keluhan aula Kantor Camat Limun, Kata Bachril Bakri kedepan jadi perhatian bersama karena di beberapa kecamatan juga memang ada yang tidak layak lagi aula kantor camat selain sempit juga ada yang dijadikan aula secara darurat.

” Memang aula kantor camat di beberapa kecamatan memang jadi perhatian, sehingga memang nanti kalau memang anggaran kita cukup kita akan upayakan untuk pembangunan aula kantor camat limun ini,” katanya.

Bachril Bakri juga menjelaskan bahwa Dalma kegiatan Musrenbang tentu tidak hanya membahas rencana kegiatan yang dibiayai oleh kabupaten tapi juga usulan kegiatan yang bisa dibiayai oleh provinsi dan pemerintah pusat. Seperti masalah pendidikan, itu bisa dibantu melalui dana dak pusat, masalah kesehatan dalam memenuhi kebutuhan alat kesehatan  itu bisa di sampaikan ke pusat.

” Kita juga akan selaraskan kebijakan prioritas kita dalam RPD kita tahun 2023-2026 dengan arah kebijakan provinsi dan tingkat nasional. Jadi dalam Musrenbang ini bukan hanya berbicara fisik, tapi kita juga berbicara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sumber daya manusia,”katanya.

Selain itu, lanjut pejabat eselon IIA kementrian Dalam negeri ini juga menyebutkan bahwa  perlu juga dipahami tujuan pembangunan daerah, dimana sesuai amanat UU nomor 23 itu pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, untuk meningkatkan daya saing daerah, untuk pemerataan kesempatan kerja, dan pemerataan dan peningkatan jumlah lapangan usaha, serta peningkatan akses kualitas pelayanan publik.

” Saya melihat di desa dan kecamatan pada saat banjir, ada jembatan yang putus dan lantainya. Makanya saya juga menambahkan untuk dana desa, jadi jika memang dibutuhkan khususnya darurat bisa digunakan melalui penambahan dana desa tersebut, dan nanti akan kita diskusikan kira-kira nanti arahnya seperti apa,” katanya.

Arah kebijakan pembangunan Sarolangun Tahun 2025 yakni (1) percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, pengangguran terbuka, dan Penurunan kemiskinan ekstrem (2) pengembangan dan peningkatan produk pertanian, tanaman pangan dan holtikultura, perikanan dan perkebunan.(3) peningkatan investasi daerah dan PAD.

Kemudian (4) Pengembangan UMKM (Minuman, makanan dan pengrajin batik), (5) Percepatan pembangunan wilayah kecamatan, (6) Penanggulangan dan pencegahan kerusakan lingkungan banjir dan tanah longsor dan (7) pembinaan dan pemberdayaan Suku anak Dalam (SAD).

” Kami berharap Musrenbang kecamatan dapat menghasilkan perencanaan program kegiatan yang benar-benar prioritas, realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan visi dan misi RPD dan arah kebijakan nasional,” katanya.

Penandatangan berita acara kesepakatan bersama Musrenbang kecamatan limun

Dalam kegiatan tersebut, Penjabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri beserta jajaran juga menyaksikan langsung penandatanganan berita acara kesepakatan bersama dalam hasil Musrenbang kecamatan Limun untuk penyusunan RKPD tahun 2025 yang berlangsung dengan lancar.

Penulis : A.R Wahid Harahap

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

BERITA TERBARU