Senin, Maret 17, 2025
BerandaKESEHATANMeski Kebijakan PPKM Dihentikan, Dinkes Sarolangun Tetap Mewaspadai Covid-19

Meski Kebijakan PPKM Dihentikan, Dinkes Sarolangun Tetap Mewaspadai Covid-19

Kadis Kesehatan dr Irwan Mizwar saat diwawancarai awak media

KABAR SAROLANGUN – Meskipun Pemerintah Pusat telah memberhentikan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia dalam penanganan wabah covid-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun tetap melakukan kewaspadaan akan munculnya kembali wabah covid-19 di Kabupaten Sarolangun.

Kadis Kesehatan Kabupaten Sarolangun dr Irwan Mizwar, S.KM, M.Kes mengatakan bahwa kewaspadaan tetap dilakukan sejak dini melalui pemeriksaan atau screening di rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Sarolangun bila ada ditemukan gejala yang benar-benar mirip Covid-19.

” PPKM memang secara nasional sudah dihentikan akhir tahun lalu, tapi kewaspadaaan tidak pernah dihentikan, dan kita sarankan rumah sakit itu untuk melakukan pemeriksaan anti gen tetap kita lakukan apabila ada gejala yang betul-betul mengarah kesana,” katanya, Rabu (29/03/2023) kepada media ini.

Irwan Mizwar menjelaskan bahwa di Kabupaten Sarolangun sudah tidak ditemukan lagi pasien yang dinyatakan positif covid-19 sejak enam bulan terakhi ini. Terakhir kali ditemukan diperkirakan. Pada bulan Februari tahun 2022 yang lalu. Hal itu seiring dengan capaian vaksinasi covid-19 di Sarolangun yang cukup tinggi sehingga tingkat imunitas yang tinggi di tengah masyarakat bisa dicapai.

” Saat sekarang capaian vaksinasi kita sudah tinggi, tidak muncul kasus covid-19. Tidak ada laporan, sepanjang di sarolangun yang dilakukan oleh dua rumah sakit dan 16 puskesmas yang ada ini tidak ada laporan termasuk sekarang banyak yang kembali umrah ini, Alhamdulillah tidak kena,” katanya.

Saat ini, pandemi covid-19 belum dinyatakan sebagai endemi, sehingga tentunya pemerintah tetap berupaya untuk terus melakukan penanganan dan pencegahan terhadap wabah covid-19.

Menurut Irwan, Setiap perubahan pandemi ke endemi, tentu termasuk perubahan prilaku hidup namun harus dimulai dari sosialisasi. Maka dari itu, Puskesmas dan bidan desa dihimbau untuk tetap melakukan sistim kewaspadaan dini terhadap munculnya covid-19 dan mensosialisasikan kepada masyarakat pada intinya harus tahu covid-19 itu apa gejalanya.

” Pemantauan harus ada di level-level puskesmas. Dan untuk anggaran, tidak ada sekarang anggaran khusus covid-19, tapi kita tetap melakukan penganggaran pencegahan dan pemberantasan penyakit berupa penyuluhan, vaksinasi dan sosialisasi,” katanya.

Penulis : A.R Wahid Harahap

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

BERITA TERBARU