
KABAR SAROLANGUN – Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Sarolangun Ade Fernando menanggapi kebijakan tarif Trump yang mengejutkan dunia, khususnya di Indonesia.
Tarif Trump ini merupakan kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal bulan April yang lalu. Dia menyebut tarif impor terbaru sebagai bagian dari Liberation Day (Hari Pembebasan) untuk meningkatkan ekonomi negaranya dan terlepas dari ketergantungan pada negara lain.
Tarif resiprokal yang ditetapkan Trump mengacu pada kebijakan perdagangan, di mana Amerika Serikat menerapkan tarif impor atau bea masuk yang serupa maupun sebanding dengan tarif yang dibebankan oleh negara lain terhadap barang-barang ekspor mereka. Semua barang impor dari seluruh mitra dagang AS dikenakan tarif universal sebesar 10 persen.
Selain itu, terdapat tarif tambahan yang disebut Trump sebagai tarif resiprokal tersebut. Tarif tambahan ditujukan kepada negara yang mempunyai defisit perdagangan besar dengan AS, di mana Indonesia terdampak tarif hingga mencapai 32 persen.
Dikatakan Ketua BPC HIPMI Sarolangun Ade Fernando bahwa kebijakan tarif Trump ini bisa berdampak terhadap ekspor Indonesia ke Negara Amerika Serikat, memperburuk keadaan defisit perdagangan hingga berimbas terhadap lapangan kerja di Indonesia.
” Dampak Kebijakan trump bisa memukul ekspor kita ke AS, memperburuk defisit perdagangan, dan berimbas pada lapangan kerja di indonesia,” katanya, Senin (21/04/2025) kepada media ini.
Namun tentunya perlu disikapi dengan mencari solusi dari kebijakan tarif Trump ini. Dikatakan Ade Fernando ada beberapa solusi yang harus diambil. Diantaranya mendorong pemerintah dan dunia usaha untuk menerapkan kebijakan mitigasi yang konkret.
” Pemerintah dan dunia usaha harus cepat bertindak, jika tidak dampaknya bisa lebih besar. Pemerintah harus lebih gencar menstimulasi diversifikasi pasar tujuan ekspor. Dengan upaya ini, kegiatan ekspor bisa tetap berjalan, dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Selain itu, menurutnya, kedepan Pemerintah perlu mendukung revitalisasi industri padat karya. Selain juga melakukan deregulasi agar produk-produk Indonesia lebih kompetitif dan dapat lebih bersaing di pasar ekspor.
Penulis : A.R Wahid Harahap