KABAR SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten Sarolangun melaksanakan kegiatan paparan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 kepada Bupati Sarolangun, Rabu (13/03/2034) di aula Kantor Bappeda Sarolangun.
Kegiatan tersebut dihadiri Penjabat Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, M.App, Sc, PJ Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, Sekretaris Bappeda Sarolangun Hj Maria Susanti, SE, Para asisten dan staf ahli Bupati Sarolangun, Para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun dan Para camat se-Kabupaten Sarolangun.
Dalam laporannya, Sekretaris Bappeda Sarolangun Maria Susanti mengatakan bahwa kegiatan tersebut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional, Peraturan pemerintah Tentang Pemerintah Daerah, Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
” Tujuan kegiatan ini untuk mengklarifikasi data dan mengetahui sejauh mana capaian program kegiatan yang telah dicapai oleh Perangkat Daerah, untuk mengetahui capaian indikator perangkat daerah, mengevaluasi kinerja SKPD di lingkungan Pemkab Sarolangun serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi perangkat daerah selama tahun 2023 sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan pembangunan tahun 2024,” katanya.
Maria Susanti menjelaskan dalam pelaksanaan paparan LKPJ Kepala Perangkat Daerah ini dilaksanakan dengan masing masing SKPD memaparkan secara singkat dan jelas dalam capaian kinerja SKPD masing-masing serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi.
Sementara itu, PJ Bupati Sarolangun Bachril Bakri mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan kinerja OPD tahu. 2023 lalu dapat dirasakan dengan capaian realisasi anggaran 93 persen lebih.
” Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita naik cukup signifikan menjadi 71,29, harapannya juga dalam pemeriksaan BPK juga cukup bagus. Ditingkat pengangguran kita juga bisa menurunkannya, dan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sarolangun juga kita berharap dapat ditingkatkan,” katanya.
Bachril Bakri juga berharap kinerja OPD pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan dengan inovatif dan kualitas pelayanan yang efektif, serta mampu membaca kinerja dan langkah-langkah serta upaya kedepan sehingga memang seluruh perangkat daerah memang benar-benar bekerja dan semoga kedepan kinerjanya semakin baik.
” Majunya negara itu dari kesehatan, berupa angka harapan hidup dan sisi lain dari segi pendapatan, dan di Indonesia baru Rp 5 juta perbulan rata-rata, sedangkan negara maju itu rata-rata pendapatan 15 juta perbulan,” katanya.
” Prestasi kinerja juga harus di tonjolkan dalam laporan LKPJ Kepala Perangkat Daerah ini, kemudian langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target yang hendak dicapai,” kata dia menambahkan.
Penulis : A.R Wahid Harahap
