
KABAR SAROLANGUN – Ditengah kondisi non tahapan pemilu seperti sekarang ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sarolangun terus melakukan upaya-upaya peningkatan mutu demokrasi dengan melakukan pendidikan pengawas pemilu partisipatif (P2P) untuk perwakilinan Mahasiswa dan Pramuka.
Koordinator Devisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sarolangun, Johan Iswadi, SP, SH, mengatakan kegiatan bahwa ditengah sepinya hiruk pikuk politik bukan berarti kerja-kerja peningkatan mutu demokrasi dan persiapan pemilu tidak berjalan.
” Kita baru saja selesai menyelenggarakan kegiatan pendidikan pengawas pemilu partisipatif (P2P) beberapa hari lalu, dimana kegiatan ini bertujuan menjaring kader-kader pengawasan partisipatif yang nanti akan menjadi agen-agen penggerak pengawasan partisipatif disetiap komunitas yang diwakilinya masing-masing,”kata Johan, Rabu (22/07/2026) kepada media ini.
Menurut Johan, meski secara anggaran sangat minim, tapi peserta yang mewakili Badan eksekutif Mahasiswa Se-Kabupaten Sarolangun, HMI, PMII, Pramuka, dan Elemen generasi muda lainya itu merasa bersemangat.
Tentunya, yang tak kalah mentereng mereka yang lulus, akan teregistrasi secara nasional di Bawaslu RI sebagai kader pengawasan partisipatif.
” Ditengah efisiensi seperti ini malah kita harus lebih kreatif lagi, P2P ini hanya salah satu kegiatan saja, selain itu kita juga terus melakukan pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan untuk pemilu 2029, kita juga terus melakukan konsolidasi dengan semua stakeholder pemilu, membangun kerjasama dengan lembaga terkait, selain tentunya kegiatan rutin kantor,” katanya.
Terpisah, Raja Ramadhani, salah satu peserta kegiatan P2P Sarolangun, mengatakan, bahwa mereka sangat antusias dengan kegiatan pelatihan tersebut.
” Uang itu penting, tapi pengayaan narasi kebangsaan itu lebih penting, dalam kegiatan P2P kemaren kita dibekali dengan materi upaya peran masyarakat mengawasi pemilu, jenis-jenis pelanggaran pemilu dan upaya pencegahannya,” katanya.
” Bahkan sampai pada mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu ke Bawaslu, dan yang paling utama kita diakui sebagai kader P2P serta diberikan ruang untuk melakukan tidak lanjut bersama komunitas untuk berperan aktif dalam menyukseskan pemilu 2029,” kata dia menambahkan.
Penulis : A.R Wahid Harahap





